Selamat malam teman2. Sesuai yg saya sampaikan kemarin, saya ingin mengajak Bung @fadlizon berdiskusi ttg utang. Saya yakin ini akan jadi diskusi yg mencerahkan dan bermanfaat buat publik. - A thread -
Kita lihat profil utang Indonesia ya. Dari sini kita bisa berdiskusi lebih terang dan tenang. Lensa kita seyogianya dinamis dlm melihat angka dan data, tdk statis, bahkan terjebak pada penjara masa lalu. Ini rasio utang dan rinciannya. #utang 
Sebelum ke angka2 itu, mari cermati aturan yg dikritik Bung @fadlizon sebagai tidak benar. Misalnya ambang batas rasio utang terhadap PDB sebesar 60% menurut UU, dan menyoal defisit APBN yang seolah barang tabu, yakni 3% dr PDB dan dg Perppu 1/2020 dibuka ruang di atas 3%.
Jadi patokan itu UU. Itu hukum positif yang berlaku. Konsekuensinya melanggar atau tidak tentu patokannya UU, bukan sabda @fadlizon sepintar apapun. Faktanya utang kita masih di 30%, jauh di bawah 60%. Defisit terjaga di 2.2%, jg di bawah 3%. Sampai di sini jelas ya...
Tapi sblm sy jelaskan profil utang Indonesia, saya ingin menguji klaim @fadlizon, katanya nemu rumus batas aman utang itu 2x tax ratio. Konon dia dengar dari Bang Rizal Ramli (sayang saya diblock). Ternyata OECD tak pernah bilang demikian. Tp sy asumsikan OECD bikin patokan itu.
Rasio utang Indonesia jika diukur dg ambang batas 2x tax ratio, tak ada negara yg lolos. Hebatnya, Indonesia justru yg terbaik krn di bawah negara lain, baik ASEAN maupun Afsel dan Brazil. Tapi kenapa bonyokin negara sendiri ya @fadlizon ?
Nah, bagaimana kalau standar OECD ala bung @fadlizon td dipakai utk mengukur rasio utang negara2 OECD sendiri? Lha ternyata banyak anggota OECD yg nggak lolos. Wah wah...sampai di sini patokan hasil imajinasi ini gugur dan patah. Lanjut?
Nah, skrg mari kita uji apakah rezim2 di Indonesia jg lolos uji oleh ambang batas utang itu 2x tax ratio? Sejak era Pak Harto, Presiden Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi, semua melebihi 2x tax ratio. Jadi sampai di sini: menepuk air didulang, tepercik muka sendiri
Profil utang dlm bentuk pinjaman jg semakin turun. Yang dominan adalah Surat Berharga Negara. Artinya ketergantungan pada satu negara atau lembaga semakin kecil. Ini terkait isu asing aseng, yg kadang sentimen nasionalisme dan kedaulatan terlampau kuat. #utang
Bahkan rasio pembayaran bunga utang semakin menurun. Artinya Pemerintah mampu mengelola dg kredibel dan prudent. Tentu ini komitmen profesional @KemenkeuRI @DJPPRkemenkeu lepas siapapun Presidennya. Detail sy akan bahas terpisah.
Kabar baik berikutnya, pengelolaan yg hati2 jg tercermin dlm pertumbuhan penarikan utang baru (pokok dan bunga) yg semakin menurun. #utang ya sesuai kebutuhan, tidak ugal2an. Saya menilai ini continuum, lintas rezim punya komitmen yang bagus.
Sampai di sini kita paham. Nominal utang naik tapi kue ekonomi membesar. Naiknya hati2, bunga makin kompetitif. Dan yg penting: kualitas belanja juga membaik. Setidaknya dr belanja publik di grafik ini, alokasi APBN meningkat signifikan. Positif ya 👏👏👏
Nyeruput kopi dulu. Sampai di sini saya kehabisan bahan mau ngomong apa lagi ya? Tapi gini, saya setuju dg kritik kita tetap harus waspada, apalagi di era pandemi. Tak ada yg bangga kok dg #utang. Yg membanggakan itu trust internasional ke kita. Ini barang mahal lho....
Nah untuk berbagi kewaspadaan, sy setuju untuk fokus pada #pajak sbg sumber pendapatan negara. Idealnya demikian. Sayang rasio pajak kita stagnan. Segala upaya dilakukan tp blm berbuah manis. Apa sih penyebabnya? Saya urai sedikit.
Betul bahwa rasio penerimaan pajak terhadap utang pemerintah jd tantangan. Sy setuju dg kritik bahwa idealnya rasio pajak membaik karena mencerminkan kemampuan kita melunasi utang. Nah #pajak sy akan bahas kenapa @DitjenPajakRI begini...
Ini tax ratio yg stagnan. Bisa diperhatikan grafik pertumbuhan ekonomi dan tax ratio serta harga komoditas. Relasinya: penerimaan pajak & pertumbuhan ekonomi msh bergantung pd harga komoditas. Kita musti balik siklus ini supaya #pajak sustain.
Tanpa bermaksud mencari pembenaran, situasi 2015-2020 memang menantang. Bahkan sdh ada tax amnesty & keterbukaan akses informasi, tp tak cukup. Ya kurun ini obral stimulus demi mendorong perekonomian, selain banyak kelhawatiran gaduh politik. Ini @DitjenPajakRI sdh great sale!
Saya rasa itu yg saya dapat sampaikan buat Bung @fadlizon . Tentu bsk bisa disambung lagi dg angle yang berbeda. Intinya, tuduhan itu sama sekali tak berdasar. Saya berkewajiban meluruskan yang bengkok agar tak mengecoh publik. Kita sdg diuji dg pandemi, saatnya bersatu! Salam.
