PEMERINTAH SEHARUSNYA MENDORONG PETANI JADI PENGUSAHA PANGAN, BUKAN MENDORONG PENGUSAHA MENGUASAI SEKTOR PANGAN. #haripangansedunia
Hari ini kita kembali memperingati Hari Pangan Sedunia. Tahun ini, tema yg dipilih FAO adlh "Grow, Nourish, Sustain, Together". Melalui tema ini, FAO ingin menyerukan solidaritas global membantu pemenuhan kebutuhan pangan, terutama untuk kelompok masyarakat paling rentan.
Pandemi Covid-19 ini memang telah membawa kita pada satu rantai krisis yang sangat serius, mulai dari krisis kesehatan, ekonomi, dan kemudian krisis pangan.
Di tengah sejumlah isu politik dan ekonomi yang terus-menerus mendominasi perbincangan publik, isu pangan, yang merupakan penopang kehidupan manusia, sama sekali tak boleh diabaikan.
Apalagi, di tengah-tengah ancaman virus Covid-19, kecukupan nutrisi adalah faktor yg sangat mempengaruhi daya tahan tubuh. Itu sebabnya, ketersediaan pangan untuk setiap orang haruslah terjamin sedemikian rupa.
Untuk mencukupi ketersediaan pangan dalam negeri, melalui sejumlah regulasi, pemerintah makin membuka akses sektor pertanian bagi korporasi. Dalam RUU omnibus law Cipta Kerja, misalnya, para pedagang dan importir diberi keleluasaan sangat besar.
Di atas kertas, sektor pertanian memang harus dikelola sebagai bisnis. Tetapi, ini yang harus dicatat, jangan sampai korporatisasi sektor pangan ini malah meninggalkan petani.
Seharusnya petanilah yg didorong pemerintah untuk menjadi pebisnis pangan, atau menjadi entrepreneur di bidang pangan, bukan para pengusaha yg sudah punya usaha di bidang lain. Gula-gula bisnis pangan seharusnya dinikmati petani, dan bukannya justru membunuh petani.
Agar petani bisa menjadi pengusaha pangan, maka iklim usaha tani rakyat harus dikembangkan. Hilirisasi produk pertanian harus dilakukan di desa-desa secara masif, melalui pendirian berbagai industri pengolahan skala kecil dan menengah.
Jangan lupa, sektor pertanian bisa terus tumbuh di tengah-tengah resesi, karena memang produknya tak tergantikan. Namun, selama ini petani hanya jadi produsen bahan mentah saja, dan tak terhubung secara langsung kepada konsumen.
Semua produk pertanian sampai ke konsumen melalui para pedagang yang bukan petani. Sehingga, nilai tambah yang dipetik petani selalu kecil.
Di tengah pandemi ini kita harus menyadari petani adalah pahlawan pangan yang sesungguhnya. Itu sebabnya sangat penting mendukung keberlanjutan usaha mereka, terutama mendorong agar petani bisa bertransformasi menjadi pengusaha di bidang pangan.
Bantuan-bantuan bagi para petani ke depannya tak bisa lagi hanya sekadar keperluan berproduksi, melainkan untuk keperluan usaha tani secara luas. Ini adalah pekerjaan rumah kita.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
PELAJAR DAN MAHASISWA YANG IKUT DEMO TAK SEHARUSNYA DIANCAM, KARENA DEMONSTRASI BUKANLAH PERBUATAN KRIMINAL. (A Thread)
Aksi demonstrasi di berbagai daerah yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja, telah diberi stigma buruk oleh pemerintah.
Padahal, demonstrasi bukanlah perbuatan kriminal atau bentuk kejahatan, melainkan hak konstitusional warga negara yang dijamin hukum dan konstitusi.
PROVINSI SUMATERA BARAT PERLU GANTI NAMA MENJADI PROVINSI MINANGKABAU. (a thread)
Bbrp minggu lalu provinsi Sumatera Barat menjadi topik hangat setelah muncul kesan diragukan dukungannya pada Negara Pancasila. Perdebatan itu menimbulkan polemik. Sy mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau.
Wacana mengubah nama Provinsi “Sumatera Barat” menjadi Provinsi “Minangkabau” sebenarnya bukan hal baru, bahkan sudah muncul sejak 1970-an. Namun gagasan itu kini semakin relevan.
Bahas Kerangka Biosecurity dan Biosafety dalam Merespon Pandemi COVID-19, Tekankan Pentingnya Kerja Sama Internasional. (A Thread).
Pandemi COVID-19 telah bertransformasi, bukan hanya masalah kesehatan, namun menjadi masalah ekonomi, sosial, politik, serta keamanan yang merupakan masalah global.
Isu biosecurity dan biosafety merupakan beberapa isu yg menjadi perhatian dunia internasional seiring dengan memanasnya situasi politik global
Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan @Kemendikbud_RI berencana melakukan penyederhanaan kurikulum.
Dalam draf sosialiasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tgl 25 Agustus 2020, disebutkan salah satu bentuk penyederhanaan itu adlh rncana penghapusan mata pelajaran sejarah bagi siswa-siswi SMK, serta menjadikannya hanya sbg mata pelajaran pilihan bagi siswa-siswi SMA.
Hari ini, 15 September 2020, kita memperingati Hari Demokrasi Internasional (International Day of Democracy). Ini adalah peringatan ke-13 sejak PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pertama kali menetapkannya pada Sidang Umum tahun 2007.
Tanggal ini dipilih PBB sebagai momen mempromosikan gagasan demokrasi ke seluruh dunia sekaligus mengajak semua orang terlibat membela prinsip-prinsip demokrasi.
KITA BUTUH OPOSISI NON-PARLEMENTER SEPERTI KAMI. (A Thread)
Kemunculan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yg dideklarasikan sehari setelah HUT ke-75 Republik Indonesia terus memancing beragam komentar hingga hari ini.
Ada kelompok pro, ada yg kontra. Kelompok kontra umumnya menilai gerakan KAMI punya motif politik, sehingga mereka disarankan menjadi organisasi massa atau partai politik saja.