Thread by @prd_indonesia

Selamat pagi.

Berikut kami akan berbagi artikel trkait syarat mendirikan partai politik. Tulisan ini tlah tayang di @berdikarionline dngan judul "Pembatasan Partai Politik Atau Pembatasan Partisipasi Politik Rakyat" ditulis oleh Een Rohaeni

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Rancang bangun sistem politik Indonesia ke depan kian jelas diperuntukan hanya bagi segelintir orang yang memiliki uang dan menguasai sumber daya (oligarki)

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Sekarang ini, agar sebuah partai bisa mengikuti Pemilu, selain berbadan hukum, punya kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kepengurusan kabupaten/kota di Provinsi, dan 50 persen kepengurusan kecamatan di Kabupaten/Kota

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Ditambah keharusan memiliki minimal 1000 orang (atau 1/1000 dari jumlah penduduk)  anggota di setiap kepengurusan tingkat kabupaten/kota

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Rintangan tidak berhenti di situ. Sekarang ini, di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehubungan dengan pembahasan revisi UU Pemilu, ada rencana menaikkan ambang batas parlemen dari 4 % menjadi 5% hingga 7 %

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Dengan persyaratan memberatkan itu, partai baru bisa terhalangi, apalagi jika tak punya uang dan sumber daya yg cukup untuk bisa menjadi kontestan pemilu. Bisa lolos ikut belum tentu tembus parlemen

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Model demokrasi hari ini, yang berusaha dipertahankan oleh partai-partai besar, sesungguhnya adalah “demokrasi pasar bebas”, yang di ujung dari persaingan2 ini akan mencapai tingkat monopoli

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Atau setidaknya mencapai kesepakatan antara faksi-faksi politik yang ‘paling berpengaruh’ untuk membagi kue kekuasaan negara di kalangan mereka sendiri

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Rencana untuk ‘menyederhanakan’ sistem kepartaian merupakan bagian dari proses monopolisasi tersebut

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Proses ini akan memaksa kekuatan-kekuatan politik yang ‘tidak/kurang/belum berpengaruh’ untuk berikhlas-hati keluar dari arena elektoral bila tidak ingin menjadi subordinan dari salah satu faksi politik yang ‘berpengaruh’

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Satu argumentasi yang paling sering disampaikan terkait hal ini adalah penguatan sistem presidensil yang dikatakan tidak dapat dikombinasikan dengan sistem multi-partai

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Sistem multi-partai, menurut argumentasi tersebut, cenderung mempersulit presiden mengambil keputusan politik karena harus menggalang dukungan dari lebih banyak kekuatan politik di parlamen

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Sebaliknya, dalam sistem ‘presidensil murni’, yang idealnya menerapkan two-party system (sistem dua-partai), presiden akan lebih leluasa menjalankan pemerintahanya

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Untuk diketahui bersama, bahwa two-party ini sendiri sedang menuai kritik keras di negara seperti AS karena keterbatasannya menyediakan alternatif politik

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Di negeri itu, memilih antara Partai Republik atau Partai Demokrat diumpamakan memilih dua buah mangga yang sama kecutnya.

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Di sini kita belum akan masuk pada diskusi tentang sistem pemerintahan seperti apakah yang terbaik untuk negeri ini; presidensil kah, parlamenter kah, atau suatu bentuk kreatif yang lain

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Bentuk atau sistem pemerintahan terbaik di masa depan, dalam hemat kami, adalah akumulasi dari capaian-capaian obyektif perjuangan massa rakyat untuk merebut kedaulatan ekonomi-politiknya

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Sementara, untuk mencapai ke arah tersebut, ‘penyakit anti-politik’ yang ditinggalkan oleh sejarah puluhan tahun depolitisasi orde baru belum dapat diobati dalam iklim liberal ini

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Justru sbaliknya, sedang & akan diprparah dngn menjauhkan kesadaran rkyat dri proses politik, dngn menyebar anggapan bhwa politik adalah urusan segelintir “orang pintar” atau “kaya” & rakyat ckup menjlankan porsi kehidupan yg “bukan politik”

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Langkah memperberat pendirian partai politik, seperti disebut pada awal tulisan, akan berakibat semakin terbatasnya orang yang dapat ambil bagian dalam prakarsa politik formal

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Lebih jelasnya, hanya orang-orang berduit yang dapat mendirikan partai politik dan kemudian “berpolitik” untuk kepentingannya

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Mayoritas massa rakyat miskin dipaksa kembali menjadi obyek pasif atau yang sekedar ikuti kehendak pihak yang memiliki modal

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Padahal, dalam ruang formal inipun kelompok rakyat miskin membutuhkan saluran ekspresi politik sendiri atau yang terpisah dari kepentingan pemodal

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Yang harus dibenahi sebetulnya partai politiknya, agar dikelola layaknya organisasi modern, punya pijakan ideologi yang jelas, sehingga mengurangi konflik kepentingan yang tidak perlu di parlemen

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Sebab, banyak konflik politik justru dipicu oleh persaingan kepentingan di antara elit.
Ini juga untuk memastikan kualitas parlemen bisa lebih baik, dari gagasan hingga produk legislasinya

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Tidak lagi riuh karena perdebatan tidak penting, seperti sentilan Gus Dur, layaknya Taman Kanak-Kanak.

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Kalau terjadi penyederhanaan tanpa membenahi sistem kepartaiannya sendiri, itu tidak lebih sebagai upaya menyumbat aspirasi dan partisipasi politik rakyat

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Ini tidak lebih sebagai upaya mencegah munculnya partai alternative yang bisa mengancam status-quo

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Pengelompokan partai-partai kemudian tidak lagi berdasarkan gagasan politik yang konsekuen dengan tindakan, sebagaimana lazimnya sistem politik modern berjalan

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Pengelompokan hanya akan berdasarkan kepentingan2 sempit dari pemodalnya yang ucapan-ucapannya dapat berayun-ayun ke kiri dan ke kanan sesuka hati, tanpa prinsip

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Di atas landasan ini, bila bangunan politik baru nanti dikatakan untuk “memperkuat pemerintahan”, maka dapat dipastikan bahwa itu hanya akan memperkuat kendali oligarki atas politik

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Bagi saya, partisipasi politik rakyat tak bisa diukur sekedar memberi hak pilih dan memilih, tetapi juga hak untuk mendapat pilihan-pilihan politik yang tak dibatasi

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila

Jadi, pembatasan politik atas nama penyederhanaan politik pada hakekatnya adalah pembatasan partisipasi politik rakyat

Demikian, & selamat menjalankan siang kawan2.

#IndonesiaPRIMA
#MenangkanPancasila