Thread by @prastow

Baiklah, kita jelaskan ke kak @elisa_jkt demi pemahaman publik yang benar. Kak Elisa terkesan heroik belain Pemda, tapi rawan membenturkan sentimen Pusat vs Daerah di masa pandemi. Beliau gagal membedakan Daerah dan Pemerintah Daerah, & kaitannya dg bencana nasional.

Sebuah utas

https://twitter.com/elisa_jkt/status/1338415722280587268

1. Kita sepakat covid-19 adalah bencana nasional, artinya penanganannya harus di level nasional, apalagi dampak & cakupan sangat luas dg penyebaran yg masif. Maka diterbitkan Perppu 1/2020 (ditetapkan jadi UU 2/2020), sbg landasan hukum penanganan dampak pandemi. @elisa_jkt

2. Perppu 1/2020 sdh sering saya bahas. Intinya ingin mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi sekaligus. Ada kelonggaran anggaran dg pelebaran ruang defisit, perluasan opsi pembiayaan, refocusing dan realokasi APBN/D, dan kebijakan stabilitas sektor keuangan.

3. Jadi jelas ya, Perppu 1/2020 ini kebijakan nasional yg mengikat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi jangan dipersepsikan ini Pusat semena-mena mengabaikan kepentingan Daerah. Koordinasi Menkeu-Mendagri dg Daerah sangat intens. Refocusing & realokasi APBD pun terjadi.

4. Singkatnya, ada alokasi Dana PEN yang disinggung Kak @elisa_jkt , sebesar Rp 695,2 T. Nah, jangan dikelirupahami seolah ini semua utk Pusat dan Daerah mlongo. Tidak! Ini anggaran buat seluruy warga negara Indonesia melalui serangkaian bauran kebijakan. Simak tabel ini ya

5. Itu alokasi Perlindungan Sosial Rp 203 T, baik PKH, sembako, Prakerja, BSU, Banpres Produktif dll ya buat seluruh rakyat Indonesia yg berhak, tak memandang lokasi tinggal. Ini namanya Program Nasional. Pemda bs mendukung dg realokasi APBD utk Bansos, selain BLT Dana Desa.

6. Insentif lain itu juga buat seluruh rakyat Indonesia yg berhak, termasuk BUMN yg melayani warga. Insentif utk UMKM, insentif pajak, kepabeanan, dan lbh eksplisit Sektoral K/L dan Pemda (ini yg disalahpahami kak @elisa_jkt seolah dukungan utk Pemda seuprit shg abai pada Daerah)

7. Ini update terkini realisasi anggaran PEN. Meski belum maksimal di beberapa aspek, tapi cukup optimal dan inilah yang bisa kita upayakan utk melawan pandemi. Akselerasi dan ketepatan terus diperbaiki. Insya Allah sd akhir Desember 2020 bisa terealisasi seluruhnya.

8. Dan ini partisipasi aktif Pemda dlm rangka menangani covid. Hasil realokasi dan refocusing APBD digunakan untuk menangani pandemi ini. Pengawasan dan koordinasi terus dilakukan. Maka ada skema dukungan DID dan DAK non fisik, yg angkanya dikutip @elisa_jkt , seolah seuprit.

9. Kalau saya jembreng lebih rinci, ini alokasi anggaran PEN, dan tersaji juga yang khusus utk Pemda. Sifatnya dukungan tambahan, di luar alokasi pokok. Ada DID (Dana Insentif Daerah), cadangan DAK fisik, insentif tenaga kesehatan, dan yg dipersoalkan @elisa_jkt : Pinjaman Daerah

10. Pinjaman Daerah ini dukungan tambahan, karena Pusat tahu PAD merosot tajam. Di sisi lain supaya ada akuntabilitas dan effort di Daerah. Jadi bukan sekadar bagi2 duit yg bablas nggak jelas. Bbrp Pemda sdh memanfaatkan ini, termasuk Pemprov Jawa Barat dan Pemprov DKI.

11. Penutup, saya perlu sampaikan sekali lagi skema dukungan Pusat dlm rangka otonomi daerah yaitu transfer ke daerah dan dana desa. Nilainya fantastis, di atas Rp 700 T. Ini uang gede, musti diawasi agar penggunaannya pun tepat dan membawa maslahat bagi rakyat.

12. Sekian penjelasan saya, semoga jelas bagi @elisa_jkt . Terima kasih telah mengkritik Pemerintah Pusat. Saya tambahin amunisi agar kritik Anda berbobot, bukan merosot. Apapun, semoga cinta Indonesia belaka yg menggerakkan jiwa dan laku kita. Salam sehat!