DARURAT. Aksi warga penolak tamang batuan andesit di Desa Wadas, Purworejo mendapat tindakan represif dari aparat Polisi & TNI pada Jumat, 23 April 2021
Pemerintah yang dibantu aparat itu ingin melakukan sosialisasi, memaksa masuk ke pemukiman warga.
Sebelum aparat Polisi dan TNI bersenjata lengkap tiba di lokasi, warga telah menghadang menggunakan batang pohon. Aparat memaksa masuk menggunakan gergaji mesin.
Daerah Wadas dan sekitarnya sbg sumber penghidupan, dan wilayah rawan bencana longsor dg tingkat kerentanan yang tinggi adalah salah satu alasan warga menolak tambang.
Di lokasi yang akan ditambang itu, beragam tanaman tumbuh seperti durian, manggis sampai petai, vanili sampai lada. Sekali panen durian, petani bisa hasilkan puluhan juta rupiah. Belum lagi, hasil panen tanaman lain.
Masyarakat Desa Wadas, kurang lebih 95% adalah petani yang masih sangat bergantung pada tanah. Di atas lahanlahan itu, telah tumbuh berbagai tanaman perdagangan seperti durian, karet, aren, rempah-rempah, umbi-umbian, dll, sbg sumber penghasilan utama.
Setelah mengelabui warga dan anak-anak muda, daratan, pesisir, dan laut diobrak-abrik, menimbulkan kerusakan tak terpulihkan, memiskinkan warga.
Cerita dari Pesisir Nusantara: Ironi Orang Halmahera Timur - bit.ly/3cVPWEV
Di balik "kebanggan" Pemerintah Indonesia sbg pemain utama dalam industri baterai kendaraan listrik/EV, ada banyak warga di Kep Maluku dan Kep Sulawesi yang menderita.
Lahan pertanian-perkebunan, berikut pesisir dan laut yang kaya, menyusut drastis. Tiba waktunya lenyap.
Tanah-tanah adat di Halmahera Timur diterabas tambang. Kementerian LHK (@KementerianLHK) segeralah turun lapangan. Jangan (selalu) menunggu di tempat.
Aktivitas tambang PT ANTAM di site Moronopo, Desa Maba Pura, Kec. Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, mencemari sungai, pesisir pantai, dan merusak ekosistem mangrove.
Kejadian ini bukan pertama, tapi sudah terjadi sejak 2006 lalu. Tak ada tindakan hukum yang tegas.
Sebelum ANTAM masuk dan beroperasi, kawasan Moronopo ini, adalah tempat warga Maba dan Buli menangkap ikan. Di sini ikan bertelur. Para nelayan pun menjadikan tempat ini utk tambatan perahu atau tempat transit.
Tapi, itu dulu, sebelum ANTAM masuk mengobrak-abrik.
Pencemaran yang terus berulang: lumpur-lumpur dari lokasi tambang mengalir jauh hingga ke laut, wilayah tangkap nelayan.
Tak ada evaluasi dan penegakan hukum yang tegas. Aktivitas terus berjalan, bahkan tampak dilindungi.
"...Kalau daerah-daerah rawan bencana, ya, tolong diberitahukan, ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan".
Sebab, Kalsel telah dibebani industri ekstraktif, maka, mestinya segera moratorium, audit/evaluasi, tegakan hukum, dan pulihkan kerusakan yang ada.
*Semua ini bisa terjadi, jika Presiden serius, tak punya beban, dan tak ditunggangi oligarki.
Kami tak kaget. Komposisi Tim Pemenangan Paslon pada Pemilu 2019, itu terhubung dengan bisnis tambang dan energi kotor. Sebagian besar dana kampanye pun diduga berasal dr perusahaan tambang.
Oligarki Tambang di Balik Pemilu 2019
Setelah Pilpres digelar, kabinet pun terbentuk. Sepertiga di antaranya juga terkait dengan bisnis tambang - JATAM jatam.org/sepertiga-kabi…
Pasca UU Minerba disahkan, 3 perusahaan tambang batubara, antara lain PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, (KPC), dan PT Multi Harapan Utama mengajukan perpanjangan izin ke ESDM.