Selamat siang teman2. Saya ingin sedikit membahas ttg pelebaran #desifitAPBN yg kemarin sempat menjadi isu hangat. Seolah Menkeu berjalan sendiri, bahkan ada yg menuding penyusunannya tdk cermat. Saya akan jelaskan ini supaya jernih dan terang. @KemenkeuRI
Sebuah utas.....
Sebuah utas.....
1> Ini bermula dari konferensi pers Menkeu Ibu Sri Mulyani pada Senin 18 Mei 2020. Sejatinya itu konpers ttg PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), dan sedikit bicara outlook APBN 2020 sbg konteks yg tak terpisahkan. Lalu ada bbrp reaksi yg perlu diluruskan karena out of context
2> Jadi Ibu Sri Mulyani tdk membahas rencana perubahan postur APBN, tetapi update ttg Program PEN, usai sidang kabinet dg Presiden & seluruh menteri.Dlm rapat jg dibahas banyak hal, antara lain potensi pelebaran defisit yg disepakati harus terjadi sbg konsekuensi dinamika ekonomi
3> Terkait dinamika Program PEN, al wacana penambahan masa pemberian bansos, penambahan subsidi bunga ke peserta/kreditur KUR/UMi/LPDB/Pegadaian dll, dll. Ini semua tentu menambah belanja. Lalu realisasi pendapatan negara sd April 2020 sdh ada. Kita bisa mengukur kinerja APBN.
4> Rumus APBN kita paham: Pendapatan Negara-Belanja Negara=Keseimbangan Primer, lalu Defisit (jika belanja>pendapatan). Jika Pendapatan turun Belanja naik, konsekuensi matematisnya Defisit naik, shg Pembiayaan jg bertambah. Itu logika sederhana APBN kita. #DefisitAPBN
5> Ada bbrp kondisi yg mempengaruhi dinamika APBN pasca April 2020: realisasi pertumbuhan ekonomi Q1 2020 hanya 2,97%, realisasi pendapatan negara April yg tumbuh tipis 3,2% tapi pajak melambat 3,1%. Di sisi lain, kita blm tau kapan pandemi berakhir, alokasi belanja sosial naik.
6> Bbrp poin yg berubah di pos belanja: Tambahan dukungan kompensasi Rp 76T utk BUMN terkait layanan publik, subsidi bunga UMKM 34T, diskon listrik jd 6 bln 3,5T, bansos sd Desember Rp 19T, cadangan stimulus 40T, dan biaya pemulihan yg meningkat 25T. Justru bagus kan buat rakyat?
7> Kembali ke rumus awal, Pendapatan turun (bahkan PNBP negatif 29%), Belanja naik, berarti Defisit naik. Sesuai kondisi terkini defisit diperkirakan melebar dari 5,07% menjadi 6,27%. Sampai di sini jelas, Menkeu justru menyampaikan apa adanya sbg konsekuensi kebijakan yg diambil
8> Apalagi ini disampaikan setelah banyak pembahasan. Justru mengajak berjaga-jaga, antisipatif, dan transparan. Di mana salahnya? Bukankah keliru kl tanpa prolog tetiba terbit Perpres revisi? Angka itu terbuka, bisa dibaca siapapun dan secara matematis hasilnya juga akan sama.
9> Saya ikuti logika: berarti Perpres 54/2020 disusun tergesa-tegas & tdk kredibel dong? Coba bayangkan, di akhir Maret/awal April, kita blm tau realisasi pertumbuhan Q1, semua baru mulai refocusing/realokasi anggaran, Pusat jg sdg menata belanja. Defisit 5,07% justified saat itu
10> Perppu 1/2020 (UU2/2020) sebenarnya memberi kewenangan besar kepada Presiden utk mengubah postur APBN dg Perpres saja. Namun Pemerintah berkomitmen terus berkomunikasi dan diskusi dg DPR, Komisi XI dan Banggar, dan berjalan dg baik sampai saat ini. Ini penting diketahui.
11> Inilah kenapa kmrn sempat ada sedikit kesalahpahaman yg tak perlu terjadi. Tapi semua sdh bisa dijernihkan. Menkeu sdh rapat dg pimpinan Banggar & Kapoksi, mingdep dg Komisi XI. Ini msh mendiskusikan perkembangan angka dan skema, blm keputusan final berupa revisi Perpres 54.
12> Jika mau fair, kita jg ada dalam dilema bukan? di satu sisi Pemerintah melalui @KemenkeuRI berhitung cermat agar APBN tetap kredibel & akuntabel, di sisi lain ada dorongan kebutuhan yg cukup besar, entah cetak uang 600T, 1600T, dll. Kalau ikuti logika ini, defisit bengkak?
13> konteks ekonomi politik yg dinamis seperti ini mustinya menjadi background berpikir dan berpendapat yg jernih. Apalagi kebutuhan belanja demi bansos dan pemulihan ekonomi utamanya UKM, apa mau dipersoalkan? Kok rasanya kita tak ingin berputar-putar di sini saja kan?
14> Angka2 itu sangat mungkin akan bergerak lagi, dinamis. Tapi itu bukan karena Kemenkeu tdk punya daya analisis mendalam dan gagal membangun indikator. Justru karena responsif maka terus dihitung ulang. Intinya "keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi". Ini prinsip utama.
15> ini angka2 alokasi stimulus negara lain buat perbandingan. Kita memang relatif kecil tp kita sesuaikan dg kemampuan dan perkembangan. Yg penting governance bagus. Mau ke 10% dr PDB? Monggo mawon, tp jgn dibilang gagal itung ya, tp konsensus bersama scr deliberatif. 
16> Lugasnya, Pemerintah terus berkomitmen mengerahkan seluruh daya upaya utk menangani pandemi dan memulihkan perekonomian rakyat. Komunikasi dan koordinasi terus dilakukan. Termasuk dlm Kabinet, KSSK, dan dg DPR, BPK, KPK, dll. Kita ingin memastikan semuanya berjalan lebih baik
17> Tentu saja dinamika politik amat kami hargai, itu hal biasa. Namun melampaui riak2 itu, kiranya kita terus diteguhkan dan dipersatukan oleh rasa cinta pd tanah air dan bangsa, terutama menolong yg paling tak beruntung. Semoga ke depan kita lebih baik lagi.
