Thread by @asumsico

BREAKING NEWS

Helmi Yahya buka suara. Saat ini, reporter Asumsi sedang menghadiri konferensi persnya. Eks-Dirut TVRI itu membeberkan kronologis di balik pemecatannya yang mendadak dan mengejutkan.

Pantengin thread ini. Kami kasih updates langsung dari lapangan.

https://twitter.com/asumsico/status/1218071528241188869

"Kemarin sebagai Dirut saya nggak boleh ngomong. Sekarang sudah resmi nggak Dirut, boleh ngomong." - Helmi Yahya

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

"Kami berenam dilantik jadi TVRI. 29 November 2017 ditunjuk jadi Dirut TVRI dengan penunjukkan selama lima tahun. Pembelaan saya ditolak dan kemarin (16/1) saya resmi diberhentikan."

Ayo, bung Helmi. Jangan kasih kendor.

"Waktu kami masuk, kondisi TVRI memprihatinkan. Share di bawah 1 persen, logonya dikatain jadul, peralatan rusak, SDM dan corporate culturenya tidak terlalu terbentuk dengan baik.

Pengelolaan aset juga mengkhawatirkan. Ada 200 laptop dan 200 kamera hilang."

GASPOL, PAK HELMI!

"Karyawan kami kehilangan tunjangan. Bayangkan, sejak kami masuk karyawan TVRI hanya menerima gaji pokok. Ternyata 15 tahun terakhir TVRI dimoratorium tidak boleh menerima pegawai negeri. Usianya di atas 40 semua, ini industri kreatif lho."

"Dua tahun terakhir, kami melakukan transformasi dalam tata kelola keuangan. Kami meningkatkan kontrol internal, pengawasan, dan tahun 2018 kami meningkat status dari disclaimer jadi Wajar Dengan Pengecualian.

Dua tahun berikutnya, TVRI menerima status Wajar Tanpa Pengecualian."

"Banyak stakeholder mulai percaya lagi pada kami. Dari 200 laptop & 200 kamera hilang, kami dapat BMN Awards untuk pengelolaan terbaik untuk aset negara. Dari ratusan Kementerian dan Lembaga yang diaudit, TVRI terpilih sebagai pengelola terbaik kedua. Ini pencapaian luar biasa."

Sekadar info:

Wajar Dengan Pengecualian & Wajar Tanpa Pengecualian adalah usaha Badan Pengawas Keuangan dalam menilai seberapa rapinya laporan keuangan suatu lembaga.

Helmi Yahya menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, keuangan TVRI lebih rapi.

"Tunjangan kinerja (tunkin) adalah idaman semua pegawai. Kami melobi, dan alhamdulillah Presiden menandatangani Perpres tentang tunkin untuk pegawai TVRI. Kalau tidak ada halangan, per 1 Februari ini pegawai TVRI menerima tunkin."

"Di akhir kepemimpinan saya, share kami naik dua kali lipat. Pas kami masuk di bawah 1, dan sekarang 1.59 average per tahun.

Dulu orang bilang program apapun di TVRI pasti nggak ada yang nonton. Tapi pas kami siarin timnas Indonesia lawan Malaysia, penontonnya luar biasa."

"TVRI bukan BUMN, kami lembaga negara di bawah Presiden. Penerimaan bukan pajak di era kami pun meningkat. Sebelum kami masuk kalau nggak salah Rp 134 miliar, tahun lalu sudah mencapai Rp 165 miliar, tahun ini Rp 148 miliar."

"Di TVRI, rate iklan kami dibatasi. Iklan cuma Rp 30 juta, harganya Rp 2 juta, nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Tapi tahun ini kami optimis, karena banyak event olahraga seperti Olimpiade 2020."

"Peralatan TVRI dulu dikatain paling jadul. Sekarang menjadi yang tercanggih di Republik ini. Debat Capres yang pertama itu ditayangin TVRI, detik-detik Proklamasi itu TVRI."

"Kami juga rebranding. Mulai dari ganti logo, bagaimana mengganti spirit karyawan bekerja. Karya kita jadi bagus, logo kami dikagumi, karyawan pun sangat bangga bisa bekerja di TVRI. Itu luar biasa."

"Tapi tanggal 4 Desember 2019 tiba-tiba saya di-nonaktifkan. Saya kaget. Saya tidak tahu ada apa sebenarnya. Oleh karena itu, saya melakukan perlawanan, mengatakan SK itu tidak sah. Akhirnya dimediasi Kemkominfo dan berjalan terus. Saya diminta untuk tidak bicara di media."

"Kami datang ke DPR, kami datang ke BPK, kami juga menghadap Mensesneg. Pesannya sama: tidak ada pecat memecat.

Saya sampaikan surat pembelaan saya pada 18 Desember. Lampirannya 1200 halaman. Suratnya 27 halaman. Saya saja nggak kuat ngangkatnya."

"Direksi mendukung surat pembelaan tersebut, menandatangani. Mendukung pembelaan saya.

Tapi, Dewan Pengawas memberikan saya surat cinta. Pemberitahuan pemberhentian. Saya diberhentikan karena pembelaan saya ditolak. Saya nggak tahu ada apa di belakang ini."

"Kata mereka, saudara tidak memberi penjelasan pembelian program berbiaya besar seperti Liga Inggris.

Padahal semua stasiun TV di dunia mau killer content yang membuat semua orang menonton. Kami kerjasama dengan Mola TV untuk menayangkan Liga Inggris. Ini rezeki anak saleh."

"Apakah ada masalah administrasi? Apa betul kami ambil Liga Inggris ini tidak diketahui Dewan Pengawas (Dewas)?"

Siaran Liga Inggris sudah kami sampaikan ke Dewas pada 17 Juli 2019. Rapat dipimpin Ketua Dewas Arif Thamrin. Kami sampaikan jenis kerjasamanya, programnya, dsb."

"Dewas minta meningkatkan peluang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari program Liga Inggris. Bahkan, Dewas juga hadir waktu launching program Liga Inggris.

Anggarannya memang nggak ada. Kami mengusahakan dari PNBP itu untuk membiayai program ini. Iklan, sewa pemancar, dll."

"Walaupun rebranding tidak ada di anggaran, mata anggarannya sesuai. Mobil harus dicat, harus pakai logo baru, kami tanya ada nggak biayanya? Dibilang ada.

Ada anggaran buat konser rebranding? Katanya ada. Kalau ada penyimpangan, pasti sudah disemprot BPK, kan?"

"Anggaran TVRI Rp 132 miliar. 132 dibagi 365 hari, dibagi 22 jam, jadinya dana per episode itu cuma Rp 15 juta. Mau buat apa kau dengan uang ini? Bayar Soimah saja nggak bisa."

"Sebelum kami masuk, acara re-run (siaran ulang) itu 55 persen. Setelah kami masuk 49 persen, sekarang tinggal 45 persen. Saya ke luar negeri merayu-rayu TV publik untuk program. Dapat e-sport, dapat program kartun, kami nggak bayar."

"Kami juga menemukan ada mutasi pejabat yang tidak sesuai prosedur dan aturan. Sekarang pejabat kami kurang, lebih banyak yang pensiun."

"Saya keluar kota harus izin. Saking sayangnya dengan saya, karyawan masuk setiap hari. Setiap keluar kota, ada saja yang mengintip.

Saking sayangnya, sebenarnya mereka memberhentikan saya dengan hormat."

Ganti sesi, teman-teman. Sekarang kuasa hukum Helmi Yahya, Chandra Hamzah, akan angkat bicara.

"Di TVRI, tidak ada pemberhentian tidak hormat. TVRI itu unik, cuma Dewas yang punya kewenangan untuk itu."

"Dewas tidak punya kewenangan sama sekali menyatakan direksi non-aktif. Kecuali direksinya kena pidana. Apakah Helmi Yahya kena pidana? Faktanya tidak.

Saya nggak tahu Dewas membaca surat pembelaan Helmy yang tebal itu atau tidak."

Setelah ini, karyawan TVRI akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengawas.

Saudara-saudara, perseteruan ini niscaya kian memanas. Kami akan terus melaporkan kelanjutannya.