Thread by @korantempo

Bocor Operasi Komisi Penghambat Pembangunan

Gagalnya penggeledahan kantor PT Jhonlin Baratama oleh @KPK_RI merupakan dampak dari revisi Undang-Undang KPK, dua tahun lalu, yang melemahkan lembaga tersebut. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI Menelusuri tuduhan penyuapan mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno oleh PT Jhonlin, KPK mendatangi kantor perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan itu. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI Alih-alih menemukan barang bukti, KPK mendapati kantor itu kosong. Kuat dugaan, rencana penggeledahan itu bocor sebelum penyidik Komisi datang. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi itu sejak Februari lalu. Nama sejumlah perusahaan yang terlibat, termasuk PT Jhonlin, sudah di tangan KPK. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI Namun penyidik lembaga antirasuah baru menggeledah kantor pusat PT Jhonlin di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada 18 Maret 2021. Itu pun tim KPK hanya menemukan kantor kosong. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI Ironisnya, kegagalan tak terjadi sekali saja. Penggeledahan kedua terhadap PT Jhonlin berlangsung pada 9 April lalu. Tim KPK mendapat informasi bahwa dua truk yang berisi dokumen disembunyikan di Desa Lalapin, Kota Baru, Kalimantan Selatan. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI Namun truk dan isinya itu dipindahkan sehari sebelum tim KPK tiba. Para penyidik kembali pulang dengan tangan kosong. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI Kegagalan penggeledahan oleh penyidik KPK pernah pula terjadi pada kasus korupsi bantuan Kementerian Sosial. Penggeledahan di sejumlah lokasi tidak membuahkan hasil karena barang bukti lebih dulu berpindah tempat. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI Kegagalan demi kegagalan itu sebetulnya tidak mengejutkan. Hal itu sudah diprediksi sejak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (@DPR_RI) merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2019. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI @DPR_RI Undang-Undang @KPK_RI yang baru mewajibkan penyidik meminta izin lebih dulu ke Dewan Pengawas KPK sebelum menggeledah. Mekanisme ini memakan lebih banyak waktu. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI @DPR_RI Dewan Pengawas berjanji memberikan izin dalam 1 x 24 jam. Namun, sebelum sampai ke Dewan Pengawas, pengurusan izin penggeledahan di lingkup internal KPK juga sangat panjang. #korantempodigital #KoranTempo

@KPK_RI @DPR_RI Tim penyidik mesti melalui berbagai meja, dari direktur penyidikan, deputi penindakan, hingga ke pimpinan KPK. Panjangnya prosedur izin penggeledahan itu memperbesar peluang bocornya informasi. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3sib0tz

@KPK_RI @DPR_RI Kondisinya diperparah oleh komposisi pejabat di KPK yang didominasi polisi. Setidaknya sembilan jenderal polisi menjadi pejabat tinggi di KPK. Selengkapnya, baca #Editorial #KoranTempo bit.ly/3uIJ6J2. #korantempodigital