Keputusan pemerintah menetapkan label teroris kepada kelompok bersenjata di Papua merupakan langkah yang tidak bermartabat. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Cap teroris untuk kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) itu bakal menjauhkan pendekatan hukum dan memperburuk penegakan hak asasi manusia. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Kendati ditentang sejumlah kalangan, termasuk pegiat HAM, karena dianggap tak akan menyelesaikan masalah dan justru memperburuk keadaan, pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Keputusan tersebut diumumkan empat hari setelah peristiwa tewasnya Kepala BIN Papua Mayor Jenderal I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, yang disebut ditembak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Selama ini, warga sipil kerap menjadi korban dalam operasi-operasi militer yang mengatasnamakan penumpasan kelompok bersenjata di Papua. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Menurut catatan Amnesty International Indonesia, sejak Februari 2018 hingga Maret 2021 setidaknya ada 49 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 83 korban, sebagian besar masyarakat sipil. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Pemerintah semestinya berfokus menginvestigasi dan mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM yang menjadi akar masalah di Papua dan menghentikan pendekatan represif yang bertahun-tahun terbukti tak membuahkan hasil. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Pemerintah pusat memberi cap teroris bagi semua kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan di Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Jakarta mengkaji ulang sebutan itu, khawatir menjadi stigma orang Papua di perantauan. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/32XKNXg
Pemerintah pusat secara resmi memberikan cap teroris kepada kelompok bersenjata di Papua. Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat diduga sebagai instansi yang paling getol mendorong pelabelan ini. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3e6M6cR
Sejumlah pegiat hak asasi menilai pemerintah telah salah kaprah melabeli kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris. Sebaiknya mengutamakan dialog ketimbang memberi label teroris. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3eG1hbS
Bio Farma menyiapkan vaksin Sinopharm dan Sputnik V untuk program vaksinasi mandiri. Sinopharm akan memasok 7,5 juta dosis vaksin hingga Juli mendatang. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3t29LiK
Vaksinasi mandiri diminati oleh belasan ribu perusahaan, meski belum ada kepastian soal harga. Kadin mencatat 17.386 perusahaan peserta vaksinasi mandiri. Survei pengusaha menyebut harga vaksin maksimal Rp 200 ribu per dosis. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2PDbgGA
Sebanyak 600 pekerja di bawah Kadin dan Apindo rencananya mendapat vaksin perdana pada Hari Buruh. Pemerintah akan memberikan jatah vaksin merek Sinopharm, Sputnik V, dan CanSino untuk vaksinasi gotong royong. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2QFCeOb
Pasukan gabungan polisi dan tentara gencar memburu kelompok bersenjata setelah penembakan terhadap jenderal BIN di Kabupaten Puncak, Papua. Aparat mengepung empat kampung lewat darat dan udara. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3xzTXqK
Operasi perburuan terhadap kelompok bersenjata oleh Satuan Tugas Nemangkawi memicu gelombang pengungsian penduduk di Kabupaten Puncak, Papua. Konflik membuat warga terusir dari kampung halamannya. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3xyWb9R
Intensitas operasi gabungan TNI-Polri untuk menumpas kelompok bersenjata di Papua meningkat. Pegiat hak asasi meminta pemerintah mengutamakan dialog ketimbang menambah pasukan di Bumi Cenderawasih. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3ntRs4Z
Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR, diduga menjadi penghubung antara Wali Kota Tanjungbalai dan para penyidik KPK, termasuk Stefanus Robin penerima suap dengan janji penghentian perkara. Menggunakan jaringan Partai Beringin. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2PivYLz
Azis mengenal Robin Pattuju lewat ajudannya yang seangkatan dengan Robin di Akademi Kepolisian. Robin berkali-kali meminta uang dan tiket pesawat pulang kampung kepada Wali Kota Tanjungbalai Sayhrial. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/32INSKx
Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial, disebut-sebut terhubung dengan Azis Syamsuddin lewat Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah. Azis disebut-sebut membantu Musa Rajekshah menjadi Ketua DPD Golkar Sumatera Utara. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3awanqv
@KPK_RI Lembaga yang pernah menjadi panutan di antara penegak hukum ini habis digerogoti luar-dalam. Di dalam, KPK kini banyak diisi personel pelanggar hukum. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
@KPK_RI Penyidik Ajun Komisaris Stefanus Robin Pattuju ditangkap atas dugaan menerima uang dari Wali Kota Tanjungbalai, Syarial, pada Selasa lalu. Dia disebut meminta Rp 1,4 miliar untuk menghentikan pengusutan kasus jual-beli jabatan. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Cadangan oksigen dalam KRI Nanggala diperkirakan habis pada Sabtu besok. KRI Nanggala-402 dinyatakan hilang saat mengikuti latihan perang, Rabu lalu. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2PegRCS
KRI Nanggala-402 direncanakan menjadi bintang latihan perang TNI Angkatan Laut, Rabu lalu. Nanggala hilang saat masih tahap gladi latihan perang. Kapal selam ini dinyatakan memiliki sertifikat kelayakan hingga Maret 2022. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3atKrvF
KRI Nanggala-402 merupakan salah satu kapal selam yang menjadi bagian dari sistem pertahanan Indonesia sejak 1981. Berikut ini spesifikasi kapal selam yang dijuluki "Monster di Bawah Laut" tersebut. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2RZPoG7