Hargai diri Orang Papua tidak bisa diukur dgn 100 milliar yg disebutkan oleh Luhut Panjaitan cra pandang Superior Papua fobiah itu masih lekat di pejabat indonesia.
Orang Papua membutukan keadilan bukan uang. jgn memandang org papua dgn nilai
Sebab Rakyat Papua tidak miskin yg diidentikan luhut & pejabat negara lainya, Kami punya harga diri tidak bisa dtukar dgn nilai.
Org Papua tidak perna mendapatkan hak-hak selama 59 Tahun, justru org papua menjadi penonton tanahnya. Atas kerakusan perusahan yg dibekingi ngara.
Hentikan ekspolitasi di Papua kami sangat banyak korban, kehadiran perusahan2 dipapua yg tidak perna memberdayakan org papua, apalagi bicara atas hak²nya.
Rakyat Papua lebih mengenal #harisazhar dkk sebab mreka yg trut kontrubusi Justice dipapua, dimana negara trus abai slama ini
Rakyat Punya hak untuk melakukan pengontrolan dimana Luhut sebagai pejabat pemerintah, untuk keadialn & Tranparansi presiden @jokowi segera mebntuk tim independen untuk melakukan investigasi keterlibatan pmilik modal semua prusahan diPapua termasuk di Blok Wabu.
Agar Rakyat Papua juga ketahui siapa yg dtang ambil, keruk SDM mereka, tapi soal berbcara kemanusian slalu tutup mata.
Rakyat papua juga ketahui motif pergerakan militer di intan jaya mukin bnar lakukan pegamnan atau bukan?
Pemerintah jokowi wajib membuka semua data, Sebagai pertangujaban kpd publik, jika tidak proses hukum yang melibat pesiun jedral yg diproses oleh aparat polri publik patut diduga apalagi #luhut sbagi pejabat pemerintah, yg aktif agar tdk salah gunakan kewenangan.
Orang Papua patut menduga orang2 indonesia yg selama ini fokal atas penegakan hukum, keadilan dipapua selalu di jerat dgn pasal UU ITE, oleh pemerintah.
Mungkin pelaporan Luhut terhadap aktivis HAM, @haris_azhar & Koordinator KontraS Fatia, upaya pemerintah u membungkam kritik
Terkait pelanggaran HAM yg slama ini trjadi di Papua, khusus di intan jaya dimana letak dkat blok wabu.
Haris salah satu yg trut melakukan investigasi penembakan kematian Pdt Jeremias Sanambani dimana pelaku adalah aparat TNI yg takujung diselesaikan oleh Pemerintah.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Utas
PBB @MaryLawlorhrds
Mendesak Pemerintah Indonesia @jokowi atas Kesehatan Aktivis Papua Barat Victor Yeimo dipenjara dalam bahaya tanpa perawatan medis.
GENEVA (20 September 2021) – Indonesia must provide West Papuan human rights defender Victor Yeimo with proper medical care to keep him from dying in prison, a UN human rights expert said today.
Despite repeated requests from his lawyers for a delay on medical grounds, Mr. Yeimo went on trial in a Jayapura court at the end of August on charges of treason and incitement related to his peaceful involvement in anti-racism and self-determination protests in 2019.
" Mereka Lansung Menembak Saya Dari Jarak Dekat "
__
Peristiwa Paniai 8 Desember 2014 Masih tersimpan hangat,
Pelanggaran HAM berat pertama rezim @jokowi yang terancam impunitas. Tgl 28/12/2014 Jokowi di Jayapura berjanji akan selesaikan..
Hanya tinggal janji kosong!
Macetnya proses hukum dalam kasus itu, karena tim (Komnas HAM), penyidik (Mabes) Kepolisian RI, Mabes TNI, gereja, & pemerintah sudah turun melakukan investigasi mengumpulkan data di lapangan,
Keluarga korban Paniai Berdarah masih menunggu para pelaku diadili
Sejak 2018 Saya sempat hadir dalam kompres di kantor Amnesti internasional Jakarta. Dimana keluarga korban menuntut @jokowi
U memenuhi janjinya.
Sebelum nya Keluarga Korban Penembakan Paniai Tolak Rp 4 Miliar yang Ditawarkan Pemerintah, sebag kompensasi.
Karn mrasa dihinati
Video Klarifikasi :
Beredarnya Video Pernyataan Mendukung otsus Jilid II diinisiasi Mantan Tapol #CharlesKosay & #IsayWenda, & Frans Ansanay. Bekerja sma dgn kementrian keuangan, mengatasnamakan Mahasiswa Papua di Jakarta u dukung Otsus.
Video lanjutan:
Video lanjutan:
Cct dalam hal ini adik² Mahasiswa Jayawijaya terjebak atas ajakan sdr: Charles Kosay, Isay Wenda, Frans Ansanay.
CK & IW tdk Membuat pernyataan scra tertulis ke Publik atas merusak nama baik mahasiswa Papua di Jakarta.