Thread by @KeringObat

=== Ketegasan itu Mengerikan ===

Ada satu hal yang saya heran pada rakyat Indonesia. Sepertinya mereka gagal membedakan Kota Jakarta sebagai sebuah ibukota negara dan Jakarta sebagai satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia #IndonesiaLawanFPI

Sebagai Ibukota Negara, tentu saja semua kantor-kantor pemerintah yang mengelola negara atau biasa kita sebut pemerintah pusat harus berlokasi di Jakarta

Mulai dari Kantor Presiden, yaitu Istana Negara hingga kantor-kantor kementerian, kantor lembaga negara, markas besar TNI dan Polri, Kehakiman dan Kejaksaan serta kantor dewan perwakilan rakyat pusat semuanya harus berlokasi di ibukota negara

Sama seperti yang dilakukan negara-negara lain di dunia. Pusat pengelolaan negara itu harus berlokasi di ibukota negara. Di ibukota negara pula, seluruh kantor-kantor kedutaan besar dari semua negara di dunia ditempatkan

Jika ada kantor perwakilan negara asing di luar ibu kota negara, biasanya disebut "kantor konsulat" namun duta besar semua harus berkedudukan di ibu kota negara

Tugas dari pemerintah pusat adalah mengurusi hal-hal yang bersifat nasional. Program-program nasional, proyek-proyek nasional dan menjadi pintu bagi siapapun yang akan berhubungan dengan Indonesia sebagai satu negara, atau masalah Internasional

Ketika Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan, peraturan dan undang-undang maka itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia

Artinya satu kebijakan peraturan dan undang-undang, dibuat setelah ditarik garis tengahnya, setelah dipertimbangkan bahwa kebijakan, peraturan dan undang-undang tersebut bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia

Jadi kalau satu kelompok meminta pemerintah pusat untuk mencabut satu kebijakan, ya tidak bisa kecuali seluruh daerah atau sebagian besar dari daerah meminta hal yang sama

Demikian pula jika terjadi satu bencana atau peristiwa. Pemerintah pusat bisa menetapkan satu bencana sebagai bencana nasional

Satu peristiwa sebagai peristiwa nasional, yang kebijakan atas penanganannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dikendalikan dari Ibukota negara atau kantor pusat

Sementara Jakarta sebagai satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan Kepala Daerah yang disebut Gubernur

Apapun yang terjadi di daerah adalah tanggung jawab kepala daerah. Kepala Daerah juga membuat kebijakan dan peraturan yang berlaku hanya untuk daerah yang dipimpinnya

Termasuk kalau terjadi suatu peristiwa di suatu daerah, maka kepala daerah itu yang pertama kali harus menyelesaikannya dan bertanggung jawab

Kenapa kemudian terjadi kerancuan dan kegagalan pada rakyat untuk membedakan mana yang menjadi masalah pemerintah pusat dan mana yang menjadi masalah pemerintah daerah

Mungkin karena kedudukan kedua entiti ini ada di dalam lokasi yang sama. Terlebih lagi ketika kepala daerah provinsi Jakarta lambat bahkan gagal dalam menangani suatu permasalahan

Tentu imbasnya rakyat yang merasakan, terutama Netizen +62 langsung menembak pemerintahan pusat tanpa terlebih dulu hierarkinya

Seperti kejadian pulangnya Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta yang mengganggu kepentingan warga lain, hampir semua Netizen menyasarkan kritikannya pada Pemerintah pusat

Pertanyaan Aparat kemana? atau Kok pemerintah dia saja? dan lain-lain, adalah bukti gagalnya pemahaman mereka untuk membedakan mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah

Masalah Rizieq Shihab untuk semua kekacauan yang dia timbulkan dari sejak kepulangan lalu pernikahan dan acara Maulud Nabi itu semuanya adalah urusan Anies Baswedan

Nah kalau Anies mengijinkan semua yang Rizieq Shihab lakukan, itu bukan berarti pemerintah pusat harus langsung turun tangan

Polisi yang harus mengamankan adalah Polda Metro Jaya, bukan Mabes Polri. Itu sebabnya Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat diberhentikan karena masalah ini

Namun satu hal yang harus kita catat, ketika kegiatan Rizieq Shihab sudah mulai menyentuh kepentingan nasional, maka Rizieq Shihab akan berurusan dengan pemerintah pusat

Sejauh ini hal apa yang Rizieq Shihab lakukan yang memiliki sifat nasional? Misi Revolusi Akhlak dia? Itu kan cuma misi yang Rizieq bawa dari Arab untuk pengikutnya, bukan untuk seluruh warga Jakarta apalagi untuk seluruh rakyat Indonesia

Kenapa pula kita harus mendorong-dorong pemerintah pusat untuk menindak Rizieq Shihab? Tapi walaupun demikian, penggunaan kata "REVOLUSI" disebelah kata "Akhlak" pun ini telah menarik perhatian TNI

Lalu tentang isu penawaran rekonsiliasi yang Rizieq Shihab teriakan, iya betul yang dia tuju adalah pemerintah pusat dengan mengajukan sejumlah syarat

Tapi tahanan-tahanan yang dijadikan persyaratan untuk dibebaskan, yang memutuskan kan bukan pemerintah pusat, tapi Pengadilan Negeri di daerah yang bersangkutan

Berlaku juga dengan ancaman yang dia sampaikan, bahwa Rizieq Shihab dan FPI tidak akan lagi membuat kegaduhan, itupun harus dilihat lagi, dia mau bergaduh dimana?

Kalau di Jakarta urusannya dengan Anies Baswedan, kalau bergaduh di Jawab Barat, urusannya dengan Ridwan Kamil. Tak lebih dan tak kurang

Tak ada satu urusanpun yang Rizieq buat yang menyentuh Jokowi walaupun semua aktivitas Rizieq Shihab ditujukan untuk merongrong Jokowi

Namun ketika Rizieq Shihab mulai mengancam akan melakukan "Revolusi Berdarah", maka ancaman dia ditanggapi atau diterima secara nasional

Karena kata REVOLUSI memiliki sifat yang jamak, jadi bukan satu tindakan perorangan. Artinya desuatu yang dilakukan secara semesta atau serentak

Itulah sebabnya TNI mulai memasang mata dan telinga terhadap ancaman-ancaman revolusi yang didengungkan oleh Rizieq Shihab dan para pengikutnya

"Ah tetap saja mau TNI yang turun pun, Pemerintah ini lemah dan tidak tegas pada Kelompok Rizieq Shihab". Banyak sekali pernyataan seperti itu mondar-mandir di linimasa media sosial

Pendapat demikian boleh dan sah tanpa harus meributkan orang yang berpendapat itu paham atau tidak paham terhadap mekanisme negara

Tapi yang pasti saya yakin Indonesia dengan pengalamannya menghadapi kerusuhan berdarah yang pernah terjadi seperti di Poso, Papua dan daerah lainnya masalah Rizieq Shihab sudah "diperhatikan" dan dikatagorikan "Nasional"

Jangankan kita, laskar FPI saja kalau sudah head-to-head dengan TNI, mereka pasti ciut nyalinya juga.
Laskar FPI berhadapan dengan polisi itu tidak disebut perang tapi disebut pengendalian keamanan masyarakat

Atau paling banter disebut pengejaran pelaku kejahatan yang ujung-ujungnya diserahkan ke jaksa lalu diadili di pengadilan sipil. Selesai

TNI yang DIPERBANTUKAN pada Kepolisian, mereka diikat oleh aturan kepolisian tidak bisa berdiri sebagai TNI. Tapi TNI sebagai TNI dan kalau FPI sudah berhadapan dengan TNI itu artinya sudah masuk radius perang

FPI yang dihadapi sudah dikatagorikan musuh negara. Kalau sudah jadi musuh, ditembak ditempat juga tidak akan dianggap pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum karena TNI sedang dalam misi penyelamatan Negara

Sejauh ini Euforia pengikut Rizieq Shihab atas kepulangan Sang Iman besar, tak ubahnya seperti keramaian pasar malam dimana Sirkus dipertonton

Ada atraksi ada ketegangan ada kelucuan dan ada sulap. Namun kemarin Panglima TNI mengeluarkan peringatan yang sifatnya nasional karena dia tidak menyebutkan nama atau pihak tertentu

Intinya bahwa siapapun yang mulai melakukan tindakan yang mengancam persatuan, keamanan dan ketertiban nasional maka akan berhadapan dengan TNI

Panglima TNI tidak akan melepaskann satu musuh pun dan peringatan ini bukan tanpa alasan. Ketegasan TNI itu mengerikan. Jangan sekali-kali kita anggap enteng apalagi merendahkan

Jadi kawan-kawan dari semua goncang gancing yang terjadi akhir-akhir ini, saya yakin Indonesia aman. Yang paling penting untuk rakyat adalah setiap kita pergi keluar, jalan aman dan bisa pulang dengan selamat