Pemanggilan Anies Baswedan oleh Direskrimum Polda Metro tidak wajar dan lebih sarat muatan politis. UTAS
1. Sejak awal Pemerintahan Jokowi pilih kebijakan lunak dlm menangani Pandemi Covid-19. Maka UU Karantina Kesehatan tak sepenuhnya diberlakukan. Tak ada karantina wilayah, walaupun byk daerah sejak awal minta Karantina Wilayah agar wabah tak menyebar. Jakarta tmsk yg ingin ketat.
2. Alih-alih menjalankan UU Karantina Kesehatan sepenuhnya, Pemerintahan Jokowi lebih memilih menjalankan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dg mengeluarkan PP 21 th 2020. Ya sudah karena kebijakannya memang lunak, daerah mengikuti. Termasuk Jakarta.
3. Mendapat persetujuan Menkes, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan PSBB dengan menurunkan ketentuan turunannya yaitu Peraturan Gubernur no 380 th 2020 tetang Pemberlakukan PSBB dan sementara petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Pergub no 33 th 2020. Pemprov DKI proaktif.
4. PSBB itu menurut UU Karantina Kesehatan hy mengatur 3 syarat minimal: Peliburan sekolah & tempat kerja, Pembatasan kegiatan keagamaan, Pembatasan kegiatan di tempat/ fasilitas umum. Aturan Pemprov DKI jauh lebih ketat. Mengapa? Krn Anies sangat peduli dg keselamatan warganya
5. Masih ingat seberapa byk yg dilakukan Anies menanggulangi Covid-19? Berikut ada yg mendokumentasikan kebijakan progresifnya padahal masih di awal pandemi.
6. Untuk melihat perkembangan Jakarta menanggulangi wabah Covid-19, kita bisa cek secara urut waktu kebijakan2 yg diambil di web corona jakarta ini. Ada jg perkembangan kasus hari ke hari. Progresif & transparan. Shg publik bs tenang krn tahu keadaan. corona.jakarta.go.id/id/kebijakan
7. Semua protokol detail PSBB ada dlm Pergub 33 th 2020 ttg Pelaksanaan PSBB. Tiap org wajib pakai masker. Kegiatan sekolah, bekerja di tempat kerja, ibadah di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, pergerakan orang dg moda. Semua dibatasi.
8. Jakarta paling progresif lakukan testing, 3 sampai 4 kali jumlah standar yg dipersyaratkan oleh WHO. Seluruh Indonesia hy 5 provinsi yg penuhi syarat, Jakarta yg pertama. Sempat jd satu2nya provinsi yg sesuai standar. jawapos.com/nasional/30/09…
9. Jakarta jg selalu well prepared. Koordinasi antar RS bagus, ada sistem informasi dibangun. Maka tak pernah alami kejadian fasilitas kesehatan kelimpungan tak bs menampung pasien. Leadership Anies membuat kebijakan PSBB Pemprov DKI sll obyektif, dg pertimbangkan masukan ahli.
10. Saat ini kasus Covid di Jakarta lbh terkendali dg grafik mendatar. Mk Pemprov DKI Jakarta terapkan kebijakan PSBB transisi sampai dg 22 November dg protokol yg lebih longgar.
11. Pelaksanaan PSBB Transisi diatur dg Pergub 79 th 2020 ttg Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi. Kegiatan ibadah dibatasi 50% kapasitas, hrs terapkan protokol kesehatan, pengukuran suhu tubuh, jaga jarak fisik minimal 1 m antar pengguna tempat ibadah, disinfeksi.
12. Pd masa PSBB Transisi kegiatan kumpul di tempat/ fasilitas umum dibolehkan dg pembatasan. Pengunjung dibatasi 50% dr kapasitas. Pengunjung wajib pakai masker. Sediakan sarana cuci tangan. Mengatur waktu kunjungan. Pembatasan interaksi fisik dg jarak min 1 antar pengunjung.
13. Tentang 3 acara Habib Rizieq yg dipersoalkan - penyambutan di Petamburan, Maulid Nabi, Acara Pernikahan - scr ketentuan PSBB transisi memang boleh diselenggarakan TAPI dg pembatasan. Kapasitas separuh, jaga jarak, pakai masker dll spt ketetuan di atas.
14. Kalau soal ijin atau tidak, itu harus cek ke Kepolisian apakah ada pemberitahuan penyelenggaraan keramaian karena itu ranah Polisi. Yg jd ranah Pemprov DKI adalah memastikan acara keramaian/ ibadah sesuai protokol yg ditentukan dlm Pergub 79 th 2020 ttg PSBB Transisi.
15. Pemprov DKI sudah bertindak proaktif. Tahu akan ada keramaian di acara Habib Rizieq, Walikota sgr beri surat peringatan. Cek di mana tempat di Indonesia, ada nggak Kepala Daerah lain yg berbuat sama, beri surat peringatan utk antisipasi kampanye pilkada/ acara kerumunan lain.
16. Saat acara, 200 petugas Satpol PP DKI diterjunkan mengawasi & menertibkan jika ada pelanggaran. Menunjukkan keseriusan Pemprov DKI lakukan antisipasi. cnbcindonesia.com/news/202011151…
17. Ketika ditemui pelanggaran sanksi dijatuhkan. Panitia Penyelenggara Habib Rizieq didenda maksimal yg ditentukan Peraturan Gubernur, Rp 50 jt. Langkah yg diapresiasi ol Pak Doni sbg Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid Pusat. news.detik.com/berita/d-52560…
18. Ada yg tanya, mgp tak dibubarkan? Hy 200 petugas tak mgk bubarkan ribuan massa. Apalg ada kemungkinan risiko konflik sosial lbh bsr jk dilakukan. Hal sama jd pertimbangan pd acara penutupan McD Sarinah & rentetan demonstrasi UU Cipta Kerja di Jkt kemarin. Lebih pilih konflik?
19. Kalau mau fair, berapa byk kampanye pilkada yg langgar protokol kesehatan? Langgar UU Karantina Kesehatan. Apakah diberi sanksi, apakah Kepala Daerahnya dipanggil polisi? Disitu kita jadi merasa Jakarta diperlakukan lain.
20. Kemarin Gubernur Jakarta dipanggil Direskrimum Polda Metro. Surat dilayangkan kemarin, diminta dtg hari ini. Kurang dr 1 hari. Secara formal surat ini cacat, sebab KUHAP Psl 227 menentukan bhw segala jenis pemberitahan/ surat panggilan minimum 3 hari sebelumnya.
21. Selain soal waktu, ada yg tak wajar krn surat ditujukan kpd Anies Baswedan, dg jabatan yg hy dlm kurung. Kenapa seolah yg dipanggil adalah Anies Baswedan sbg Pribadi padahal ia menjalankan tugas dlm kapasitasnya sbg gubernur.
25. Soal pidana maksimal 1 th dlm UU Karantina Kesehatan hy utk pelanggar protokol & utk org yg menghalangi. Anies Baswedan jelas tak masuk dua-duanya. Ia bukan panitia penyelenggara, ia tak halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Maka pemanggilan polisi ini absurd.
26. UU Karantina Kesehatan itu berlaku lgs utk yg belum ada aturan turunannya. Kita ada aturan PP PSBB, ada aturan Menteri, & Jakarta sdh ada aturan turunan dlm bentuk Pergub. Penyelenggaraan protokol beserta sanksinya telah diatur. Sdh dijalankan. Kenapa msk lg ke pidana UUKK?
27. Disitulah kita merasa bhw pemanggilan Anies Baswedan tak wajar & lbh sarat unsur politisnya. Mudah2an tidak benar. Sebab jika benar demikian, langkah polisi ini justru akan memancing segregasi & konflik sosial politik yg makin lebar. Tak menguntungkan buat legacy Pak Jokowi.
28. Baiknya pemerintahan dijalankan scr profesional, hukum dijalankan obyektif, tanpa didorong unsur politis. Sbb tak hanya Jokowi yg rugi dlm catatan sejarah nnt, yg paling kasihan rakyat jelata. Energi yg harusnya dipakai utk melayani warga, terkuras utk politicking belaka.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Sdg baca Ingub DKI terbaru no 52 th 2020 ttg Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Sgt komprehensif. Lalu ingat dulu ada yg bilang banjir & macet akan mudah diatasi jika jadi presiden. Sdh 6 th, ternyata enggak juga 😭. megapolitan.kompas.com/read/2014/03/2…
Ternyata soal banjir Jakarta memang tak segampang itu diselesaikan, pun oleh presiden. Sebab permasalahannya memang kompleks. Akibat berpuluh tahun pembangunan kota mengabaikan tata kelola air.
Bayangkan, dr seluruh bangunan di DKI Jakarta kira-kira 90 persen melanggar IMB. Itu info dr Dinas Cipta Karya. Melanggar IMB tentu berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau, menutup saluran air dll. Bgmn air hujan mau diatur kl dmkn? Dan kesalahan itu sdh berpuluh th terjadi.
Jalan tol yg dimintakan ijinnya ol @aniesbaswedan utk pesepeda itu hy 1 ruas tol lho. Tol Lingkar Dalam, Cawang-Tanjung Priok bgn barat. Dan hanya 3 jam pd hari Minggu (06.00-09.00). Yg meributkannya, seolah yg diminta adl semua tol utk setiap waktu 😉. m.detik.com/news/berita/d-…
Hanya satu bagian kecil dr seluruh jalan tol yang lewat Jakarta.Tidak signifikan. Hanya 3 jam di minggu pagi pula, tak kan ganggu aktivitas transportasi umum. Sementara manfaatnya besar. Warga bisa membiasakan diri olah raga & membudidayakan sepeda sbg transportasi utama di Jkt
Kita masih kurang menghargai pesepeda. Sehingga sepeda blm jd alternatif transportasi harian warga. Jadinya tak heran kualitas udara kita buruk. Bandingkan dg 4 negara Denmark, Belanda, China, Jerman ini. Yg hargai pesepeda dg buat jalan tol khusus sepeda. m.detik.com/health/kebugar…
Menarik terobosan DKI ini. Selama ini hy ada 2 pilihan bentuk layanan perumahan ol Pemda - sewa dg Rusunawa atau milik dg Rusunami - mk Kampung Aquarium cb dibangun dg pendekatan baru, perwalian lahan komunitas (community land trust). Warga sdr yg kelola. m.detik.com/news/berita/d-…
Proyek pembangunan Kampung Aquarium dg model Community Land Trust ini jika berhasil akan menjadi yang pertama di Indonesia. Dan bisa diadopsi oleh Pemda lain untuk menyelesaikan persoalan perumahan di seluruh Indonesia. Warga mengelola Kampung Susun di Lahan milik pemerintah.
Konsep Community Land Trust ini, yang memisahkan antara kepemilikan lahan dan bangunan, secara hukum juga mungkin dilakukan di Indonesia. Sebab hukum di Indonesia mmg memisahkan antara kepemilikan tanah dan kepemilikan benda2 di atasnya
Ada yg nggak setuju patung sudirman di pasang masker ya? Lbh baik perketat law enforcement katanya. Mgk blm tahu, bhw 2 pilihan itu bkn slg meniadakan. tp slg melengkapi. Strategi masker di patung yg eye catching smcm itu biasa di dunia kampanye, agar menarik perhatian publik.
Tujuan kampanye memang itu, menarik perhatian. Ketika orang melihat patung sudirman yg eye catching akan heran, lalu mikir. Yang diharapkan setelah mikir mereka akan ikutan pakai. Begitu sih tujuan kampanye. Kampanye satu hal, penegakan hukum hal lain lagi
Sy pernah kerja di NGO, strategi seperti itu biasa dlm kampanye. Yg jagoan soal kampanye kreatif itu Green Peace. Kalo di Indonesia contohnya ini, pasang banner di patung pancoran. Mengingatkan agar pemerintah utamakan sumber energi terbarukan
Honor TGUPP besar? THR TGUPP tidak dipotong? Kerja TGUPP nggak ada kaitan dg penanggulangan Covid-19? Banyak mis-informasi di berita dan cuitan yg berseliweran di linimasa. Yg memicu kesalahpahaman. Yuk kita bahas dr perspektif lain. UTAS.
(1) Ulasan sy ini memakai data honor TGUPP th 2019 - tapi tak byk berubah utk tahun anggaran 2020 jd masih relevan. Informasi lain didapat dari berita2 online yg merekam/ menyitir pendapat narasumber yg berwenang. Jadi bs dipertanggungjawabkan.
(2) Ada misinformasi soal gaji besar TGUPP. Sbb yg sering dicuplik hy honor ketua tgupp & ketua bidang. Sementara honor mayoritas anggota TGUPP tidak pernah disorot. Karena terlihat kecil & tak memicu kontroversi. Ini perlu diketahui.
Inspiratif Perintah gubernur @aniesbaswedan kepada ASN ini. Saya ulas ya. Sekalian saya kasih pendapat soal honor TGUPP yg diulang-ulang terus kayak kaset rusak. UTAS.
(1) Membahas pidato ini relevan karena bbrp ASN DKI Jakarta mengeluh lgs jg kpd saya, krn tunjangan kinerja (TKD) mereka dipotong 50 persen. Perintah gubernur dlm video ini penting agar para ASN DKI Jkt tahu bgmn posisi keuangan daerah & apa pilihan kebijakan @aniesbaswedan.
(2) Dalam kondisi normal, take home pay untuk ASN Jakarta cukup besar. ASN tahun pertama bisa mendapatkan Rp 19 juta. Bisa dicek video berikut ini. Jakarta lebih baik penggajiannya dibanding Jatim dan Jateng.