Thread by @SMERUInstitute

Kualitas sistem pendidikan suatu negara ditentukan, antara lain, oleh kualitas guru karena perannya dalam proses pembelajaran. Namun, kinerja guru Indonesia masih dianggap blm maksimal.

Mengapa begitu sulit bagi Indonesia untuk merekrut guru yang berkualitas baik?

(1/12)

Beberapa masalah yang diidentifikasi memengaruhi kualitas guru Indonesia adalah ketidakhadiran guru di kelas, distribusi guru belum merata, dan polemik guru honorer.

#ProgramRISE mengkaji proses perekrutan guru di Indonesia untuk mencari akar masalahnya.

(2/12)

Kajian dilakukan dgn meninjau regulasi terkait perekrutan guru dan wawancara mendalam dgn pemangku kepentingan terkait. Temuan kajian tsb dilaporkan dlm #workingpaperRISE terbaru: The Struggle to Recruit Good Teachers in Indonesia: Institutional and Social Dysfunctions.

(3/12)

#ProgramRISE menemukan 3 faktor yang menyebabkan sulitnya merekrut guru-guru berkualitas baik di Indonesia.

Apa saja ketiga faktor tersebut? Lalu, apa yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasinya?

(4/12)

Faktor pertama adalah faktor kelembagaan/institutional.

Di era desentralisasi, pembagian kewenangan di antara kementerian maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih tumpang-tindih. (5/12)

Faktor kedua adalah faktor ekonomi politik.

Para pemangku kepentingan seringkali memanfaatkan profesi guru untuk mencapai kepentingan mereka daripada tujuan pendidikan. (6/12)

Faktor ketiga adalah faktor dinamika sosial.

Guru dibebani oleh dinamika sosial profesi, seperti menganggap status PNS adalah jaminan kesejahteraan, dan ekspektasi sosial yg lebih mengutamakan senioritas daripada kecakapan kerja sebagai indikator kinerja guru. (7/12)

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tsb, #ProgramRISE menawarkan 3 area perubahan yg dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan yang menyasar faktor kelembagaan, ekonomi politik, dan dinamika sosial.

(8/12)

1) Ciptakan standar mengajar yg lebih realistis. Profesi guru harus disamakan dgn pekerjaan profesional lainnya, mis. spt dokter, yg membutuhkan kecakapan dan keahlian khusus sehingga terhindar dari tarik-menarik kepentingan kelembagaan di level lokal dan kementerian.

(9/12)

2) Dorong kepemimpinan politik yg menekankan pentingnya guru profesional. Harus ada political will yang besar dari pemimpin politik untuk menegosiasi kebijakan agar lebih mengutamakan pentingnya pendidikan daripada kepentingan pribadi.

(10/12)

3) Untuk menyasar faktor sosial, perlu ditetapkan batas waktu untuk masa kerja guru honorer agar ada kejelasan peningkatan karier menjadi guru tetap. Hal ini diperlukan agar guru tidak menjadikan PNS menjadi tujuan karier.

(11/12)

Baca pembahasan lebih lengkap tentang dinamika proses perekrutan guru di Indonesia
di #workingpaperRISE The Struggle to Recruit Good Teachers in Indonesia: Institutional and Social Dysfunctions.

Unduh laporannya di bit.ly/RISE-kertasker…⁠

(12/12)