Thread by @korantempo

Kooptasi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kalangan akademikus dan universitas tidak boleh didiamkan. #Editorial #KoranTempo

Tak hanya membahayakan kebebasan akademis, upaya menjadikan kampus sebagai tukang stempel kebijakan juga akan membawa kita ke era jahiliah. #Editorial #KoranTempo

Praktik kooptasi itu terlihat dari mobilisasi sejumlah kampus dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3uBKGzu

Pemerintah dan DPR melibatkan para dosen untuk memuluskan revisi aturan yang akan melegalkan mekanisme pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). #Editorial #KoranTempo

Pemerintah dan DPR memang mengundang 26 akademikus, tapi masukannya diabaikan. Meski begitu, eksekutif dan legislatif mengklaim syarat partisipasi publik telah terpenuhi. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3HKrqnq

Partisipasi publik abal-abal yang digalang pemerintah dan DPR terlihat dari nihilnya ahli hukum tata negara dan administrasi negara dalam roadshow penyusunan naskah akademik revisi UU Nomor 12 Tahun 2011. #Editorial #KoranTempo

Kampus dan para dosen sudah selayaknya menolak revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mereka perlu menyadari bahwa revisi tersebut merupakan bagian dari skenario mengegolkan lagi UU Cipta Kerja yang diprotes banyak kalangan. #Editorial #KoranTempo

Sudah saatnya kampus bersuara, menolak menjadi tukang stempel kebijakan. Sebaliknya pula, pemerintah dan DPR harus menghentikan upaya mendapatkan legitimasi palsu dari universitas.

Selengkapnya, simak #Editorial #KoranTempo. bit.ly/3HyVdz8