Thread by @KeringObat

=== Mengacu Instruksi Mendagri, AB Memang Terancam Pencopotan ===

Relawan dan Influencer Penanggulangan pandemi Covid19, dr. Tirta berbicara cukup keras di acara ILC, khususnya terkait kerumunan massa yang cenderung meningkat akhir-akhir ini #InstruksiMendagri

Menurutnya ada dua pilihan untuk menghadapi maraknya kerumunan massa ini, pertama lakukan tindakan tegas tanpa tebang pilih

Sedangkan yang kedua, kalau tidak mampu bertindak adil maka lupakan protokol kesehatan. Layak kita pahami jika seorang relawan berbicara kritis, yang kita sesalkan adalah inkonsistensi Ketua Satgas Covid19 di daerah, yang melekat pada jabatan Kepala Daerah

Mereka terkesan gamang jika menghadapi kerikuhan dengan para peserta pilkada yang juga bepotensi melanggar protokol kesehtan

Lebih ekstrim lagi adalah blunder parah yang dilakukan oleh Ketua Satgas Covid19 DKI, yakni Gubernur Anies Baswedan karena tak ada situasi yang memungkinkan dia menghadapi dilematis sebagaimana daerah yang menghadapi pilkada

Namun disaat bersamaan justru dia terlibat dalam pelanggaran prokes itu sendiri. Publik mudah saja mengarahkan telunjuknya kepada Anies ketika pelanggaran prokes pada saat perhelatan Maulid nabi di Petamburan

Sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan pandemi di daerahnya, namun alih-alih mengingatkan orang lain, Anies justru turut larut dalam pelanggaran

Buktinya dia menemui HRS di kediamannya, padahal sesuai aturan PSBB, mereka yang baru tiba di kota yang menerapkan PSBB wajib melakukan karantina mandiri, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas no 7 tahun 2020

Hal yang lebih menyedihkan dari rangkaian blunder Anies, alih-alih menyadari kealfaannya sebagai Ketua Satgas Covid19, dia justru menepuk dada dan membanggakan caranya bertindak sambil menunjuk daerah lain yang tidak melakukan sebagaimana yang dilakukannya terhadap kasus serupa

Coba renungkan pejabat yang telah melakukan kelalaian super parah, justru berbangga diri seolah-olah cerita penerapan sanksi yang dia lakukan adalah tindakan heroik yang harus diapresiasi setinggi langit

Sosiolog @univ_indonesia Imam Prasodjo dalam wawancara di @Metro_TV mengutarakan bahwa banyak pejabat di Indonesia lebih mengutamakan kepentingannya sendiri ketimbang keselamatan masyarakat

Seharusnya kita mencontoh otoritas di Amerika Serikat yang menuntut pertanggung jawaban Presiden petahana ketika terjadi pelanggaran prokes saat yang bersangkutan melakukan kampanye

Mengacu kepada pernyataan sosiolog tersebut, barangkali tidak berlebihan jika Gubernur DKI juga dimintai pertanggung jawaban yang serupa dengan tang terjadi di Amerika Serikat

Juga mumpung Mendagri sudah mengesahkan Instruksi Mendagri tentang sanksi bagi Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan

Dalam Instruksi Mendagri itu disebut seorang Kepala Daerah bisa diberi tindakan pencopotan jika melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19

Ini merupakan perkembangan yang baik, karena sekarang mereka tidak lagi bisa bermain api. Dengan terjadinya kasus Maulid di Jakarta yang menghebohkan itu, saatnya para penegak hukum di seluruh wilayah mengevaluasi

Sejauh mana mereka telah melakukan tindakan tegas kepada setiap pelanggar. Sebagaimana disampaikan Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Mata Najwa

Mengingat ini urusan nyawa maka tindakan tegas kepada para pelanggar tidak boleh ditawar-tawar. Barangkali kita tidak lagi bisa mengenakan sanksi sosial kepada setiap pelanggar

Bagi mereka seharusnya langsung dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Jika dibiasakan hanya mendapat sanksi sosial, lalu sampai kapan kita akan mentolerir pelanggaran yang beresiko berat itu?

Barangkali kondisi pandemi ini merupakan ajang pembelajaran terbaik bagi para penegak hukum di negeri ini. Tuhan menyediakan arena bagi masyarakat untuk menaati semua aturan karena jika tidak mereka akan menghadapi pertaruhan nyawa

Setiap kasus selalu mendatangkan hikmah dan hikmah yang dialami di DKI seharusnya mendatangkan kesadaran yang lebih cermat dibanding sebelumnya

Namun yang lebih penting, sebaiknya kepada semua pelanggar yang terbukti melakukan kelalaiannya terutama mereka yang bertanggung jawab menegakkan aturan

Semua harus mendapatkan sanksi maksimal termasuk pencopotan sebagaimana Kepala Daerah diancam dalam Instruksi Mendagri tadi

Jika Instruksi tersebut hanya dijadikan alat gertak sambal, maka kembali lagi kita akan menghadapi kasus-kasus serupa di masa yang akan datang

Biar saja Anies dijadikan tumbal sebagaimana dua Kapolda sudah menerima sanksi dari atasan mereka. Dalam beberapa hari ke depan, menarik untuk kita nantikan tindakan apa yang akan dilakukan baik oleh Mendagri maupun Kepolisian terhadap Gubernur DKI ini