Thread by @elisa_jkt

Salah. Saya gak belain Pemda. Persentase PEN hny pembuka. Bahasannya adalah bagaimana PEN masuk ke finansialisasi. Coba baca twitnya sampai selesai tmsk ajakan kpd orang yg paham soal finansialisasi utk mengkatalogkan apa saja dlm dana PEN yg berubah menjadi itu.
Bapak minat?

https://twitter.com/prastow/status/1339047471670939650

Lain kali gua kasih contoh yg gak ada urusannya soal Pemprov atau Pemda dah ...
😑😑

Barangkali minat?
Mas @prastow.

https://twitter.com/elisa_jkt/status/1338423002162065410

Selama ini studi spt itu justru sayangnya banyak dilakukan scholar luar negeri. Walaupun orang Indonesia, tapi institusinya bkn di Indonesia. Misalnya Abidin Kusno soal finansialisasi hak hunian layak. Atau Gavin Shatkin, soal infrastruktur.
Nah harusnya ada jg hasil dr sini.

Lalu dianalisa lagi apa yg mungkin berubah sesudahnya? Apakah menghasilkan rejim finansial baru? Kalau terkait dgn PEN Pemda, terutama Pemda dgn APBD besar (dan PDB besar), apakah akan mengubah hubungan ekosospol Pemda dan Pusat?

Ini arahnya. Bukan soal detil.

Setiap kejadian besar akan menghasilkan perubahan besar. Lihat krisis 2008. Alokasi dan “kreativitas” pada PEN pun bisa meninggalkan jejak bahkan mengubah sesuatu.

Misalnya (sayanynya) masih konteks Pemda, dlm hal ini DKI. Apakah krn transformasi PEN mejadi alat finansial malah justru “mempermudah” DKI utk membiayai anggaran yg tdk ada hubungannya dgn misi PEN. Apa coba justifikasi bayarin stadium BMW sampai 1.1T pakai pinjaman PT SMI?

Jadi saya ngomong konsep dan transformasi serta (contohnya) perubahan relasi, ini orang2 pada jawabin atau komen balik soal detil2 APBN - yg sama sekali gak saya bahas.

Ya lost in translation BAPAK IBU.

Soal gak ada “makan siang gratis” itu artikel yg saya kasih menunjukkan referensi ke sana - walau konteks global. Siapa pemenang sesungguhnya dr krisis dan penanggulangan krisis ini?

Apakah di Kemenkeu gak ada kajian kritis spt di atas?
Ya acap kali kajian spt itu “kekiri2an” sih ...