Pasal pencemaran nama baik sering disalahgunakan oleh orang yang berkuasa untuk memberangus kebebasan berekspresi. Mereka yang dipidana dengan pasal karet sulit cari pekerjaan, melewati proses pengadilan yang berat, bahkan trauma.
Simak #TheRightsFacts: Jangan Dikit-dikit UU ITE!
Simak #TheRightsFacts: Jangan Dikit-dikit UU ITE!
Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September menitikberatkan upaya dari pelaku usaha untuk memberikan produk berupa barang atau jasa yang terbaik kepada pelanggan.
Tapi, masih ada pelanggan seperti Stella Monica dan Muhadkly Acho yang malah dituntut.
Tapi, masih ada pelanggan seperti Stella Monica dan Muhadkly Acho yang malah dituntut.
Mereka dituntut dengan pasal pencemaran nama baik karena mengkritik pelayanan pelaku usaha. Padahal, hukuman pidana untuk pasal tersebut seringkali tidak proporsional dan bisa menyebabkan kerugian hingga ratusan juta, lho!
Karena kritik untuk pelayanan yang lebih baik, konsumen bisa kena delik.
Stella dijerat pasal karet UU ITE hanya karena mengkritik pelayanan sebuah klinik kecantikan di medsos. Stella terancam hukuman empat tahun penjara atau denda paling banyak 750 juta rupiah.
Stella dijerat pasal karet UU ITE hanya karena mengkritik pelayanan sebuah klinik kecantikan di medsos. Stella terancam hukuman empat tahun penjara atau denda paling banyak 750 juta rupiah.
Acho jadi tersangka kasus pencemaran nama baik karena mengkritik pengembang apartemen Green Pramuka City melalui blog dan Twitter. Mediasi di Unit Cyber Polda Metro Jaya menghasilkan kesepakatan bahwa laporan pencemaran dicabut.
Pasal pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) menjadi pasal dengan pemidanaan terbanyak kedua sepanjang 2020, dengan setidaknya 22 kasus.
Sejak Januari-Agustus 2021, setidaknya ada 60 kasus dengan 66 korban. Korban paling banyak adalah warga sipil (32 orang), mahasiswa dan aktivis anti korupsi (masing-masing 3 orang).
Ekspresi di media sosial tak seharusnya jadi alasan untuk menghukum siapa saja dengan semaunya.
Ekspresi di media sosial tak seharusnya jadi alasan untuk menghukum siapa saja dengan semaunya.
Kalau kena pasal karet UU ITE, berapa estimasi kerugian jika seseorang divonis bersalah?
Ini perkiraan kerugian berdasarkan keterangan yang kami kumpulkan dari korban dan orang yang sudah dijerat UU ITE. Bisa mencapai hampir 700 juta rupiah, lho!
Ini perkiraan kerugian berdasarkan keterangan yang kami kumpulkan dari korban dan orang yang sudah dijerat UU ITE. Bisa mencapai hampir 700 juta rupiah, lho!
Kasus pencemaran nama baik tak harus diselesaikan lewat pidana. Kenapa?
1. Hukuman pidana tidak proporsional
dengan kesalahan.
Penerapan sanksi penjara untuk tindak pindana pencemaran nama baik/penghinaan tidak memberikan kepastian hukum yang adil.
1. Hukuman pidana tidak proporsional
dengan kesalahan.
Penerapan sanksi penjara untuk tindak pindana pencemaran nama baik/penghinaan tidak memberikan kepastian hukum yang adil.
Misalnya, Ervani Emy, penyintas UU ITE yang ditahan 20 hari karena dituntut atas pencemaran nama baik. Alasannya? Hanya karena menulis status di medsos untuk memprotes mutasi pegawai yang dialami suaminya.
Jika ada seseorang yang dirugikan karena pencemaran nama baik, sanksi untuk pelaku pun harus tetap menghormati HAM, dan bukan untuk menimbulkan kerugian berlebih bagi pelaku.
2. Pemidanaan rentan disalahgunakan orang yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi.
Misalnya, pejabat yang punya sumber daya lebih yang memidanakan rakyat, perusahaan yang menuntut konsumen, dan lain-lain.
Misalnya, pejabat yang punya sumber daya lebih yang memidanakan rakyat, perusahaan yang menuntut konsumen, dan lain-lain.
Selain kasus Stella, ada juga kasus M. Asrul, seorang jurnalis yang dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik karena melakukan investigasi jurnalisme.
Dalam artikelnya, Asrul menyebut nama seorang anggota keluarga pejabat Palopo yang diduga terlibat praktik korupsi proyek. Anggota keluarga pejabat tersebut lalu memidanakan Asrul.
3. Pasal pencemaran nama baik dan penghinaan sering disalahgunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi.
Pada 2020, menurut SAFENet, warga (50 kasus), buruh (15 kasus), dan aktivis (15 kasus) adalah tiga kelompok masyarakat yang paling banyak dipidana dengan pasal karet.
Pada 2020, menurut SAFENet, warga (50 kasus), buruh (15 kasus), dan aktivis (15 kasus) adalah tiga kelompok masyarakat yang paling banyak dipidana dengan pasal karet.
Padahal, kritik penting banget buat kemajuan dan perlindungan HAM. Lewat kritik, kita bisa:
- mendesak pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM
- mendesak transparansi dan akuntabilitas pemerintah
- mendesak perusahaan menghormati hak konsumen
- dan lain-lain!
- mendesak pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM
- mendesak transparansi dan akuntabilitas pemerintah
- mendesak perusahaan menghormati hak konsumen
- dan lain-lain!
4. Pidana untuk pencemaran nama baik itu warisan kolonial, lho!
Haatzaai Artikelen, pasal hukum pidana warisan era Hindia Belanda, mengatur pemidanaan ujaran kebencian, rasa permusuhan, dan penghinaan terhadap individu.
Haatzaai Artikelen, pasal hukum pidana warisan era Hindia Belanda, mengatur pemidanaan ujaran kebencian, rasa permusuhan, dan penghinaan terhadap individu.
Pasal-pasal ini kemudian digunakan untuk membungkam gerakan anti-pemerintah kolonial. Sukarno, misalnya, dijerat pasal ini pada 1930 dengan sanksi 4 tahun penjara. Ketentuan ini kemudian diadopsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.
Sekarang, unsur penghinaan, khususnya pencemaran nama baik, juga ada di UU ITE.
PBB sudah menghimbau negara-negara untuk meninjau kembali sanksi penjara untuk tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik.
ohchr.org/EN/NewsEvents/…
PBB sudah menghimbau negara-negara untuk meninjau kembali sanksi penjara untuk tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik.
ohchr.org/EN/NewsEvents/…
5. Korban pasal karet mengalami trauma, kehilangan pekerjaan, dan hidup dalam ketakutan.
"(Setelah dipidana dengan UU ITE) Tidak bisa mencari kerja, tidak bisa bikin SKCK, tidak bisa hidup layak." cerita M. Arsyad, salah seorang penyintas UU ITE.
"(Setelah dipidana dengan UU ITE) Tidak bisa mencari kerja, tidak bisa bikin SKCK, tidak bisa hidup layak." cerita M. Arsyad, salah seorang penyintas UU ITE.
"Apakah semua penderitaan ini sepadan dengan niat memberi ‘efek jera’ seperti yang diinginkan pelapor?" lanjut Arsyad.
"Sejak pemecatan dari sekolah tersebut, ya...dengan anak, tiga orang anak, kami harus gali lubang tutup lubang untuk membiayai anak-anak saya sekolah waktu itu...(UU ITE) sangat berdampak pada saya." kata Baiq Nuril, penyintas UU ITE.
Kritik sebagai bentuk kebebasan berekspresi seseorang tak seharusnya dipidana.
Jangan sampai ada korban lagi. Mari beri dukungan untuk #RevisiTotalUUITE! Kunjungi pena.amnesty.id/revisiuuite.
Jangan sampai ada korban lagi. Mari beri dukungan untuk #RevisiTotalUUITE! Kunjungi pena.amnesty.id/revisiuuite.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
