Usai peristiwa pengepungan oleh aparat di Desa Wadas, Ganjar Pranowo datang untuk meminta maaf. Warga yang menolak tambang menyambut dan menyajikan hasil bumi Wadas, meski sebelumnya polisi-polisi mengepung desa dan menangkap warga.
Aneka hasil bumi diletakkan di tengah serambi masjid, di antara ratusan warga penolak tambang. Durian, rambutan, pete, pisang, kemukus, kopi, gula aren, dll. Menunjukan bahwa mereka sudah kaya dengan hasil bumi, bukan dari tambang.
Suasana haru penuh isak tangis sempat menyelimuti pertemuan itu, ketika mendengar cerita Sriyana tentang dua anaknya yang mencari ibunya yang harus menginap di Polres Purworejo. Sementara suaminya lebih dulu ditangkap sejak pagi hari.
Pukul, Seret, dan Tangkap. Pemandangan yang terlihat di Wadas pada 8 Februari 2022. Peristiwa itu membuat banyak warga trauma dan takut. Sementara para pejabat publik sibuk menarasikan bahwa yang terjadi adalah konflik warga yang pro dan kontra tambang.
Warga bersaksi jumlah polisi dan pria berpenampilan “seram” yang masuk Wadas jumlahnya mungkin mendekati 1.000 orang. Pengepungan itu membuat warga ketakutan. Banyak yang meninggalkan rumahnya, bahkan ada yang bersembunyi di hutan.
Perjuangan warga mempertahankan bukit di Wadas sepertinya masih panjang. Bukan hanya sejak 2018, karena ternyata sejak masa kolonial Belanda, bukit Wadas juga telah diincar penjajah.
Melalui kekuatan bahasa, mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, mencoba menggeser konflik vertikal antara warga Wadas yang menolak tambang dengan aparat kepolisian, menjadi konflik horizontal antar warga.
Perkara main kata bukan sekadar ceplosan kosong, ini perkara serius. Orde Baru pernah menggunakan dan menguasai bahasa untuk mengukuhkan kekuatan dan tujuannya.
Mulai dari pejabat publik, aparat kepolisian, hingga media massa, melalui bahasanya, mengatakan bahwa pengepungan Desa Wadas pada 8 Februari 2022 lalu sebagai konflik antara warga yang pro dan kontra penambangan. Meniadakan konflik vertikal.
Seperti lazim terjadi dalam bisnis yang melibatkan para pihak dengan posisi tidak setara, eksploitasi manusia atas manusia lainnya, juga berlaku di dalam mata rantai bisnis pertembakauan.
Sekali pun tembakaunya berkualitas, petani tak bisa menikmati hasil maksimal karena harga jual ditetapkan oleh tengkulak. Mereka adalah perantara antara petani dan perwakilan pabrik yang bisa mempermainkan harga dan membuat petani tidak berdaya.
PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh polisi Indonesia.
Bermula dari si sulung yang mengeluh sakit pada Mamaknya, Lydia (bukan nama sebenarnya). Menangis tanpa berurai air mata, hingga akhirnya pengakuan itu keluar dari mulut mungilnya, disambut cerita yang sama oleh adik-adiknya.
Lydia melaporkan mantan suaminya untuk dugaan pemerkosaan pada tiga anaknya yang masih di bawah usia 10 tahun. Mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Luwu Timur, dan Polres Luwu Timur. Berharap mendapat perlindungan.
Atas nama keistimewaan, tanah-tanah desa beralih status jadi milik Kasultanan atau Kadipaten. Alhasil tanah--yang banyak bawa kesejahteraan bagi desa--bisa beralih fungsi sekehendak keraton.
Desa-desa di DIY jadi waswas. Kedaulatan mereka mengelola tanah desa bisa hilang kapan saja. “Takut-takut gimana gitu ya kalau seumpama tanah desa diminta Kasultanan," kata Wahyu Widodo, Kasi Pemerintahan Desa Tirtomartani, Sleman. projectmultatuli.org/siasat-mencapl…
Padahal selama ini tanah desa ialah salah satu sumber kesejahteraan warga. Sebagai contoh, di Maguwoharjo, Sleman, hasil pemanfaatan tanah desa mencapai Rp1 miliar. Uang itu bisa dialokasikan untuk program yang menunjang kesejahteraan masyarakat. projectmultatuli.org/siasat-mencapl…
📜 Di atas kertas: UU Keistimewaan DIY melarang Gubernur alias Sultan buat keputusan yang secara khusus menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, atau kroni.
"Tiga tahun pertama (2015-2017) lancar, berikutnya tidak dibayar,” kata Wajiran, Lurah Desa Srimulyo, Bantul, soal PT YIP yang tak bayar sewa tanah desa.
Soal lain ada di Sleman. Jogja City Mall dibangun di tanah desa Sinduadi yang izin pemanfaatannya diteken oleh Sultan dan dipegang PT GMS. Di perusahaan itu adik Sultan, (alm) KGPH Hadiwinoto jadi komisaris; dua anaknya juga punya saham bernilai miliaran. projectmultatuli.org/tanah-desa-dal…
“Tes keperawanan” telah lama dianggap melanggar HAM; dan WHO menyebutnya "tidak memiliki validitas ilmiah".
Faye Simanjuntak, seorang putri perwira tinggi, menulis pengalamannya mendiskusikan dan mendorong penyetopan "tes keperawanan" di militer. #esaiprojectmultatuli.org/ad-telah-setop…
Faye mendapati fakta soal "tes keperawanan" di lingkungan militer pada usia 15. Ia marah dan frustasi pada keluarganya. Baginya: apalah arti ungkapan “rela binasa membela Ibu Pertiwi”, ketika perempuan di militer tidak mendapat hak asasi? projectmultatuli.org/ad-telah-setop…
Faye sempat cerita dengan dua kawannya di kompleks militer. Saat coba ajak obrol orang tua, salah satu dari mereka kena marah terbesar sepanjang hidup.