Setelah manuver perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu gembos, gerakan "Jokowi 3 Periode" kini muncul kembali. Kelompok pendukung mendeklarasikan gerakan di sejumlah kota. Mengkhianati konstitusi dan memperburuk polarisasi. bit.ly/34Dy8gs#KoranTempo
Omongan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan soal perpanjangan masa jabatan presiden disambut dengan deklarasi sokongan 3 periode Jokowi. Kelompok pendukung Jokowi mengaku didekati orang Istana untuk ikut menyuarakan ide tersebut. #KoranTempobit.ly/3IbeB4N
Sejumlah kalangan mempertanyakan penyataan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan soal keinginan masyarakat untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Klaim itu tidak sesuai dengan perhitungan pengguna media sosial Indonesia. #KoranTempobit.ly/3MZ3TlJ
PDIP dan Partai Demokrat membantah klaim Menteri Luhut ihwal pemilih yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Metode pengolahan data yang dilakukan Luhut dipertanyakan. #KoranTempobit.ly/36lC5XS
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Batalnya investasi Softbank seharusnya membangunkan Presiden Jokowi yang tengah terbuai mimpi tentang ibu kota baru. Ini menunjukkan bahwa megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) tak menarik bagi investor yang rasional. #Editorial#KoranTempo
Ujung-ujungnya, proyek senilai Rp 510 triliun itu bakal bergantung pada anggaran negara dan utang. Jika itu yang terjadi, betapa besar beban negara akibat proyek impian Jokowi ini. #Editorial#KoranTempo
Keputusan Softbank seolah-olah menampar wajah para pejabat pemerintah yang mengklaim perusahaan itu mau mendanai megaproyek IKN Nusantara. #Editorial#KoranTempo
Mahkamah Agung akhir-akhir ini terkesan menempatkan terpidana kasus korupsi sebagai korban. Lembaga hukum tertinggi itu pun mendiskon hukuman para koruptor dengan alasan absurd. #Editorial#KoranTempo
Pengurangan hukuman Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, pada Rabu, 9 Maret 2022, merupakan contoh mutakhir kecenderungan itu. #Editorial#KoranTempo
Majelis semestinya memperberat hukuman Edhy karena berlaku korup sebagai pejabat tinggi negara. #Editorial#KoranTempo
Cara pemerintah menjual perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika sudah bak orang kehilangan akal sehat. Segala cara seolah-olah dihalalkan demi suksesnya balapan motor di Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu. #Editorial#KoranTempo
Pekan lalu, ramai diberitakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) membeli tiket menonton MotoGP pada 18-20 Maret mendatang. #Editorial#KoranTempo
Sepekan menjelang ajang balapan dunia itu dimulai, penjualan tiket dilaporkan memang belum sesuai dengan harapan. #Editorial#KoranTempo
Pemerintah akhirnya mengizinkan kompetisi olahraga berlangsung dengan jumlah penonton hingga 100 persen dari kapasitas. Pelonggaran ini diberikan menjelang perhelatan MotoGP di Mandalika. bit.ly/367c6mU#KoranTempo
Pemerintah melonggarkan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat menjelang MotoGP Mandalika. Mulai kemarin, kompetisi olahraga diizinkan berlangsung dengan penonton. Stadion maupun tempat olahraga sudah bisa disesaki penonton. #KoranTempobit.ly/3IWdGGF
Penonton MotoGP Mandalika tak wajib dites PCR saat memasuki lokasi sirkuit, dengan syarat sudah dua kali divaksin Covid-19 secara lengkap atau dua dosis. Penonton dari luar negeri tetap wajib bebas Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil tes. #KoranTempobit.ly/3Kwu0ym
Menilik usaha yang gencar dan berulang kali dari politikus di sekitar Presiden Joko Widodo, gagasan memperpanjang masa jabatannya ada kemungkinan akan terus berdengung. Para politikus memanfaatkan kelengahan publik untuk bisa menyusupkan agenda ini. #Editorial#KoranTempo
Apalagi Jokowi tak tegas menolak usul yang diputar melalui para ketua umum partai koalisinya. #Editorial#KoranTempo
Ia memang pernah tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden dua tahun lalu. Tapi membaca Jokowi adalah membaca kebalikan ucapan dan tindakannya. Jika ia berkukuh pada penolakan, seharusnya gagasan itu tak muncul lagi akhir-akhir ini. #Editorial#KoranTempo
Pemerintah mulai melonggarkan persyaratan bagi semua pelaku perjalanan domestik. Mereka yang telah menerima vaksinasi dosis kedua tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen maupun PCR. Diikuti dengan uji coba penghapusan karantina. bit.ly/35C9YDu#KoranTempo
Pelaku perjalanan yang telah mengikuti vaksinasi dosis kedua tak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen atau PCR negatif. Epidemiolog meminta pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan memiliki vaksinasi dalam durasi efektif, yaitu tujuh bulan. #KoranTempobit.ly/3I4Vfyp
Presiden Jokowi menyetujui uji coba penghapusan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang mengunjungi Bali, karena dianggap siap dengan berbagai indikator. Jika uji coba berhasil, pembebasan karantina akan diberlakukan secara nasional. #KoranTempobit.ly/3HS1PI8