Thread by @PSambadha

UTAS.
PARA DEWA ORBA.
Selamat malam Indonesia Raya.
Kali ini saya akan cerita suasana di instansi pemerintah pada era ORBA.
Ini bukan maksud untuk mendiskreditkan siapa2, tapi sbg pengetahuan dan pembelajaran kita semua demi masa mendatang yg lebih baik. No hard feeling. OK? 😊

Jadi begini. Di era Orba yg serba otoriter, pemerintahan diisi oleh pejabat2 yg 'direstui' penguasa. Baik di pusat maupun daerah. Sampai kepala daerah setingkat bupati/walikotapun harus atas restu penguasa. Meski mekanisme pemilihannya terlihat demokratis melalui pemilihan DPRD.

Itu di wilayah atau daerah saja begitu ketat. Apalagi di tingkat pusat. Di Departemen (sekarang kementerian) atau instansi pusat lainnya. Pemimpin dan pejabat2 kuncinya pasti drop2an dr pusat.

Anda boleh saja pendidikan tinggi, cerdas, pintar, jujur, baik hati dan suka menolong, tapi kalo gak punya 'koneksi' atau beking ya wasallam. Terima nasib saja.

Dan saat itu ada sebuah kebijakan sakti yang disebut dg Dwi Fungsi ABRI. Intinya adalah tentara/polisi dimungkinkan mengisi jabatan2 sipil, tanpa harus meninggalkan status kemiliterannya. Dan kebijakan ini dihapus pd saat pemerintahan #GusDur.

Nah kebijakan Dwi Fungsi ABRI ini pada pelaksanaannya tidak hanya 'dimungkinkan' tapi jadi seperti 'kewajiban, shg sebagian besar jabatan sipil diisi oleh militer. Dari tingkat atas sampai bawah. Militer jadi warga negara kelas wahid. Sipil kelas embek.

Jadi jangan heran kalau dimana2 instansi pemerintah yang melayani rakyat itu militer.
Gak penting capable atau tidak, yg penting militer. Banyak Babinsa yg merangkap jadi lurah atau kepala desa. Runyam.

Kebijakan ini semua demi apa yang disebut oleh Pak Harto dg: Demi stabilitas nasional dan kesinambungan pembangunan.

Nah sekarang saya akan cerita apa yg terjadi di kantor saya saat itu, Sekretariat Negara RI. Sebuah kantor yg cukup penting dalam menjalankan tata negara/pemerinrahan karena kantor ini adalah pendukung utama administrasi kepresidenan selain Sekretariat Kabinet.

Oya saya lupa. Saat itu, semua aparat pemerintah wajib identik dg fungsionaris Golkar. Miring2 sedikit, lewat! Wasallam. Kembali ngarit.
Gak penting anda pintar atau berprestasi, yg penting loyal thd Golkar. Just coblos Golkar, and you would be happy.

Biadanya Ketum Golkar itu Menteri Sekretaris Negara. Jadi kalau ada pegawai Setneg yg gak Golkar itu mirip penderita penyakit menular. Dijauhi semua orang.

Dan jangan coba2 nyoblos selain Golkar. Pasti ketahuan. Karena selain hari coblosan itu hari kerja, bukan hari libur, nyoblosnya di kantor.😭😭😭

Sebaliknya jika anda macak hardlinernya Golkar, masa depan cerah terbentang.

Ada saat itu salah satu asisten menteri yang kerjaannya tidur tiap kali di acara kampanye. Kerjaannya cuma ngemil suguhan kqcang. Lalu pas Mensesneg selaku Ketum Golkar pidato, dia tertidur. Tapi pas pengumuman kabinet, dia ditunjuk jadi Jaksa Agung!

Semua orang takjub. Hebat benar!
Pas kampanye tidur aja dia jadi Jaksa Agung. Gimana kalau bangun. Bisa2 jadi Wapres!

Kembali ke unit kerja saya saqt itu.
Saat itu pimpinan saya seorang tinggi dan perwira menengah yang sangat 'tentara'. Baik wujud fisiknya maupun perilakunya. Galaknya naudzubillah.
Kumisnya baplang dan ukuran telapak tangannya seukuran sesisir pisang ambon.

Saya sering nekat memberanikan diri mendebat komandan saya ini meski tentu saja saya selalu kalah. Dia yg lebih berwenang dr saya.
Saya tahu bahwa sebenarnya beliau yg ini orang baik, hanya memang beliau sebenarnya tidak menguasai sama sekali dg tugasnya. Jadi kita semua repot.

Yang saya selalu saya ingat, bahasa Inggris yg beliau kuasai hanya, 'Follow me'.
Itu yg beliau selalu katakan ketika menghadapi wartawan2 asing yg meliput tamu negara.
Rest in peace Komandan. I Love you.😊
Sekian. Bless you all.