Pembentukan pasukan pengamanan khusus untuk para tamu penting di Kementerian Pertahanan merupakan kebijakan yang mubazir dan mengada-ada. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menugaskan prajurit berpostur fisik sempurna untuk mengisi personel Detasemen Kawal Khusus yang ia bentuk itu juga terasa berlebihan. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Prabowo beralasan kementeriannya membutuhkan pasukan yang prima untuk menggelar upacara jajar kehormatan dalam setiap penyambutan tamu asing di sana. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Menurut dia, deretan prajurit yang gagah, menarik, dan kuat akan memukau petinggi militer negara sahabat serta menunjukkan kemampuan prima TNI. Berdasarkan alasan absurd semacam itulah, Prabowo kemudian membentuk Detasemen Kawal Khusus. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Tugas utama Detasemen Kawal Khusus bentukan Prabowo adalah mengamankan rombongan tamu sangat penting alias VVIP di Kementerian Pertahanan. Mereka juga bertugas sebagai tim pengawal pribadi Prabowo. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Selain itu, detasemen ini bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban area dalam gedung Kementerian. Adapun anggota Detasemen Kawal Khusus ini diambil dari personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Sebagai institusi sipil, pemberlakuan protokoler pengamanan di Kementerian Pertahanan tidak berbeda dengan kementerian lainnya. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Dengan kata lain, pengamanan bisa dilakukan oleh petugas keamanan internal Kementerian Pertahanan sendiri, tak perlu tentara. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Jika memang ada kebutuhan Kementerian yang secara spesifik membutuhkan keberadaan prajurit, Menhan dapat berkoordinasi dengan TNI-Polri, tanpa perlu membentuk pasukan sendiri. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Presiden harus segera memanggil dan meminta Prabowo menjelaskan secara gamblang apa peran, posisi, serta berapa anggaran yang dialokasikan untuk Detasemen Kawal Khusus itu. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Pengembangan vaksin Nusantara tak melewati tahapan uji klinis. Tersulut sentimen nasionalisme, sejumlah politikus mendukung habis-habisan vaksin berbasis teknologi sel dendritik yang sebetulnya merupakan temuan ahli Amerika. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3gb4HG0
Sejumlah anggota DPR mengklaim ada unsur kedaulatan negara saat mereka sudi menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara. Alasan itu sesungguhnya mengada-ada. Sebab, semua bahan baku vaksin berasal dari luar negeri. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3uWLmN4
Kementerian Kesehatan menunggu rekomendasi BPOM perihal kelanjutan uji klinis vaksin sel dendritik SARS-CoV-2 atau vaksin Nusantara. Epidemiolog meminta Kemenkes dan BPOM lebih tegas terhadap polemik vaksin Nusantara. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2PZztqQ
Meski belum mendapat izin dari BPOM, tim peneliti di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, berkukuh meneruskan uji klinis fase kedua vaksin Nusantara. Sejumlah politikus dan mantan pejabat negara nekat menjadi relawan uji coba. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2ORPu1m
BPOM menyarankan agar tim riset vaksin Nusantara untuk Covid-19 tetap melakukan uji praklinis sebelum memulai uji klinis. Tim peneliti vaksin Nusantara mengklaim diaudit oleh lembaga lain selain BPOM. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2PVsJKz
Mayoritas anggota Komisi Kesehatan menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara, kecuali anggota dari PDI Perjuangan. Pendukung uji klinis vaksin Nunsatara meyakini keampuhan vaksin terhadap Covid-19. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3mPFBxv
Pemerintah tak perlu jemawa mengklaim keberhasilan merebut Taman Mini Indonesia Indah dari tangan Yayasan Harapan Kita. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Sebab, yang dilakukan sebenarnya bukanlah memindahkan kepemilikan aset, melainkan hanya mengambil alih hak pengelolaan. Upaya ini terlambat, karena semestinya bisa dilakukan bertahun-tahun yang lalu. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Presiden HM. Soeharto menunjuk Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini, yang diresmikan pada 1975, lewat Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Tim penyidik KPK terus mengumpulkan serpihan bukti dugaan suap dengan tersangka pejabat pajak Angin Prayitno Aji. Satu dari dua truk berisi dokumen yang lolos dari sergapan KPK di Kalsel, dipastikan milik PT Jhonlin Baratama. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3ga2w5w
KPK meyakini dua truk yang raib dari Desa Lalapin, Kotabaru, mengangkut dokumen milik PT Jhonlin Baratama yang berkaitan dengan kasus suap pajak. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2ORFWn6
Meski izin penggeledahan kedua terhadap PT Jhonlin Baratama terbit lebih cepat dari biasanya, tim penyidik KPK masih kalah cepat oleh pembocor informasi. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3g9qZrQ
Gagalnya penggeledahan kantor PT Jhonlin Baratama oleh @KPK_RI merupakan dampak dari revisi Undang-Undang KPK, dua tahun lalu, yang melemahkan lembaga tersebut. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
@KPK_RI Menelusuri tuduhan penyuapan mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno oleh PT Jhonlin, KPK mendatangi kantor perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan itu. #korantempodigital#KoranTempo
@KPK_RI Alih-alih menemukan barang bukti, KPK mendapati kantor itu kosong. Kuat dugaan, rencana penggeledahan itu bocor sebelum penyidik Komisi datang. #korantempodigital#KoranTempo
Dua kali operasi KPK untuk mencari bukti suap pajak yang diduga melibatkan PT Jhonlin Baratama gagal total. Seorang pejabat di KPK disebut-sebut sempat membisiki penyidik agar menunda penggeledahan perusahaan tersebut. #korantempo#korantempodigitalbit.ly/37dtEdz
Sehari sebelum penggeledahan kantor Jhonlin Baratama, seorang penyidik senior KPK diminta tak berangkat ke Kalimantan Selatan. Dugaan bocornya informasi penggeledahan ditengarai berasal dari internal KPK. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3sb2Jb6
Pegiat antikorupsi akan melaporkan dugaan kebocoran informasi penggeledahan. Dewan Pengawas KPK bisa proaktif menginvestigasi dugaan bocornya penggeledahan tanpa harus menunggu laporan masyarakat. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3g47UHp