Mengikuti kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia ibarat membaca teks vulgar di bak belakang truk: "lupa namanya, ingat rasanya". #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Sejak pertama kali diterapkan pada April tahun lalu, entah berapa kali namanya berganti. Dari PSBB, PSBB transisi, PPKM, PPKM berskala mikro, hingga kini PPKM darurat. Kepanjangannya apa, pasti lebih banyak dari kita yang lupa, bahkan bodo amat. #korantempodigital#KoranTempo
Kalau namanya saja kita sudah tak ingat, apalagi isi ketentuannya. Yang dipahami warga sebatas memakai masker saban keluar rumah, memeriksa suhu tubuh di pintu kantor dan mal, atau sebentar-sebentar menuangkan cairan pembersih tangan. #korantempodigital#KoranTempo
Di luar itu, buat banyak orang, hari-hari berjalan seperti biasa. Mau darurat atau tidak, kumpul-kumpul jalan terus. Bahkan resepsi perkawinan pun tetap diperbolehkan pada masa pagebluk seperti ini. #korantempodigital#KoranTempo
Cueknya warga +62 terhadap potensi bahaya Covid-19 ini memang mencemaskan. Tapi kita sering lupa bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tersebut tak lepas dari minimnya kepercayaan mereka kepada pemerintah. #korantempodigital#KoranTempo
Pemicunya sederhana: sejak awal datangnya pandemi pada permulaan tahun lalu, pemerintah tampak lebih peduli pada pertumbuhan ekonomi ketimbang keselamatan warga negara. #korantempodigital#KoranTempo
Mari kita ingat lagi rekam jejak pemerintah dalam penanganan pandemi. Pada permulaan 2020, ketika negara-negara lain menutup semua perbatasan akibat pandemi, pemerintah malah kasak-kusuk mencoba menggaet turis dari Cina, negara asal virus corona. #korantempodigital#KoranTempo
Anggaran untuk menyewa pendengung (buzzer) dan pemengaruh (influencer) juga sudah dialokasikan. #korantempodigital#KoranTempo
Lalu, pada April 2021, ketika pandemi sedang hebat-hebatnya melanda India, pemerintah malah tak sigap menutup penerbangan dari sana dan negara transit lainnya. Alasannya demi menjaga hubungan bilateral yang baik dengan negara tetangga. #korantempodigital#KoranTempo
Dampaknya, varian virus corona delta asal India, yang lebih mudah menular, kini memicu tingginya gelombang kedua pandemi di Indonesia. #korantempodigital#KoranTempo
Pada April-Juni 2020, pemerintah DKI Jakarta memang sempat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sayangnya, kebijakan itu malah menuai polemik. #korantempodigital#KoranTempo
Padahal larangan berkantor dan penutupan hampir semua fasilitas umum merupakan syarat mutlak untuk menahan laju kenaikan angka kasus positif Covid-19 di Ibu Kota. #korantempodigital#KoranTempo
Yang terjadi kemudian adalah akal-akalan. Pembatasan berkantor, misalnya, disiasati dengan dispensasi dari Kementerian Perindustrian. Pusat-pusat belanja pun berangsur-angsur dibuka kembali. #korantempodigital#KoranTempo
Walhasil, mobilitas meningkat dan kehidupan bergulir seperti biasa. Belakangan, di tengah amukan badai pandemi, Kementerian Pariwisata malah mendorong warga untuk berwisata ke Bali dan Borobudur. #korantempodigital#KoranTempo
Pesan yang simpang-siur semacam itu membuat warga kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. #korantempodigital#KoranTempo
Harus diakui, pembatasan basa-basi seperti ini merupakan dampak langsung dari pengambilan keputusan di kabinet Jokowi yang terlalu mendewakan pertimbangan ekonomi. #korantempodigital#KoranTempo
Cuma di Indonesia-lah penanganan wabah dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian dengan penggerak Menteri Badan Usaha Milik Negara. Kini sudah saatnya Presiden Jokowi turun langsung memberikan arahan. #korantempodigital#KoranTempo
Dengan pertimbangan untung-rugi finansial, buang jauh-jauh harapan pemerintah—yang mengantongi dana penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 1.000 triliun—mau menerapkan karantina wilayah atau lockdown. #korantempodigital#KoranTempo
Meski penutupan Jakarta selama dua pekan diperkirakan hanya membutuhkan Rp 7 triliun untuk bantuan sosial, narasi-narasi yang mempertanyakan kebijakan itu terus disebarkan. #korantempodigital#KoranTempo
Pasalnya, bagi tenaga kesehatan dan epidemiolog, karantina wilayah merupakan satu-satunya cara untuk menolong rumah sakit dari kelumpuhan akibat kebanjiran pasien. #korantempodigital#KoranTempo
Pengambilan keputusan berbasis ekonomi seperti yang berjalan selama ini kini diperparah oleh masuknya kepentingan pebisnis. #korantempodigital#KoranTempo
Hal itu terjadi di berbagai lini, dari pengadaan tes antibodi dan GeNose yang tak valid hingga komersialisasi tes PCR serta Ivermectin sebagai calon obat antiviral. #korantempodigital#KoranTempo
Bukan hanya pengusaha, banyak politikus juga menunggangi urusan Covid-19 untuk mendongkrak popularitas mereka. #korantempodigital#KoranTempo
Walhasil, penanganan pandemi Covid-19 menjadi ajang perburuan cuan, menaikkan kredit politik, juga menggelembungkan utang yang bisa dicomot. #korantempodigital#KoranTempo
BPOM merazia pabrik PT Harsen Laboratories, yang memproduksi Ivermectin. Pada saat yang sama, PT Indofarma Tbk mengklaim telah mendapat izin BPOM untuk mengedarkan Ivermectin yang selama ini dikenal sebagai obat cacing. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/36a5zo6
PT Harsen Laboratories diduga memproduksi dan mengedarkan Ivermectin secara ilegal. BPOM menyebutkan enam pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Harsen. Di lain pihak, Indofarma siap memproduksi Ivermectin secara massal. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/36aBkO0
Penggunaan Ivermectin untuk obat Covid-19 butuh dosis tinggi. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan Ivermectin belum pas menjadi obat Covid-19. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3jEi0k4
Pemerintah berjanji kembali mengucurkan aneka bantuan selama masa pembatasan darurat. Pemerintah diminta memastikan bantuan itu tidak menjadi 'gula-gula' yang salah sasaran atau bocor di sana sini. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3h71PtQ
Pembatasan darurat resmi berlaku mulai hari ini hingga 20 Juli mendatang di Pulau Jawa dan Bali. Penduduk yang paling terkena dampak kebijakan pembatasan darurat akan menerima bantuan sosial. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3hlh1m0
Pelaku usaha menuntut pemerintah memberikan keringanan dan insentif sebagai kompensasi atas PPKM darurat. Kelompok buruh menuntut bantuan subsidi upah. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3wcoGs4
Pemerintah akan menerapkan PPKM darurat di Jawa-Bali. Aturan itu akan lebih ketat dibanding kebijakan sebelumnya, dari menutup mal dan pusat belanja hingga bekerja di rumah 100 persen. Peran Menteri Luhut semakin dominan. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3h9sy9i
PPKM darurat berlaku di 45 wilayah dengan skor asesmen 4 serta di 76 wilayah dengan skor 3. PPKM darurat memberlakukan pembatasan mobilitas yang lebih luas dan lebih ketat. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3ho49LV
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali mulai diterapkan pada 3-20 Juli mendatang. Upaya untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di bawah 10 ribu per hari. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3hmhHaT
Pemerintah kembali mengutak-atik istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menghindari status karantina wilayah atau lockdown, yang mengharuskan pemenuhan semua kebutuhan harian warga. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3h4ZpMf
Pemerintah akan memberlakukan kebijakan pembatasan yang lebih ketat. Bernama PPKM mikro darurat, tapi pembatasannya masih serba tanggung. PPKM mikro darurat ini akan berlaku mulai 2 Juli hingga 20 Juli mendatang. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3hpSWL0
Pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mulai menerapkan PPKM darurat. Ikhtiar menekan angka kasus pagebluk yang meroket. Persentase fasilitas kesehatan sudah di atas 90 persen. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2SAbSxZ
Apa yang terjadi jika ada forum diskusi kampus ataupun pernyataan lembaga kemahasiswaan yang mengkritik pemerintah? Acara dibubarkan rektor, pembuat kritiknya diperiksa, dirisak, atau akun media sosialnya diretas. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Pilihan konsekuensi itu telah menjadi kenyataan pahit bagi banyak universitas di Tanah Air. Kampus, yang seharusnya menjadi arena dialektika bagi civitas academica, kini berubah menjadi sarang para centeng rezim yang sedang berkuasa. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Contoh terbaru adalah reaksi berlebihan pihak rektorat terhadap unggahan akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik Presiden Joko Widodo. #Editorial#korantempodigital#KoranTempo
Tekanan terhadap pengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo terus berulang. Yang paling anyar, mahasiswa UI dan UGM pengkritik pemerintah mendapat tekanan. Pola represi ini dinilai mirip cara-cara Orde Baru. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/2Thqy5p
Tekanan terhadap BEM Universitas Indonesia membangkitkan solidaritas. Hal itu mengingatkan pada masih digunakannya pola Orde Baru dalam menanggapi kritik. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/35YAAv9
Berbagai upaya pembungkaman kebebasan akademik terjadi di era pemerintah Jokowi, teranyar pemanggilan pengurus BEM Universitas Indonesia oleh rektorat kampusnya. #korantempodigital#KoranTempobit.ly/3jmHlij