KPK Tidak Lagi Menakutkan

Komisi Pemberantasan Korupsi kini semakin menyenangkan, bukan menakutkan seperti dulu. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Maling uang negara tidak lagi dikejar-kejar dengan operasi tangkap tangan, bahkan mantan narapidana korupsi hendak dikasih gelar bak pahlawan, "penyintas", dan peran mulia sebagai penyuluh. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Lalu anggotanya, kalau melakukan pelanggaran berat, tidak perlu khawatir; hukumannya bisa sangat ringan seperti dalam kasus komisioner Lili Pintauli Siregar. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3sYDH0T
Lili diperiksa Dewan Pengawas KPK karena berkomunikasi dengan M. Syahrial, Wali Kota Tanjungbalai yang kasus korupsinya ditangani lembaga antirasuah itu. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Dia tidak hanya bertemu dengan Syahrial secara tak sengaja di pesawat, tapi juga menjalin komunikasi setelahnya. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Ia pernah menelepon Syahrial memberi tahu bahwa berkas kasusnya ada di meja dia sebagai pimpinan, meminta agar salah satu urusan koleganya dibantu, dan mengarahkan Syahrial untuk memilih pengacara yang ia kenal. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Semestinya Lili diganjar hukuman berat. Apalagi Syahrial didakwa menyuap seorang penyidik komisi antirasuah, Stepanus Robinson Pattuju, sebesar Rp 1,69 miliar, agar kasus korupsi jual-beli jabatan tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Nyatanya, putusan Dewan Pengawas yang disampaikan ketuanya, Tumpak Hatorangan Panggabean, pada Senin, 30 Agustus lalu, terasa lebih seperti operasi penyelamatan. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Walau Dewan Pengawas tegas menyatakan Lili melakukan pelanggaran etik berat seperti yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, sanksi yang diberikan amat enteng. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Pasal 10 Peraturan Dewan Pengawas mengatur dua jenis sanksi bagi komisioner yang melakukan pelanggaran berat, yaitu pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan dan pengunduran diri. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Dewan Pengawas hanya memberikan sanksi pemotongan gaji. Hukuman tersebut seperti sentilan pelan di telinga, sama sekali tidak membuat sakit, apalagi jera. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Mari kita lihat. Gaji pokok Lili Rp 4,6 juta. Empat puluh persen dari itu berarti Rp 1,8 juta. Sedangkan sebagai anggota pimpinan setiap bulan dia masih tetap menerima tunjangan sekitar Rp 107 juta. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Putusan ini memperlihatkan bahwa Dewan Pengawas tidak menganggap serius hubungan antara pimpinan KPK dan tersangka maling uang negara. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Padahal kepatuhan kepada soal inilah yang membuat lembaga ini ditakuti koruptor karena kecil peluangnya berkompromi. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menetapkan pertemuan dengan tersangka sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Namun ketentuan ini tidak dipakai. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Dewan Pengawas memilih bersikap lunak terhadap Lili. Hal tersebut bertolak belakang dengan sikap mereka terhadap pegawai KPK yang berintegritas tinggi. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Mereka mendukung penyingkiran pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan--yang kata terakhirnya dipelesetkan oleh para aktivis antikorupsi menjadi "kebangsatan". #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Publik dulu menganggap mereka yang duduk di Dewan Pengawas KPK sebagai "orang baik" yang bisa sedikit menolong KPK setelah independensinya dipereteli melalui revisi undang-undang pada 2019. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Dengan putusan kasus Lili ini, menjadi jelas bahwa publik telah berharap pada orang yang salah. #Editorial #korantempodigital #KoranTempo
Ini kabar buruk bagi masyarakat yang mungkin diam-diam masih menaruh harap pada lembaga antirasuah ini.

Selengkapnya, simak #Editorial #KoranTempo. #korantempodigital bit.ly/3jv57bk

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Koran Tempo

Koran Tempo Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @korantempo

17 Sep
Sejumlah kalangan menyerukan agar Jokowi menyelamatkan 56 pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri. Secara hukum, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa lepas tangan atas nasib pegawai yang disingkirkan lewat TWK itu. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/2XpcpVu Sejumlah kalangan menyeruka...
Presiden Jokowi seharusnya turun tangan menyelesaikan persoalan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jokowi pernah memilih diam saat pengesahan revisi UU KPK pada 2019. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3khjNvl
Presiden Jokowi dapat mengangkat pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan dengan merujuk pada rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/2XkJySm
Read 6 tweets
16 Sep
Komisi Pemberantasan Korupsi memecat 57 pegawainya sebulan lebih cepat dari tenggat. Hingga menjelang akhir masa tugas mereka, para pegawai terus melawan dan membongkar kasus besar. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/2Z0YDcG Komisi Pemberantasan Korups...
Pengumuman pemecatan terhadap 57 pegawai KPK yang dianggap tak lolos tes wawasan kebangsaan terbit 46 hari lebih cepat dari tenggat. Akhir cerita berbalik dari sinyal yang pernah diberikan Istana. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3zeXiLC
Istana tak konsisten dalam merespons pemecatan pegawai KPK yang tak lolos TWK. Jokowi menyatakan tak setuju terhadap tes yang merugikan pegawai, tapi tak berbuat apa-apa ketika pemimpin KPK memecat 57 pegawainya. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/39bXZuI
Read 6 tweets
15 Sep
Pegawai KPK yang dianggap tak lulus TWK dijanjikan bekerja di BUMN, dengan syarat mau mengundurkan diri terlebih dahulu. Kementerian BUMN menyatakan tidak tahu-menahu soal penyaluran tenaga kerja tersebut. Jebakan baru? #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3k8Q1sz Pegawai KPK yang dianggap t...
Dalam beberapa kesempatan sebelum pengumuman hasil ujian, Firli Bahuri mengatakan akan menyalurkan pegawai KPK yang tak lulus TWK untuk bekerja di BUMN. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/2Z25ZNb
Tawaran pindah ke BUMN bagi pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan penuh kejanggalan. Pegawai menilai posisi mereka bakal makin lemah setelah menyerahkan surat pengunduran diri. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3loYuY2
Read 6 tweets
9 Sep
Satu blok penjara Tangerang yang sesak terbakar kemarin dinihari. Sebanyak 41 dari 122 penghuninya tewas terpanggang di balik jeruji yang terkunci. Dugaan sementara, api bersumber dari korsleting arus listrik. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3k1sj1v Satu blok penjara Tangerang yang sesak terbakar kemarin dini
Korban kebakaran Lapas Tangerang hangus hingga susah dikenali. Mereka terjebak di dalam sel yang terlambat dibuka. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3trIS9M
Kebakaran di Lapas Tangerang menewaskan 41 narapidana. Keluarga berkumpul di lokasi untuk mencari tahu nasib kerabat mereka. Polisi berjanji akan mengusut tuntas tragedi ini. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3njraEi
Read 5 tweets
8 Sep
Kalangan pegiat hak asasi manusia menilai pembunuhan Munir Said Thalib bukanlah kejahatan biasa yang cukup diusut oleh kepolisian. Desakan agar Jokowi merealisasi janji mengungkap dalang pembunuhan Munir pun meluas. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3h85nLW Kalangan pegiat hak asasi manusia menilai pembunuhan Munir S
Para pegiat hak asasi manusia mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir Said Thalib, sebagai pelanggaran HAM berat. Jika tidak, perkara itu bisa dianulir setelah 18 tahun. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3zW67Lv
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib harus segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Kasus ini akan dianggap kriminal biasa yang kedaluwarsa pada tahun depan, sementara dalang pembunuhan belum terungkap. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/2X1rqNq
Read 4 tweets
7 Sep
Tujuh belas tahun berlalu, dalang pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir Said Thalib belum juga terungkap. Janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini tak kunjung terealisasi. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3zTSw7E Tujuh belas tahun berlalu, dalang pembunuhan pejuang hak asa
Pegiat HAM menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Aktor intelektualis kasus Munir saat ini memegang kekuasaan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3zS3uu3
Tiga dari tujuh komisioner Komnas HAM menilai pembunuhan Munir merupakan pelanggaran HAM berat karena termasuk kejahatan kemanusiaan yang sistematis. #korantempodigital #KoranTempo bit.ly/3BHGiiE
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(