Thread by @amnestyindo

Mereka orang-orang di sekitar kita-dosen, guru, jurnalis, pengusaha, ibu rumah tangga, hingga aktor dan pemandu wisata. Hanya karena ekspresinya, mereka berhadapan dengan ancaman pidana, bahkan dipenjara.

Ini kisah 10 penyintas kriminalisasi akibat pasal bermasalah dalam UU ITE.

Acho jadi tersangka kasus pencemaran nama baik karena mengkritik pengembang apartemen Green Pramuka City melalui blog dan Twitter.

“Setiap ada yang ketuk pintu, saya deg-degan parah. Tidur tidak tenang. Sampai terbawa mimpi entah didatangi aparat atau berada dalam penjara.”

Arsyad mengkritik kandidat walikota di Makassar. Ia menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik setelah melaporkan pengeroyokan oleh orang yang diduga dikirim pihak yang ia kritik.

Karena tak mau mencabut laporan pengeroyokan sebagai alat tukar, Arsyad ditahan 100 hari di rutan.

"Suatu malam saya berpikir melihat nyamuk bebas keluar masuk sel kami. Lebih enak sepertinya jadi nyamuk. Punya kebebasan daripada saya di dalam sel." - Muhammad Arsyad, aktivis anti korupsi.

Furqan Ermansyah/Rudy Lombok dituduh mencemarkan nama baik BPBD NTB karena mengkritik kinerja lembaga yang tidak maksimal di bidang pariwisata. Rudy sempat ditahan polisi selama 12 hari.

"Saya mengkritik kinerja pejabat pemerintah tanpa niat mencemarkan nama baik. Satu hal yang saya tahu dari dua kali pemeriksaan: saya dan penyidik sama saja awamnya soal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Rudy.

Vivi Nathalia, guru piano dan MC, didakwa pasal pencemaran nama baik karena menagih utang kepada kakak iparnya di media sosial. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus Vivi bersalah dan menjalani dua tahun hukuman percobaan.

"Waktu kecil saya beranggapan orang jahat itu cuma ada di film. Hari ini saya harus berbesar hati menghadapi kenyataan bahwa orang yang kita tolong pun, berhutang Rp450 juta, bisa mencelakakan saya pakai UU ITE." kata Vivi.

Saiful Mahdi, dosen, dilaporkan Dekan Fakultas Teknik Unsyiah Taufik Saidi atas dugaan pencemaran nama baik.

Ia dituntut hanya karena mengkritik prosesi tes CPNS kampus di WhatsApp. Saat ini, proses kasasi di MA sedang berjalan.

"Saban sidang saya berseberangan dengan kaki-tangan negara: melawan jaksa dan hakim yang abai fakta dan kebenaran dalam sidang. Saya sudah mencari, tetapi tidak menemukan keadilan, sehingga kini keadilan harus diperjuangkan." kata Saiful.

Saidah Saleh, pengusaha, dituduh mencemarkan nama baik PT Pisma Putra Textile, perusahaan tempat suaminya bekerja, melalui pesan WhatsApp yang diduga dibajak. Nomor teleponnya sudah hangus alias nonaktif sebelum tanggal yang disebutkan polisi sebagai waktu kejadian.

"Saya merasa seperti ada hacker yang bekerja untuk memakai nomor saya yang sudah tidak aktif untuk masuk ke WhatsApp," kata Saidah.

Diananta seorang wartawan dituduh mencemarkan nama baik karena menulis tentang konflik lahan di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Dewan Pers mendorong kasus diselesaikan lewat UU Pers secara perdata. Tapi, polisi mengabaikan dan memakai pasal pidana UU ITE.

"Rupanya orang yang kuwawancarai kemudian melaporkanku, (pelapor) pernah menerima uang dari Haji Isam (pengusaha yang dikritik Diananta)" kata Diananta.

Ervani Emy, ibu rumah tangga, dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik karena menumpahkan amarah di Facebook tentang pemecatan suaminya dari tempat kerja.

Ervani sempat ditahan di Rutan Wirogunan Yogyakarta selama 20 hari. Majelis Hakim PN Bantul memutus bebas Ervani.

"Saya masih tidak percaya seseorang bisa jadi tersangka, bahkan ditahan hanya karena satu baris kalimat di Facebook," kata Ervani.

Wadji mengunggah meme dua orang rekannya yang berkepala plontos, diberi keterangan ketua dan sekjen "Persatuan Gundul Republik Indonesia", plesetan organisasi guru PGRI.

Wadji dilaporkan wakil ketua PGRI wilayah Jawa Timur. Maret 2021, Mahkamah Agung memutuskannya bebas.

"Mereka yang tak percaya corona lalu terkena corona baru percaya bahwa corona itu ganas. Mereka yang sudah kena UU ITE baru merasa bahwa UU ini bisa mengenai siapa saja, termasuk saya." kata Wadji.

Baiq Nuril, guru yang menjadi korban pelecehan seksual, sempat divonis penjara 6 bulan dan denda Rp500 juta. Saat kerabatnya melaporkan pelaku pelecehan dengan bukti rekaman percakapan mesum ke Dinas Pendidikan, Baiq malah dituduh mencemarkan nama baik Kepala SMAN 7 Mataram.

Pada 2019, Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden Jokowi.
"Selama lima tahun saya mengarungi rumitnya proses hukum yang menempatkan saya sebagai penyebar konten asusila alih-alih sebagai korban pelecehan seksual." kata Nuril.

Perjuangan mereka untuk mendapat keadilan meninggalkan berbagai trauma. Kisah mereka juga ditulis dalam buku 'Matinya Kebebasan Berpendapat: Ketika Para Korban UU ITE Bertutur', hasil kerja sama antara @safenetvoice, Paguyuban Korban UU ITE @pakuite, dan @JARING_.

Selama pasal-pasal karet dalam UU ITE belum direvisi, semua bisa kena. Kunjungi semuabisakena.jaring.id untuk tahu lebih banyak tentang kisah para penyintas UU ITE dan untuk mengakses kanal pengaduan.