Thread by @ahsanridhoi

Berhubung semalam Prof @mohmahfudmd nyinggung seputar Pemilu Raya (Pemira) UIN JKT di ILC, gw jd pengen cerita pengalaman Pemira selama jadi mahasiswa di sana. Soalnya Pemira UIN JKT bisa dibilang prototipe politik nasional.

Gw masuk UIN JKT pas masa transisi sistem Pemira dari Student Government (SG) ke sistem Senat di era rektornya Prof Komarudin Hidayat. Waktu itu BEM UIN JKT lagi dibekuin sama beliau. Jadi gue masuk tanpa punya Presiden BEM UIN JKT.

Yang dibekuin adalah kabinet Partai Persatuan Mahasiswa (PPM), partainya PMII di dalem kampus. Hasil dari Pemira tahun 2010. Walhasil kepengurusan BEM waktu itu cuma di tingkat fakultas dan jurusan aja.

Sebelum cerita soal kenapa dibekuin, gw mau jelasin soal sistem SG dulu. Dari cerita Bang @mahfoeth (angkatan 2001), sistem SG pertama kali diadain tahun 1999 sebagai respons atas reformasi di tingkat nasional. Atas kesepakatan semua organ ekstra kampus di UIN JKT.

SG menerapkan demokrasi terbuka (one man one vote) dg sistem multipartai. Bahkan Indonesia saja belum melakukan itu. Partai yg muncul di antaranya: PPM punya PMII, Parma punya HMI, Progresif punya IMM, Bunga punya Forkot, PMD (Partai Mahasiswa Demokrat) punya kelompok diskusi,

dan terakhir Partai Intelektual Muslim (PIM) punya KAMMI.

Pemira dg sistem SG pertama dimenangi Parma. Presiden terpilihnya Ace Hasan Syadzily yg sekarang jd Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf. Periode setelahnya dimenangi Wildan Hasan Syadzily dari PPM.

Setelahnya dimenangi M Afifudin dari PPM. Dia sekarang Komisioner Bawaslu Pusat. Setelahnya dimenangi Sam'ani dari PPM yg sekarang Komisioner Bawaslu Banten. Setelahnya dimenangi Adi Prayitno dari Parma yg sekarang pengamat politik kondang.

Setelahnya dimenangi Adi Hasan dari Parma yg sekarang dosen di UIN JKT. Setelahnya dimenangi Aufal dari PPM. Setelahnya dimenangin Ajo dari PPM. Dan banyak lagi lainnya sampai akhirnya Ari dari PPM terpilih pada 2010 yg sekaligus Pemira SG terakhir.

Pemira 2010 terhitung panas banget persaingan antara PPM dan Parma sebagai 2 partai terbesar di UIN JKT. Penghitungan suara mengarah kepada chaos. Soal kisruhnya bisa ditanya kepada @candr4_ yg waktu itu jd Ketua DPP PPM.

Singkatnya PPM menang, PPM jaya seperti bunyi yel mereka. Tp kemudian Parma gak terima dan melakukan demonstrasi ke rektorat. Tanpa alasan yg jelas, Prof Komarudin lantas mengambil keputusan sepihak membekukan BEM UIN JKT dan SG.

Keputusan Prof Komarudin sangat disayangkan. Karena setelahnya disusul keputusan lain yg membunuh iklim demokrasi di kampus. SG tidak lagi dipakai. Organ ekstra dianggap layaknya musuh oleh kampus. Apapun jenisnya.

Protes lalu terjadi. Pada 2011, seluruh organ ekstra demo di depan rektorat. Gue ikut. Demo berujung chaos. Mahasiswa vs satpam di lobi rektorat. Satu mahasiswa luka serius karena dipukul satpam dengan pot di wajah. Namanya Syukron, kader PPM dari Fakultas Ekonomi.

Di kantor Prof Komar, audiensi dg ketua DPP seluruh partai berjalan alot. Tidak membuahkan hasil apapun. SG tetap dihapus. Ini menciptakan kemarahan berlarut. Sampai 2012 tidak ada Pemira. Kekuasaan BEM UIN JKT kosong.

Pada 2013, Prof Komar mengubah sistem SG dg Senat. Nomenklatur organisasi kampus berubah. Tidak ada BEM, tapi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan Senat Mahasiswa (SEMA). Pemilihan DEMA dan SEMA pertama dilakukan dg cara semi terbuka. Partai dibubarkan semua.

Pemilihan langsung cuma di tingkat fakultas dan jurusan. Di tingkat universitas dilakukan dg perwakilan per fakultas. Jumlah perwakilan tiap fakultas adalah 1 persen dr jumlah seluruh mahasiswa masing2 fakultas. Sistem ini benar2 kemunduran untuk demokrasi di kampus.

Karena mengubah jg hubungan organ intra mahasiswa dg rektorat. Di era SG, KPU dan Bawaslu ditentukan Kongres Mahasiswa Universitas (KMU) dan Dewan Mahasiswa Universitas (DMU). Tapi di sistem baru ditentukan rektorat. Kampus jd mengontrol penuh demokrasi mahasiswa.

Bagi organ ekstra perubahan itu dianggap menguntungkan HMI. Karena Prof Komar dan pembantunya adalah alumni HMI. Ketua KPU dan Bawaslu Pemira 2013 dan 2014 dari HMI.

Dalam taraf tertentu dianggap membuka konflik kepentingan yg menguntungkan calon dari kader HMI. Meskipun tidak ada partai, calon DEMA dan SEMA sebenarnya masih selalu berasal dari organ ekstra. Karena mereka punya kepentingan dg itu.

Pemira di era ini hampir selalu dimenangi HMI. Sekali doang PMII. Bahkan yg baru dilaksanakan kemarin (pakai e-voting) dan disebut Prof Mahfud jg dimenangi HMI. Meskipun 8 fakultas PMII menang.

Tp lepas dari itu sistem baru ini benar2 membuka kontrol kebebasan berekspresi mahasiswa. Sedikit demi sedikit peraturan makin mengekang sampai ke hal di luar urusan pesta demokrasi. Kegiatan mahasiswa yg diperbolehkan adalah sesuai selera rektorat atau dekanat.

Hasilnya, DEMA dan SEMA UIN JKT seolah jd EO acara milik rektorat dan dekanat saja. Mahasiswa demo dianggap angin lalu saja. Setidaknya dr kacamata gw.

Jd kalau demo yg disebut Prof Mahfud seputar pemira UIN JKT soal sistem, akar salahnya dr perpindahan sistem SG ke Senat. E-voting cuma metode memilih. Sistemnya masih warisan Prof Komar.

Kalau demo pemira disangkutin sama korupsi di UIN JKT kok ya kejauhan. Dugaan korupsi elite kampus silakan diusut @KPK_RI. Kalau bisa menyelidikinya seluruhnya. Ga cuma era rektor sekarang saja. Jangan2 korupsi di UIN sudah terjadi dr puluhan tahun lalu.

Transparansi dana pembangungan dulu2 yg konon bermasalah gimana? Badan usaha UIN JKT kayak wisma Syahida INN apa pernah diaudit? Fakultas Sumber Daya Alam yg cuma seangkatan dan konon cuci dana dr perusahaan tambang gimana? Gw sbagai alumni berharap @KPK_RI usut semua jg.

Minimal dari penyelidikan @KPK_RI atau audit @bpkri gw sebagai alumni bisa bilang ke temen2 gimana UIN JKT sebenarnya. Kalau gak terbukti ada korupsi, ya alhamdulillah. Kalau terbukti ya cukup disayangkan kampus Islam kok ada korupsi.

Intinya jangan karena lagi rame isu OTT Rommy kemudian isunya berhenti sebatas jual beli jabatan saja. Gw sangat mendukung upaya @KPK_RI buat menyelidiki UIN JKT seutuhnya di semua era rektor. Biar gak malu lah dg simpang siur selama ini. Masak dibilang alumni kampus korup :(

UIN JKT banyak melahirkan cendekiawan besar, Cak Nur, Harun Nasution dll. Sudah semestinya dibersihkan seutuhnya dari korupsi sampai ke akarnya. Jangan sampai hanya satu kepala saja, tapi yg lain masih bisa tetap korup.

Terakhir, selamat kepada semua yg menang di Pemira UIN JKT kemarin. Semoga ga gaduh pas Pemira aja. Tapi gunain jabatannya buat awasi kinerja elite kampus jg :))

Oiya, kalau ada cerita soal Pemira yg gw luput atau salah, silakan luruskan saja bagi yg punya versi lain. Karena cerita soal Pemira pasti beragam dan banyak versi hehe

Sorry ada yg luput. Metode pemilihan dg perwakilan cuma di Pemira 2013. Setelahnya balik lagi one man one vote dengan sistem tetap Senat. Memilih DEMA dan SEMA. Balik lagi, e-voting itu cuma metode one man one vote. Sistem organ kampusnya tetap warisan Prof Komar.

Jadi berlebihan kalau menyalahkan e-voting. Karena cuma mengalihkan nyoblos di kertas jadi lewat perangkat elektronik aja. Kalau mau balikin demokrasi kampus, ya balikin jadi SG aja. Ada partai lagi. Biar pembelajaran politiknya jg sesuai dg kondisi nasional :))