Thread by @asumsico

Setelah diperiksa selama 24 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan ekspor benur atau benih lobster.

Foto: @_ramadhanyaya /Asumsi

"KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah yaitu, janji oleh penyelenggaran negara terkait dengan perizinan tambak usaha atau pengelolaan atau komoditas perairan sejenis lainnya," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Rabu (25/11).

KPK menetapkan 7 tersangka. Selain Edhy, 5 penerima suap lainnya, antara lain Stafsus Menteri KKP Safri, Stafsus Menteri KKP Andreau Pribadi Misata (APM), pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, dan seorang bernama Amiril Mukminin (AM).

Selain itu, pemberi suap ada Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Lima dari tujuh tersangka ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Sementara itu, dua tersangka belum ditangkap, namun KPK mengimbau keduanya segera menyerahkan diri, yakni APM dan AM.

Edhy Prabowo disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Edhy menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ia pun menyampaikan permintaan maaf ke Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, dan ibunya.

"Saya minta maaf kepada bapak Presiden. Saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, yang sudah mengajarkan banyak hal," ucapnya.

KPK menduga Edhy menerima suap senilai Rp4,8 miliar dari sejumlah perusahaan terkait penetapan eksportir benih lobster. Uang hasil korupsi itu diduga digunakan untuk belanja barang mewah, berupa jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, hingga baju Old Navy.