Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi berlaku pada 23 Juni 2021. 
SKB tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI dan resmi berlaku pada hari ini, tanggal 23 Juni 2021.
Koalisi Serius Revisi UU ITE menegaskan, masih terdapat permasalahan dalam implementasi UU ITE yang tidak dapat diselesaikan dengan pedoman.
Salah satu pokok permasalahannya adalah ketidakjelasan atau kekaburan norma hukum yang tercantum dari pasal-pasal yang selama ini lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi warga. Penerbitan pedoman ini harus dianggap sebagai aturan transisi sebelum adanya revisi UU ITE.
Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak pemerintah:
1. Tetap memprioritaskan dan menjaga komitmen revisi UU ITE
2. Lebih terbuka dan partisipatif dalam proses penyusunan revisi dengan sungguh-sungguh melibatkan masyarakat
3. Tidak memproses kasus-kasus terkait pasal karet UU ITE
1. Tetap memprioritaskan dan menjaga komitmen revisi UU ITE
2. Lebih terbuka dan partisipatif dalam proses penyusunan revisi dengan sungguh-sungguh melibatkan masyarakat
3. Tidak memproses kasus-kasus terkait pasal karet UU ITE
4. Memulihkan hak korban yang telah terbukti dijerat dengan pasal-pasal bermasalah dan multitafsir dalam UU ITE.
Baca selengkapnya di amnesty.id/pedoman-implem… atau klik link di bio.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
