Thread by @KontraS

2 hari jelang Natal 2020, Danpuspomad menyatakan perkembangan 4 kasus yg melibatkan anggota TNI di Papua.

Kekerasan serta diskriminasi oleh TNI terhadap warga Papua masih sering dijumpai dan oleh karenanya perlu disikapi dengan sangat serius oleh Negara.

[sebuah utas]

4 kasus yg dimaksud ialah pembakaran rumah dinas kesehatan, penghilangan paksa & pembunuhan terhadap 2 warga bernama Luther Zanambani & Apinus Zanambani, penembakan Pdt. Yeremia Zanambani serta penembakan gembala Gereja Katolik. 4 kasus ini terjadi di Hitadipa, Sugapa.

4 kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan militeristik dengan dalih menyiasati Kelompok Kriminal Bersenjata perlu dievaluasi. 4 kasus ini menghilangkan nyawa korban warga sipil.

Penegakan hukum pidana masih harus jadi pendekatan utama yg dipilih oleh Negara atas situasi di Papua.

Berbagai tindakan kekerasan yg dilakukan oleh anggota TNI seperti membakar fasilitas, menculik, membunuh hingga membakar jenazah warga menunjukkan pelanggaran serta penghinaan serius terhadap kemanusiaan.

Oleh karena itu, KontraS merasa siaran pers dari internal TNI tidaklah cukup. Para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Oditur Militer) harus menyeret para pelaku ke peradilan umum sebagaimana yg diamanatkan oleh Pasal 65 UU TNI.

KontraS mendesak Negara baik pemerintah dan DPR RI untuk segera merevisi UU Peradilan Militer agar rantai kekebalan hukum para personil TNI tak terus berulang.

KontraS juga mendesak Negara untuk mengambil kebijakan yang komprehensif atas konflik di Papua. Yakni dengan memperhatikan akar permasalahan dan mencegah berlanjutnya praktik kekerasan yang membahayakan keselamatan warga sipil di Papua.

Selengkapnya: kontras.org/2020/12/25/adi…