Thread by @__MV_llestari__

PANGDAM DUDUNG KITA DUKUNG

.
.
.
.

Sesaat kita dibuat bingung dengan pernyataan Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setyono yang mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya unsur dugaan pidana pada pemasangan baliho.

Padahal, bukankah sudah keburu diperintahkan untuk dicopot oleh Panglima Kodam Jaya?
m.cnnindonesia.com/nasional/20201…

Bukan pada legalitas formal siapa berhak memasang dan mencopot baliho-baliho tersebut, tapi kenapa itu diucapkan oleh Karo Penmas Polri, apalagi ditengah harapan besar warga masyarakat atas terciptanya suasana tenang setelah heboh Bandara dan Petamburan.

"Apa peristiwa pidananya? Ada ga yang melaporkan?" Demikian jawaban Karo Penmas kepada wartawan yang bertanya padanya.

Dia menjelaskan pula bahwa aparat penegak hukum memiliki sejumlah aturan yang mengikat dalam penanganan suatu perkara.

Ada sejumlah delik-delik yang harus dipenuhi sebelum mengusut sebuah kasus tertentu.

Ketika wartawan mencoba menyandingkan bahwa sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Herwin Budi Saputra menilai spanduk bergambar MRS mengandung makna provokasi, jawabannya :

"memangnya ada apa dengan Indonesia sampai ada revolusi akhlak? Isinya provokasi,".

Sebagai substansi, pernyataan Karo Penmas Itu benar. Tak ada yang melapor, ada tupoksi siapa yang harus menurunkan baliho dan dia sebut secara eksplisit adalah satpol PP.

Tak ada yang salah sedikit pun jawaban tersebut bila ranahnya adalah acuan hukum yang berlaku.

Namun, Pangdam yang menterjemahkan apa dan bagaimana tupoksinya sehingga mengambil kebijakan itu juga punya landasan hukum yang di yakininya benar.

Di sisi lain, beliau pun pernah berujar tak takut bila pada akhirnya harus dipersalahkan.

"Tanda-tanda Pangdam sebentar lagi akan tumbang? Akan harus dikalahkan oleh para pembuat rusuh?"

Bukan pada pribadi Brigjen Awi yang terkesan tak menganggap esensi revolusi akhlak yang dikobarkan MRS kita harus bertanya, namun jabatannya.

Ketika pernyataan sebelumnya bahwa masalah pemanggilan MRS diserahkan kepada penyidik sebagai sang pemilik kewenangan, kita dapat paham.

Ada dua wilayah hukum Polda yakni Jabar dan DKI dan sehingga kapasitasnya sebagai wakil Polri dapat kita mengerti.

Namun ketika masalah baliho yang dicopot Pangdam adalah wilayah DKI saja, kenapa bukan Penmas Polda Metro yang berbicara?

Apakah tidak lebih bijak bila yang berbicara adalah pemilik kewenangan wilayah, yakni juru bicara Polda Metro yang harus menjawab?

Faktanya, kini pecopotan baliho di DKI Jakarta mendapat respon dari Mabes Polri.

Tak terlalu salah bila kita beranggapan masalah ini sudah pada level nasional.

Atas fakta ini, cerita yang bagaimana akan menjadi makin seru dan kemana arah akan menuju, hingga level apa negara punya institusi akan terlibat, kita tunggu saja.

Bukan cerita biasa apalagi tanpa makna bila tanda-tanda seperti itu tampak. Bisa saja cerita ini memang sedang mengarah pada posisi Pangdam yang saat ini justru sedang menjadi pahlawan. Profil dinanti masyatakat yang bermimpi punya pimpinan tegas.

Bila pada akhirnya Pangdam benar harus turun, bukan salah rakyat beranggapan bahwa itu adalah tanda kita kalah. Kita tak pernah tahu di mana sebenarnya kita berdiri.

Bukan hal mustahil pula bila pertanyaanya adalah benarkah Presiden sekuat kita pikir, tak lagi kita yakin.
.
.
.