Ketua DPD RI Minta Pemda Segera Atur Lokasi Penjualan Hewan Kurban
JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah daerah untuk segera mengatur lokasi penjualan hewan kurban.
Tahun ini, Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah akan dirayakan pada 20 Juli mendatang.
"Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah sudah semakin dekat, hanya sekitar satu bulan lagi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera menyiapkan lokasi bagi pedagang kurban,"
LaNyalla menambahkan, pemerintah daerah harus antisipasi agar pedagang hewan kurban tidak berdagang di sembarang tempat.
"Sebab, karena kotoran hewan kurban bisa mengganggu masyarakat sekitar, selain itu kota pun menjadi terkesan kumuh," katanya.
Ditambahkan LaNyalla, pengaturan lokasi berdagang itu harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat.
"Pedagang harus diingatkan untuk tidak mengundang kerumunan pada saat masyarakat membeli hewan kurban.
Oleh karena itu, harus dibuat peraturan dan harus segera disosialisasikan agar cepat dipahami oleh masyarakat, baik penjual
maupun pembeli," tuturnya.
Tidak itu saja, Senator asal Jawa Timur ini juga mengingatkan agar kesehatan hewan kurban terus dipantau.
LaNyalla berharap, Hari Raya yang dilangsungkan dalam keadaan pandemi Covid-19 tetap berlangsung khidmat.
"Mudah2an pandemi tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam merayakannya, serta dapat meningkatkan keimanan, selain itu kita juga mengharapkan semoga pandemi segera berlalu
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
JAKARTA - Penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan jajaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur mendapat penolakan dari warga Bangkalan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masalah ini diselesaikan dengan pendekatan persuasi.
Penyekatan Suramadu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 varian delta yang cukup cepat. Apalagi Kabupaten Bangkalan saat ini masuk dalam kategori zona merah.
JAKARTA - Pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan segera diselenggarakan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan pesan untuk Ketum Kadin terpilih nanti.
Pemilihan Ketua Umum Kadin akan dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin di Kendari, 30 Juni 2021. Ada dua nama yang akan bersaing untuk menjadi posisi Ketua Umum, yaitu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.
permainan perang dua kelompok ‘pasukan‘ berkuda yang saling melempar lembing (tombak kayu) di sebuah padang savana. Kata Pasola berasal dari kata ‘sola‘ atau ‘hola‘ yang bermakna tombak kayu atau lembing.
Dalam konteks ritual, pasola merupakan tradisi perang adat di mana dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan, kejar-mengejar seraya melempar lembing kayu ke arah lawan.
Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu (agama lokal masyarakat Sumba).
JAKARTA - Bencana longsor di Tulungagung, Jawa Timur, mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembukaan akses jalan untuk warga.
Longsor di Tulungagung terjadi Kamis, (17/6/2021). Berdasarkan informasi dari BPBD, ada belasan lokasi tanah longsor di Tulungagung akibat intensitas hujan tinggi. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo.
JAKARTA - Seorang wartawan media lokal di Sumatera Utara, Marsalem Harahap, tewas diduga akibat ditembak orang tak dikenal (OTK). Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini.
Marsalem Harahap ditemukan bersimbah darah di dalam mobil yang berjarak 300 meter dari kediamannya, Sabtu (19/6/2021) dini hari. Pemimpin redaksi media lokal tersebut mengalami luka tembak di bagian paha dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit.
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengawasi ketat para pengembang rumah bersubsidi.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena adanya laporan mengenai banyaknya rumah bersubsidi yang tidak laik huni.
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan masih ada pengembang hunian bersubsidi yang tidak mematuhi kualitas bangunan dengan tidak mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF).