Thread by @KontraS

[Rilis] Pemerintah makin mempersempit ruang kebebasan berkumpul dan berserikat dengan mengeluarkan Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol & Atribut serta Kegiatan FPI.

Dengan menggunakan UU Ormas sebagai dasar hukum yang berbahaya bagi demokrasi.

Pembubaran seperti ini tidak efektif untuk mengatasi kekerasan sipil, memprovokasi kebencian, bahkan menggerogoti sendi Demokrasi.

Pernyataan bahwa organisasi yang tidak memperpanjang atau tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dalam hal ini, FPI sebagai organisasi yang secara de jure bubar, tidaklah tepat.

Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 UU Ormas, yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait larangan penggunaan simbol dan atribut FPI, Pasal 59 ayat (4) UU Ormas melarang penggunaan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi separatis atau organisasi terlarang.

Namun, UU Ormas sama sekali tidak memberikan definisi ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi terlarang. Yang secara de Facto dapat menimbulkan mispersepsi atau pemahaman yang rancu bagi masyarakat luas.

Penjatuhan sanksi, pelarangan kegiatan, ataupun pembubaran organisasi secara sepihak oleh negara dengan menggunakan UU Ormas sebagai dasar hukum, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, membatasi kebebasan sipil, serta berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.

Pembubaran seperti ini secara jangka panjang tidak efektif untuk mengatasi kekerasan sipil, provokasi kebencian, dsb, bahkan menggerogoti sendi-sendi demokrasi Indonesia. Mungkin justru akan membuat bom waktu.

Juga ketiadaan mekanisme hukum, menunjukkan penindakan secara subjektif . Terlebih, tindakan yang diambil dari keputusan secara sepihak oleh Negara, kerap memunculkan stigmatisasi pada individu atau kelompok tertentu yang kemudian mendapat tindakan sewenang-wenang.

Selengkapnya di kontras.org/2020/12/30/mel…