Pelbagai kejanggalan dalam TWK yang menyingkirkan 75 pegawai KPK terus terungkap. Tempo bersama tim Indonesialeaks menemukan dokumen kontrak antara KPK dan BKN yang dibuat mundur, seolah-olah diteken sebelum pelaksanaan tes. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3fWib7Y
Dokumen kontrak antara KPK dan BKN diduga dimanipulasi. Tanggal dokumen dibuat mundur, seolah-olah terbit sebelum TWK. Ketua KPK Firli Bahuri disebut berperan dominan dalam pembuatan skenario TWK. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3z5clIS
Pasal tentang TWK muncul belakangan setelah tim perumus tuntas menyusun rancangan Peraturan KPK tentang Alih Status Pegawai KPK Menjadi Aparat Sipil Negara. Pasal tentang TWK itu atas keinginan Firli Bahuri. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3ppNYBf
Firli Bahuri diduga menyingkirkan pegawai KPK yang kerap mengkritik kepemimpinannya secara rapi dan terencana. Sebagian dicapnya sebagai Taliban. BNPT membenarkan adanya penelusuran identitas pribadi pegawai KPK. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2S6XJs6
Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan memiliki rekam jejak yang panjang dalam perang melawan korupsi. Berikut ini nama sebagian pegawai KPK yang tersingkir itu. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/34RAvsB
Firli Bahuri menepis tudingan bahwa dirinya sejak awal sudah membuat skenario untuk menyingkirkan pegawai KPK. Ia berdalih bahwa TWK merupakan keputusan pimpinan KPK, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/34RIG8d
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
DPR mendukung rencana Kemenhan memborong alutsista dengan anggaran Rp 1.760 triliun. DPR hanya mempertanyakan pembiayaan dengan utang, tapi tidak melarangnya. Dukungan itu tak datang tiba-tiba. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3vPORW5
Menhan Prabowo Subianto mengundang anggota Komisi Pertahanan DPR ke rumahnya sebelum dan sesudah rapat dengar pendapat, Rabu lalu. Ia intens melobi DPR untuk memuluskan rencana belanja senjata senilai Rp 1.760 triliun. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3g7qeh7
Sejumlah akademikus mendorong regulasi setara undang-undang dalam pengadaan belanja alutsista senilai Rp 1.760 triliun. Kementerian Pertahanan tetap berkoordinasi dengan Komisi I DPR. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3ib3MX8
Solidaritas pegawai yang menginginkan penundaan pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN terus menguat. Hingga kemarin, dukungan telah mencapai 693 orang. Jumlah ini melonjak dari 570 dukungan pada sehari sebelumnya. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2Tw1HuA
Gerakan solidaritas pembela pegawai KPK membuat pimpinan dan pejabat struktural gerah. Mereka diancam gugur menjadi ASN jika tak ikut pelantikan besok. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3z04BrQ
Asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN diwarnai dengan materi pertanyaan tes yang janggal. Ada pertanyaan yang masuk kategori merah yang dijadikan alasan pegawai KPK tak lolos menjadi ASN. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3c6z4uf
Rencana Kemenhan memborong alutsista senilai Rp 1.760 triliun hingga 2024 memicu kontroversi. Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu dinilai mengajukan anggaran yang terlalu besar. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3uCn2PV
Penunjukan PT Teknologi Militer Indonesia sebagai broker proyek jumbo Rp 1.760 triliun di Kemenhan jadi sorotan. Perusahaan ini dipimpin orang dekat Prabowo, Glenny Kairupan. Dikhawatirkan jadi Kotak Pandora skandal korupsi. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3p2TDx9
Prabowo mengenalkan PT Teknologi Militer Indonesia kepada Direktur Utama Rosoboronexport, A.A. Mikheev, lewat surat tertanggal 16 November 2020. Bos PT Teknologi Militer Indonesia adalah Glenny Kairupan, kolega Prabowo. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3p49Odv
Keputusan pemerintah menetapkan label teroris kepada kelompok bersenjata di Papua merupakan langkah yang tidak bermartabat. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Cap teroris untuk kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) itu bakal menjauhkan pendekatan hukum dan memperburuk penegakan hak asasi manusia. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Pemerintah pusat memberi cap teroris bagi semua kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan di Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Jakarta mengkaji ulang sebutan itu, khawatir menjadi stigma orang Papua di perantauan. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/32XKNXg
Pemerintah pusat secara resmi memberikan cap teroris kepada kelompok bersenjata di Papua. Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat diduga sebagai instansi yang paling getol mendorong pelabelan ini. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3e6M6cR
Sejumlah pegiat hak asasi menilai pemerintah telah salah kaprah melabeli kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris. Sebaiknya mengutamakan dialog ketimbang memberi label teroris. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3eG1hbS
Bio Farma menyiapkan vaksin Sinopharm dan Sputnik V untuk program vaksinasi mandiri. Sinopharm akan memasok 7,5 juta dosis vaksin hingga Juli mendatang. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3t29LiK
Vaksinasi mandiri diminati oleh belasan ribu perusahaan, meski belum ada kepastian soal harga. Kadin mencatat 17.386 perusahaan peserta vaksinasi mandiri. Survei pengusaha menyebut harga vaksin maksimal Rp 200 ribu per dosis. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2PDbgGA
Sebanyak 600 pekerja di bawah Kadin dan Apindo rencananya mendapat vaksin perdana pada Hari Buruh. Pemerintah akan memberikan jatah vaksin merek Sinopharm, Sputnik V, dan CanSino untuk vaksinasi gotong royong. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2QFCeOb