Atas nama keistimewaan, tanah-tanah desa beralih status jadi milik Kasultanan atau Kadipaten. Alhasil tanah--yang banyak bawa kesejahteraan bagi desa--bisa beralih fungsi sekehendak keraton.
Desa-desa di DIY jadi waswas. Kedaulatan mereka mengelola tanah desa bisa hilang kapan saja. “Takut-takut gimana gitu ya kalau seumpama tanah desa diminta Kasultanan," kata Wahyu Widodo, Kasi Pemerintahan Desa Tirtomartani, Sleman. projectmultatuli.org/siasat-mencapl…
Padahal selama ini tanah desa ialah salah satu sumber kesejahteraan warga. Sebagai contoh, di Maguwoharjo, Sleman, hasil pemanfaatan tanah desa mencapai Rp1 miliar. Uang itu bisa dialokasikan untuk program yang menunjang kesejahteraan masyarakat. projectmultatuli.org/siasat-mencapl…
Pergub DIY 34/2017 geser sertifikasi atas nama pemerintah desa. Semula berstatus hak pakai di atas tanah negara; jadi hak pakai di atas tanah milik Kasultanan dan Kadipaten.
Sertifikasi juga dianggap menyalahi prosedur. “Tidak ada itu melalui pergub boleh mengubah status tanah negara,” kata Ni’matul Huda, Guru Besar Hukum Tata Negara UII.
📜 Di atas kertas: UU Keistimewaan DIY melarang Gubernur alias Sultan buat keputusan yang secara khusus menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, atau kroni.
"Tiga tahun pertama (2015-2017) lancar, berikutnya tidak dibayar,” kata Wajiran, Lurah Desa Srimulyo, Bantul, soal PT YIP yang tak bayar sewa tanah desa.
Soal lain ada di Sleman. Jogja City Mall dibangun di tanah desa Sinduadi yang izin pemanfaatannya diteken oleh Sultan dan dipegang PT GMS. Di perusahaan itu adik Sultan, (alm) KGPH Hadiwinoto jadi komisaris; dua anaknya juga punya saham bernilai miliaran. projectmultatuli.org/tanah-desa-dal…
“Tes keperawanan” telah lama dianggap melanggar HAM; dan WHO menyebutnya "tidak memiliki validitas ilmiah".
Faye Simanjuntak, seorang putri perwira tinggi, menulis pengalamannya mendiskusikan dan mendorong penyetopan "tes keperawanan" di militer. #esaiprojectmultatuli.org/ad-telah-setop…
Faye mendapati fakta soal "tes keperawanan" di lingkungan militer pada usia 15. Ia marah dan frustasi pada keluarganya. Baginya: apalah arti ungkapan “rela binasa membela Ibu Pertiwi”, ketika perempuan di militer tidak mendapat hak asasi? projectmultatuli.org/ad-telah-setop…
Faye sempat cerita dengan dua kawannya di kompleks militer. Saat coba ajak obrol orang tua, salah satu dari mereka kena marah terbesar sepanjang hidup.
Pandemi tak terkendali. Masyarakat miskin kota terpaksa tanggung imbas. Mereka tak kebagian fasilitas kesehatan, obat, dan oksigen. Bantuan sosial selama pembatasan juga belum tiba.
Seorang sopir bajaj ambuk saat memarkir bajaj lalu ditemukan tak bernyawa. Seorang ibu tengah mencuci baju ketika tiba-tiba jatuh dan meninggal.
“Setiap harinya, saya dapat kabar kematian tiga sampai empat orang,” kata Erny Rochayati, Koordinator JRMK. projectmultatuli.org/kami-sesak-nap…
Bagi masyarakat miskin kota nyaris mustahil melakukan isolasi mandiri dengan optimal. Tentu sulit membayangkan isoman dalam hunian sempit (4x4 meter atau 4x6 meter) yang dihuni 4-6 orang.
Reportase Fadiyah Alaidrus ini memuat cerita dan testimoni korban penangkapan dan kekerasan polisi. Anak-anak muda ini ditangkap saat mengikuti aksi massa dan dituding sebagai anarko dengan alasan sepele seperti warna baju. #PolisiBukanPremanprojectmultatuli.org/berburu-anarko…
Seorang temannya yang pakai baju "ACAB" jadi bulan-bulanan polisi, dipukul dan ditendang. Kejadian itu teringat jelas oleh Amel.
“Aku juga pertama kali kan lihat, dan itu depan mataku, sampai berdarah-darah," katanya. #PolisiBukanPreman
Akhir pekan lalu berlalu pilu; 63 orang meninggal dunia di RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta. Keterlambatan pasokan oksigen disebut jadi salah satu penyebabnya.
Sulitnya membela buruh perempuan di masa pandemi.
Cerita Dian Septi Trisnanti menghadapi COVID-19. Ia merupakan Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI).
Sebulan terakhir, kami mencatat pelbagai stori pengalaman masyarakat adat menghadapi pandemi. Kearifan mereka tampak kontras dengan sikap dan kebijakan para pejabat modern di pusat-pusat pemerintahan.
Para pemuka adat gerak lekas. Terapkan karantina wilayah. Pertimbangan utamanya: kesehatan.
Sebaliknya, dari Istana, kebijakan PPKM Mikro diambil dengan pertimbangan kondisi "ekonomi, sosial, politik, dan pengalaman negara lain". Sama sekali tak menyebut soal kesehatan.
Dari tepian Nusantara, masyarakat adat juga mengajarkan solidaritas.
Sedulur Sikep di Kendeng, misal, menyuplai beras yang dijual dengan harga bersahabat untuk warga miskin kota di Jakarta.
Sedangkan di pusat negara seorang menteri korupsi bantuan sosial.