Sekitar sebulan lalu, Adaro mengumumkan bahwa mereka mengincar pinjaman sindikasi perbankan senilai USD 400 juta untuk melunasi saldo pinjaman terutang milik Adaro Indonesia yang jatuh tempo pada Agustus 2021.
Mulanya mereka tidak membeberkan bank apa saja yang terlibat untuk memberikan pinjaman sindikasi senilai USD 400 juta ini. Eh ternyata, ada belasan bank yang terlibat dan 3 di antaranya merupakan bank BUMN: BNI, Mandiri, dan BRI.
Pemilik ADRO adalah Garibaldi Thohir. Ia merupakan kakak kandung dari Erick Thohir, Menteri BUMN.
Keputusan di balik pembiayaan dari sejumlah bank BUMN ini terindikasi terjadi karena konflik kepentingan yang kuat sehingga bank-bank tersebut mengabaikan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim.
Sejarah Indonesia mencatat, 2019 lalu, ribuan orang turun ke jalan menuntut Presiden @jokowi membatalkan Revisi UU KPK. Rakyat pun gugur pada saat aksi, ribuan orang ditangkap oleh aparat.
Padahal ada kesempatan bagi Jokowi untuk memberi terang Indonesia keluar dari kegelapan korupsi.
“Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus sopan santun dalam ketatanegaraan,” kata Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com
Rentetan pernyataan kental rasa klise muncul kembali saat pelantikan Ketua KPK yang baru.
Netizen udah pada tahu ya, kalau Omnibus Law ini disahkannya secepat kilat kayak larinya si-Flash. Gak cuma cepet, DPR & Pemerintah juga bahasnya kudu sampe larut malem, di hotel mewah,sembunyi2, dan abai sama saran publik yang sejak awal udah menolak keras.
Pas sudah disahkan, eh.. banyak drama pula soal drafnya. Bayangin ya, udah diketuk palu, udah sah, tapi naskah yang sah itu yang mana juga gak jelas. Gonta-ganti mulu kayak skripsi. Makin lah curiga. Ya gaaak?