Thread by @DiniHrdianti

HALAL INDONESIA UNTUK MASYARAKAT DUNIA 🇮🇩🇮🇩

1. UU OmnibusLaw beri kemudahan pelaku usaha peroleh sertifikasi halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan produk. MUI adalah lembaga yang berwenang menetapkan kehalalan produk.

@KemenkopUKM
#OmnibusLawBerkah

2. UU OmnibusLaw ini beri kepastian hukum, pertanggungjawaban, dan keterukuran bagi para pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

#OmnibuslawBerkah

3. UU OmnibusLaw beri ruang peran serta masyarakat melalui Ormas Islam untuk mendirikan LPH, penyiapan auditor halal, penyelia halal, dan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

#OmnibusLawBerkah

4. Semangat Omnibus Law membebaskan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK atau dengan istilah nol rupiah.

#OmnibuslawBerkah

5. Sertifikasi halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bisa didasarkan atas pernyataan diri atau self declare berdasarkan standar halal yang ditetapkan BPJPH.

#OmnibuslawBerkah

6. Self declare produk UMK tidak bermakna pelaku usaha bisa begitu saja menyatakan produknya halal tanpa dasar. Tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai dasar kehalalan produk.

#OmnibuslawBerkah

7. Kaidahnya jelas, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Produk dengan No Risk dan Low Risk boleh dilakukan self declare. Kalau yang bukan No Risk dan Low Risk ya tidak boleh self declare.

#OmnibuslawBerkah

8. Untuk memudahkan pelaku UMK, Kemenag akan terbitkan panduan atau standard self declare produk halal. Semua produk dengan self declare wajib ikuti mekanisme yang diterbitkan BPJPH.

#OmnibuslawBerkah

9. Self declare dan standarnya diharapkan menjadi solusi sertifikasi halal bagi produk UMK di tanah air yang jumlahnya mencapai 64juta.

#OmnibuslawBerkah

10. Mari terus tingkatkan kesadaran halal masyarakat demi mewujudkan Halal Indonesia untuk masyarakat dunia.

#OmnibusLawBerkah