Thread by @__MV_llestari__

SAATNYA KAPOLDA BARU BERAKSI
.
.
.
.

Sebelumnya, PSBB sudah diperpanjang sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 22 November 2020.

Kembali si Gubernur memperpanjang untuk 14 hari kedepan yakni 23 November hingga 6 Desember.

Sebelumnya, dia enjoy hadir pada kerumunan di rumah RS di Petamburan meski abai terhadap aturan yg dia buat sendiri.

Kembali si Gubernur ingin membuat ide bagaimana menampar mulutnya sendiri. Aksi Bela Kebenaran & Keadilan akan digelar di depan Balai Kota pada 27 November '20.

Kerumunan. Entah berapa banyak dia ingin kumpulkan, yang jelas ide atau gagasannya seperti guyonan tak lucu guna sensasi dangkal atas esensi tak jelas isi kepalanya.

Mungkin sebagian orang akan marah dengan cara-caranya. Tak tahu diri, egois, hingga tak punya otak akan segera dipanennya, dan namun dia senang.

Menjawab apa yang menjadi tindakan Pangdam Jaya yang sedang viral dan menuai dukungan masyarakat yakni menurunkan baliho, mungkin bukan sesuatu yang berlebihan untuk menggambarkan acara aksi bela kebenaran dan keadilan itu diagendakannya.

Anis menjawab dengan rencananya sengaja membuat kerumunan baru, dan tak berlebihan pula bila kita anggap dia pun ingin tahu apa jawaban sang Pangdam.

Dia ingin panggung baru di mana harapannya adalah kehadiran Pangdam. Dia memancing pada air yang sedang keruh.

Apakah Pangdam akan terpancing dengan kembali menurunkan pasukannya, seharusnya tidak. Itu akan dibaca dengan mudah oleh Mayjen Dudung sebagai bukan ruang dan ranahnya sebagai Pangdam Jaya. Itu ruang berbeda.

"Emang turunin baliho adalah ruang dia?"

Kita dapat berdebat panjang lebar tentang hal itu, tentang Operasi Militer Selain Perang yang dijadikan sebagai dasar hukumnya.

Yang jelas, tindakan itu sudah menuai tanggapan positif dan ungkapan rasa senang dari masyarakat hingga anggota dewan sekali pun.

Bukti, dengan mudah dapat kita tunjukkan, bunga ucapan dukungan padanya, banjir dan meruah.

Penggantian dua Kapolda adalah akibat teguran Presiden kepada Kapolri atas kinerja dan cara menangani peristiwa Petamburan hingga Kabupaten Bogor.

Ada hal tak tepat dilakukan kedua pejabat itu hingga mutasi adalah apa yg mereka dapat.

Yang jelas, Pangdam Jaya langsung bersikap dgn memerintahkan pasukannya mendukung dan mendorong Satpol PP hingga turut membantu mencopot banyak baliho liar tak lama setelah pencopotan itu.

Pangdam Jaya menangkap sinyal apa yang dimaksud atas mutasi dua Kapolda dengan tindakan tegas berdasar interpetasi tupoksi yang dia miliki. Mencopot baliho liar yang tak sanggup dilakukan institusi lain adalah bagian dari tugasnya.

Dia terpanggil melakukan itu tanpa menunggu lagi perintah Pangab maupun atasannya yang lain. Dan sangat mungkin, itulah makna atas apa keinginan Presiden sebagai Panglima tertingginya. Yang jelas, dia melakukan itu berdasar hukum atas interpetasinya terhadap UU yang dimilikinya.

Salahkah? Lakukan saja uji materi. Tanyakan saja pada para ahli hukum. Disana, akan ada perdebatan akademis demi logis sebuah keputusan yang sudah terjadi.

Maka, ketika Pangdam berucap akan menghajar mereka yang kembali akan memasang baliho yang telah diturunkannya, jelas tampak, dia merasa sangat yakin bahwa keputusannya benar.

"Terus apa hubungannya dengan acara yang akan digelar nanti?"

Seharusnya Kapolda yang harus hadir. Dia akan diminta mampu menterjemahkan sampai batas mana tupoksinya. Seperti Presiden pernah bersinyal : " keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi!" seharusnya menjadi kalimat kunci baginya melakukan tugasnya.

Contoh kasus bahwa, bahkan Idul Fitri saja, hari raya terbesar keagamaan dan umat diminta mengerti dan kemudian semua patuh, kenapa memaknai aksi bela-belaan yang bersembunyi pada ritual agama harus lebih istimewa? Akan diijinkan?

.
.
.
Seharusnya, petugas keamanan justru menangkap kegiatan ini sengaja bersembunyi dan memakai baju dengan rujukan agama yakni Sholat berjamaah hanya demi agenda.

INI BUKAN TENTANG ACARA KEAGAAM. INI HANYA CARA MEREKA MENCARI SENSASI.

atas narasi yang akan mereka tampilkan nanti, "negara memusuhi umat", ketika tindakan aparat demi tegaknya hukum membubarkannya.
.
.
.

"Kira-kita, kemana sih arah Gubernur ingin tuju?"

Memaknai posisinya yang sedang dan makin ga jelas, sensasi biasanya lebih efektif dibanding kerja keras. Sekeras dan sehebat apapun cara dia bekerja, tanggapan akan tetap sinis. Terlalu rusak namanya untuk dapat diperbaiki.

Dengan SENSASI, cara pandang baru akan dia dapatkan. Namanya akan terus disebut. Ada cara dimana eksistensi adalah TENTANG MENJADI TRENDING. Dengan trending, seringkali tak lagi penting apa itu baik atau buruk. Cara seperti itu bukan lagi menjadi hal aneh.

Mengumumkan pelarangan perayaan Natal tepat setelah ramai-ramai berkumpul di Petamburan, harapan ingin dituai adalah protes dan marah kaum minoritas itu atas tak adilnya aturan.

Protes tak didapat, apalagi marah. Si minoritas tak terlalu pusing dengan agitasinya.

Memperpanjang PSBB dan langsung mengumumkan rencana kumpul-kumpul pada acara aksi bela keadilan dengan cara sholat jamaah, entahlah drama apa lagi ingin dia buat. Pangdam yang salah langkah, sangat mungkin akan membuatnya menjadi sangat tenar.

Di sinilah peran Kapolda dinanti. Pesan Presiden hanya satu, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Mereka yang akan berkumpul pada acara itu meski menggunakan tema jaga jarak, adalah rakyat yang terancam jiwanya.

Akankah Kapolda memahami esensi perintah Presiden seperti Pangdam sudah lakukan, seharusnya tak perlu kita ragukan lagi.

Irjen Fadil ada dan menjabat Kapolda adalah karena akibat tak teresponnya dengan baik peristiwa kumpul-kumpul di Petamburan.

Tak logis adanya bila kumpul-kumpul yang sama akan membuatnya diam.

Bukan Pangdam datang meski di harap, Kapolda dengan pasukannyalah akan menegakkan apa makna hukum dan aturan PSBB.

Acuannya sangat jelas, sholat Ied saat perayaan Idul Fitri & Idul Adha saja tak dilakukan ramai-ramai karena hormat pada hukum negara dalam masa pandemi, kenapa ini cuma kumpul-kumpul harus mendapat ijin?

Apapun alasannya, sholat Berjamaah dalam aksi ini seharusnya tak lebih tinggi derajadnya dibanding Sholad Ied saat Idul Fitri dan Idul Adha.
Seandainya benar iklan Aksi Bela Keadilan dan Kebenaran ini diijinkan Gubernur, SHAME ON YOU ANIS !
.
.
.

koreksi : KEAGAMAAN.