Government berasal dari kata Latin 'gubernatio' yg akarnya 'kuberno' (Yunani). Artinya menggembalakan. Di sini diterjemahkan menjadi Pemerintah, yang konotasinya tukang memberi perintah? Di Jawa, terjelaskan dg baik dlm istilah 'pamong praja'. Pamong, tugasnya momong (mengasuh).
Metafor 'gembala' tentu bukan tanpa maksud. Dalam filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, gembala ini amat dekat dg konsep 'tut wuri handayani', pemimpin yg berada di belakang memberi dorongan atau dukungan. Ada nuansa kebebasan, egaliter, dan ngemong seperti orang tua.
Dalam perumpaan lain, ada istilah 'gembala yg baik', ada tambahan sifat 'baik', yang juga dekat dg 'mengenal domba-dombanya'. Kenal, tak sekadar hafal, tapi juga dekat, akrab. Memahami apa yg jadi kebutuhan, apa yg baik, tak hanya yg diinginkan. Ada visi yang terang.
Menimba inspirasi dari khazanah ini rasanya amat penting, khususnya hari2 ini, ketika kita banyak berharap pada pemerintah. Claus Offe, seorang ahli yg tulisannya pada 2009 menginspirasi saya, bahkan menyebut istilah 'governance' sbg penanda yg kosong (empty signifier).
Menurut Offe, ada problem dlm kata 'governace' jika ditilik dari perspektif strukturalisme. Ia tak mengacu pada satu konsep tertentu, tetapi berada pada relasi dengan tanda-tanda yg lain (semesta tanda). Bisa jadi, governance itu tak berkaitan langsung dg government belaka.
Saya tak akan ndakik2 ke konsepsi filosofis. Selain nggak nyandhak, juga di luar motif bahasan ringan saya. Inti kegelisahan saya: dlm cuaca kekuasaan yg semakin terdesentralisasi, tak lagi pejal tergenggam, jangan2 memang apa yg disebut 'pemerintah' perlu pemahaman ulang?
Barangkali tinjauan ulang itu pun amat dekat dg apa yg terjadi hari2 ini, ketika kekuasaan, yg menurut Foucault, dipraktikkan dlm kapiler2, terpecah, berkeping, dan relasi-kuasa itu menyebar - kita pun blm mengenali secara utuh siapa 'pemerintah' yg berkuasa? Tilikan 'relasional'
Belum lagi kompleksitas hubungan 'power-property' yg juga membentuk & mempengaruhi struktur kekuasaan politik kita, semisal oligarkis atau aristokratik. Pembedaan antara 'institusi' dan 'struktur' pun mendesak dilakukan. Ini membantu kita memilah 'yg berkuasa' vs 'yg berwenang'
Kompleksitas, dan dlm taraf tertentu komplikasi, tentu saja konsekuensi dari pilihan2 politik yg kita ambil dan kita warisi pula. Tanpa perlu mendikotomikan dlm bingkai 'benar/salah', pemahaman ini penting dan perlu utk dipegang sbg sebuah faktisitas (keterberian yg niscaya).
Misal, tuntutan akan kebebasan sipil dan politik yg kita perjuangkan saat melawan Orba, punya konteks dan konsekuensi politik dan administratif. Barangkali trade off-nya inefisiensi, inefektivitas (ekonomi), atau instabilitas (politik), dan gesekan2 (sosial budaya).
Konsekuensi dr tuntutan utk keluar dr represi Orba adalah desentralisasi politik dan fiskal, otonomi yg lbh kuat, dan perayaan2 politik yg dr perspektif ekonomi mungkin boros. Tapi itu realitas. Terus menuntut kebebasan mutlak dan mengabaikan ekses atau konsekuensi ya jadi naif.
Sebaliknya, kerinduan pd efektivitas pemerintahan ala Orba juga bukan berarti tak bermasalah. Justru ini yg perlu terus kita ingatkan: romantisisme pd masa lalu yg stabil itu makan ongkos lain bernama kebebasan politik. Nah, berangkat dr sini rasanya kita sepakat menatap ke depan
Memeluk dan menghidupi api Reformasi, yg memang tak keliru jg disebut 'bablasan' Orba, dan memperlakukan realitas politik saat ini sbg panggung kontestasi. Ya, pertarungan 'Janusian', yg msh kerap mendua, maju mundur, eklektif. Itulah takdir kita sbg manusia-politik.
Ringkasnya, kita perlu merenungkan problem subyek dlm politik kita. Lalu dikaitkan dg institusi dan struktur politik. Dan ditimbang konteks sosio-politik yg melingkupi, ditambah corak administrasi yg jg penting dihitung. Ini semesta realitas & tantangan yg kita hadapi. Rumit ya?
Kita ingin pemerintah(an) yg efektif, responsif, ditopang kerja birokrasi yg profesional-sigap. Teriakan itu keluar dr mereka yg tak mau melucuti atau mengorbankan satu atau bbrp aspek kehidupan kita. Politik, ekonomi, kultural, administrasi. Lalu kita mulai darimana?
Kalau meminjam James Petras, dulu kita baru berhasil menumbangkan 'yang dipilih' (the elected), tp blm bisa menundukkan 'yang ditunjuk' (the apointee). Institusi berubah, struktur tetap. Aktor politik boleh baru, struktur birokrasi masih sama. Ada gap ideologis yg akut.
Ketika kita melandaskan format politik pd demokrasi (entah liberal, Pancasila, etc), corak administrasi masih weberian. Padahal di negara maju, ketika ideologi politik berubah, otomatis corak administrasinya menyesuaikan. Ini yg tak terjadi di sini. Maka semua presiden kesulitan.
Sejak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan kini Pak Jokowi, isu delivery, kecepatan, ketepatan, responsiveness, dll terus saja ada. Banyak program terobosan tak berjalan. Ada komplikasi yg tak terselesaikan krn belum selarasnya desain politik dengan model administrasi publik kita.
Bisa saja kita berteriak: tuntaskan reformasi birokrasi! Ini sdh dimulai sejak Pak SBY tapi mandek. Kenapa? kita tak pernah menyusun cetak biru yg mendalam-mendasar, mulai dr fakta sosiologis kita. Saya akan pinjam tipologi Clifford Geertz utk menunjukkan problem ini.
Geertz membedakan tiga model antropologis orang Jawa: santri, priyayi, abangan. Menjadi birokrat itu tiket menjadi priyayi. Bagaimana logikanya mereka dituntut menjadi pelayan publik? Nah, ini asumsi antropologis yg lolos dr perumusan desain reformasi birokrasi kita.
Proyek reformasi birokrasi musti dimulai dr sini: merumuskan model birokrat yang sesuai dg visi dan tuntutan reformasi politik, cita2 Indonesia. Lalu bangun kelembagaan yg sesuai, kurikulum yg mendukung, dan ukuran kinerja dan lingkungan kerja yang sesuai dg visi reformasi.
Pula dg reformasi politik. Kita kerap gagal membedakan institusi dan struktur. Parpol itu bagian institusional sistem politik demokratis yg harus ada. Bahwa praktiknya parpol banyak yg tidak sesuai dg ideal demokrasi, itu soal struktural. Proyek kita membangun kelembagaan yg kuat
Saya bukan ahli. Tapi sy membayangkan, intervensi 'teknokratis' bisa dilakukan utk mereformasi struktur politik kita, misalnya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Banyak teori dan best practice bisa diterapkan dan kami pernah mencoba, misalnya dg isu pajak.
Fakta lain ya otonomi daerah. Ini kan konsekuensi pilihan kebebasan dan juga konstitusional. Bahwa ada ekses, ini soal lain. Tapi mendorong desentralisasi politik dan fiskal berjalan beriringan, lebih akuntabel dan berdampak pd kebaikan publik itupun mandat konstitusi.
Saya gremengan ini cukup dulu. Ini cuma spontan karena sekilas lewat di kepala. Sy mendorong pemerintah yg kredibel, akuntabel, profesional. Tapi kita jg tak boleh naif, agenda menuntaskan reformasi msh panjang dan berat. Banyak riak dan tantangan. Namun tak boleh kendor.
Kita berada pd suatu kompleksitas yg menuntut kejernihan berpikir dan bersikap. Ini bukan masalah orang per orang, atau rezim tertentu. Ini tantangan kita. Bagaimana soal kewenangan, kuasa, pelayanan publik dan kerja2 politik bisa direngkuh dlm satu tarikan nafas. Ini panggilan!
