manadopost.jawapos.com/berita-utama/3…
Fee 5% sekira 90T
Ckckckck..
Pantes adem di kemhan. Ngeri kalik bapak mantan calon itu.. Uwuwuwu..
Fee 5% sekira 90T
Ckckckck..
Pantes adem di kemhan. Ngeri kalik bapak mantan calon itu.. Uwuwuwu..
Keberadaan PT TMI tertuang melalui surat resmi bernomor B/2099/M/XI/2020 tertanggal 16 November 2020. Surat berkop Kementerian Pertahanan itu menyatakan PT TMI berada di bawah kendali Kemenhan. Surat tersebut ditandatangani Menhan Prabowo Subianto. 
Informasi yang diperoleh dari situs PT TMI: tmi-id.com/web, kantornya beralamat di Ratu Prabu 1 Building, 1st Floor Jl. Letjen T.B. Simatupang Kav. 20, Cilandak, Jakarta Selatan.
___
Tapi dibilang fiktif.
Yg beneran fiktif diklaim ada, yg beneran ada malah difiktifkan
___
Tapi dibilang fiktif.
Yg beneran fiktif diklaim ada, yg beneran ada malah difiktifkan
Zang Wei Jian yg biasanya mengkritik pemerintah, skrg bikin tulisan membela kemhan 😁
Carut marut wajah politik di hari ini jelas terlihat ketika oposisi yg dulu getol menghajar pemerintah, skrg berbalik membela kongsinya yg kini menjabat di pemerintahan.
Carut marut wajah politik di hari ini jelas terlihat ketika oposisi yg dulu getol menghajar pemerintah, skrg berbalik membela kongsinya yg kini menjabat di pemerintahan.
Ditengarai Yayasan ini ada di belakangnya.
Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)
JL Kwitang Raya No.21 Kwitang - Senen, Jakarta Pusat, 10420
Email: ykppkemhanri@gmail.com
Phone: (+6221) 39838177
Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)
JL Kwitang Raya No.21 Kwitang - Senen, Jakarta Pusat, 10420
Email: ykppkemhanri@gmail.com
Phone: (+6221) 39838177
1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)
Mayjen TNI (Purn.) Musa Bangun (Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan Partai Gerindra).
2. Sekretaris Mayjen TNI (Purn) M. Hasyim, S,Sos.
3. Bendahara Marsda TNI (Purn) Khoirul Arifin
Mayjen TNI (Purn.) Musa Bangun (Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan Partai Gerindra).
2. Sekretaris Mayjen TNI (Purn) M. Hasyim, S,Sos.
3. Bendahara Marsda TNI (Purn) Khoirul Arifin
Di bidang pertanian dan perikanan ada nama AGRINAS. Sama-sama mrpk badan usaha menggunakan istilah yayasan.
Isinya gurita bisnis.
Sangat tidak mengherankan kalau seringkali kisruh pembukaan kran impor beras melibatkan TNI.
Isinya gurita bisnis.
Sangat tidak mengherankan kalau seringkali kisruh pembukaan kran impor beras melibatkan TNI.
Komut dipegang Wahyu Sakti Trenggono yg jg menjabat sbg Wamenhan RI. Komisaris lainnya Sugiono, anggota Komisi I Pertahanan DPR dari FGerindra; Prasetyo Hadi, anggota Komisi VII DPR dr FGerindra; Laks. Muda (Purn) Eko Djalmo; Mayjen (Purn) Ari Sujono;
Brigjen (Purn) Surya Dharma; Letjen (Purn) Nugroho Widyotomo; Brigjen (Purn) Purwoko Bhakti; dan Sudaryono yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Koperasi Gerindra.
Keberadaan anggota DPR dlm posisi komisaris patut dipertanyakan. UU No 13 Th 2019 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tdk melarang anggota dewan menduduki jabatan komisaris atau direksi di perseroan. Tp ada delik ttg larangan rangkap jabatan atau pekerjaan yang ada hubungannya..
dengan wewenang atau tugas yang bersangkutan sebagai anggota Dewan RI.
PT Agrinas memang bukan perusahaan BUMN, tapi peran dan pertaliannya dengan keuangan negara sangat erat.
Bahkan Agrinas mengelola dana hibah luar negri bernilai puluhan M melalui Kemhan.
PT Agrinas memang bukan perusahaan BUMN, tapi peran dan pertaliannya dengan keuangan negara sangat erat.
Bahkan Agrinas mengelola dana hibah luar negri bernilai puluhan M melalui Kemhan.
Kantor litbang Agrinas bahkan dijaga ketat oleh aparat TNI.
Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak tidak merespon pertanyaan soal perusahaan Agrinas dan perannya dalam program ketahanan pangan yang dibebankan kepada Kemenhan. Termasuk juga soal dugaan aliran dana dan teknologi dari Israel yang menyangkut soal pangan ini.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
