Thread by @bersihkan_indo

Sebenarnya sudah ada yurisprudensi, baik untuk kontrak karya maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seharusnya terbuka untuk publik. Namun kenyataannya harus menjalani sengketa kembali untuk dibuka.
–Muhammad Jamil, Kuasa Hukum Penggugat

Tetapi pada tahun 2018-2019, @KementerianESDM mengeluarkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa kontrak karya dan PKP2B menjadi informasi yang dikecualikan, sehingga proses sengketa harus kami tempuh lagi. Semestinya kami tidak perlu meminta, maka prosesnya pun nmenjadi panjang

Hak atas informasi padahal dijamin oleh deklarasi umum hak asasi manusia dan hak sipil politik, konstitusi, dan undang-undang HAM. Bahkan undang-undang sektoralnya sendiripada UU Minerba (Cipta Kerja) tidak mengubah hak masyarakat atas informasi publik.
–Muhammad Jamil

Selain alasan regulasi, uji konsekuensi melihat kepentingan terkait apakah suatu informasi layak dibuka untuk publik atau tidak. Uji konsekuensi tersebut mempertimbangkan apakah kepentingan publik untuk membuka informasi, lebih penting daripada untuk kepentingan untuk menutupnya.

Jelas menjadi penting untuk dibuka, karena operasi yang dilakukan menyangkut kehidupan orang banyak. Sehingga pada akhirnya gugatan yang diajukan memperoleh kemenangan
–Muhammad Jamil, Kuasa Hukum Penggugat
#BersihkanIndonesia

Berikut ini adalah kronologi mengenai permohonan informasi.

"Energi beracun berbahaya bukan hanya kotor, merubah bentang alam, mencemari dan merusak lingkungan, bahkan dia juga mematikan. Dan hingga saat ini ada puluhan tambang di Kalimantan Timur saja. Hal ini juga terhadi di daerah lain di Indonesia"
–Muhammad Jamil
#BersihkanIndonesia