Booster vaksin Moderna yang didapatkan non-tenaga kesehatan menciderai rasa keadilan. Praktik seperti ini menunjukkan sikap pejabat publik yang serakah.
Vaksin booster sangat rawan terjadi dimana-mana, padahal akses vaksin masih sangat terbatas di sebagian daerah.
Laporkan keluhan vaksinasi segera!
Teman-teman LC19, selain temuan di atas, apakah ada praktik booster selain non-nakes di sekitar kamu? Komentar di bawah ya!
*penyelewengan vaksin booster sangat rawan terjadi...
Dan benar saja, hari ini terkonfirmasi bahwa Panglima TNI, Gubernur Kalimantan Timur dan pejabat lainnya sudah menerima vaksin booster.
Kami yakin bahwa vaksin booster adalah fenomena gunung es, baru sedikit yang terkonfirmasi, tapi banyak sekali yang tak terlihat.
Ini tindakan serakah!
Vaksin belum merata sementara sudah diburu mereka yang berprivilese.
Pelanggaran besar:
1. Vaksin booster tidak boleh diberikan kepada non-nakes. 2. Menjual vaksin booster berarti memberikan kesempatan kepada non-nakes. 3. Padahal, vaksin dosis pertama pun, tidak boleh diperjualbelikan secara individu.
Bila Presiden @jokowi melakukan vaksin dosis ketiga, berarti Bapak memberikan contoh/membenarkan para kepala daerah, pejabat, TNI/Polri, politisi, pengusaha, dan non-nakes lainnya untuk mendapatkan booster.
Ingat, bahwa alasan pemberian vaksin ketiga adalah karena tenaga kesehatan terancam dengan risiko amat besar saat varian delta menyerang dan kasus meningkat sejak akhir Juni lalu.
Alasan itu tidak relevan bagi Presiden, karena kami yakin penjagaan amat ketat, semua yang bertemu Bapak harus negatif PCR, protokol kesehatan yang super ketat harusnya bisa melindungi.
Mestinya pemerintah menyempurnakan data statistik Covid-19 dengan data angka kematian probable dan kelebihan kematian akibat pandemi di samping angka kematian terkonfirmasi Covid-19. Bukan malah menghilangkan indikator kematian.
Data kematian menjadi salah satu indikator terpenting untuk melihat buruknya dampak pandemi.
Angka kematian yg selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk mengetahui dampak pandemi.
Fakta di lapangan jauh lebih mengerikan dari data yang dilaporkan.
Catatan LaporCovid19, ada selisih data kematian antara situs provinsi dengan rilis Kemenkes RI.
Untuk bulan Juli 2021 saja, ada 19.000 data kematian yang dilaporkan pemda tidak tercatat oleh pemerintah pusat. Kemana datanya? @jokowi@KemenkesRI@kemenkomarves
Momen ini didedikasikan untuk seluruh relawan #LaporCovid19, serta untuk semua nakes dan masyarakat Indonesia yang terus menjaga asa di tengah tekanan pandemi.
Doa kami teriring untuk semua yang telah pergi dan keluarga yang telah ditinggalkan.