Sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah dan pendukungnya menyampaikan informasi tersebut tak lama setelah majalah ini menurunkan dua laporan utama soal kembalinya Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Syihab dari Arab Saudi. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Bagaimanapun, kepulangan Rizieq membuat pemerintah gusar. Hingga akhirnya pada Rabu terakhir 2020, pemerintah mengumumkan pelarangan organisasi yang telah berdiri selama 22 tahun itu. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Kami pun segera bergerak mengumpulkan berbagai informasi dari para pejabat yang mengetahui proses terbitnya surat keputusan bersama enam menteri dan kepala lembaga negara. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Berdasarkan penelusuran kami, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. membentuk tim kecil untuk mengkaji pelarangan FPI dan aktivitasnya. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Seorang narasumber juga bercerita bahwa pemerintah mendapat masukan dari kalangan pengusaha. Pebisnis mengeluhkan soal dampak dari aktivitas Rizieq Syihab dan FPI terhadap keberlangsungan usaha. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Kami pun mendapat cerita bahwa rencana pembubaran FPI sesungguhnya pernah muncul pada akhir 2016 silam. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Saat itu, Rizieq Syihab menggelorakan unjuk rasa untuk mengepung Ibu Kota dan menuntut Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, dipenjara karena dianggap menodai agama. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Ide itu disampaikan oleh Kapolda Metro saat itu, Mochamad Iriawan, kepada Jenderal Tito Karnavian yang menjabat Kapolri. Namun usulan itu lenyap begitu saja. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Dalam rapat redaksi majalah ini, cerita soal FPI diputuskan menjadi laporan utama. Kami memandang bahwa publik perlu mengetahui cerita di balik terbitnya SKB pelarangan FPI. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Meskipun dimungkinkan secara hukum, pelarangan secara sepihak, tanpa melalui proses di pengadilan, tetaplah membahayakan demokrasi di negeri ini. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Apalagi, belakangan represi terhadap FPI sangat berlebihan. Puncaknya adalah tewasnya enam anggota laskar FPI yang terjadi pada 7 Desember lalu. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Sebelumnya, majalah ini membuat laporan utama soal tewasnya enam pengawal Rizieq Syihab yang dipenuhi berbagai kejanggalan. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Pekan lalu, kami kembali menelusuri peristiwa tersebut dan menemui saksi mata penting, yaitu sopir derek yang berada di Rest Area Kilometer 50. Sopir itu sempat mengikuti rombongan mobil polisi yang mengangkut empat anggota Laskar FPI. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Kesaksian sopir itu semakin mematahkan keterangan polisi, yang juga berbeda-beda sejak awal. Pernyataan Badan Reserse Kriminal Polri bahwa empat anggota Laskar FPI ditembak petugas di kilometer 51 karena mencoba merebut senjata pun terpatahkan. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Pembaca, ini adalah kali keempat kami menurunkan laporan utama soal Rizieq Syihab dan FPI dalam dua bulan terakhir. #DiBalikLiputan#SetelahFPIDilarang
Bagi kami, tak ada yang lebih penting selain menyampaikan kepada publik soal fakta yang sebenarnya terjadi.
Pembaca, sebuah liputan panjang di majalah Tempo sering kali berawal dari sepotong informasi.
Ini yang terjadi sebelum kami menurunkan liputan khusus tentang isu pelanggaran hak asasi manusia terkini—21 tahun setelah reformasi. #DiBalikLiputan#PelanggaranHAM
Awalnya, belasan foto masuk ke akun WhatsApp salah seorang anggota Desk Nasional majalah ini pada Oktober lalu. Si pengirim mengisahkan foto-foto itu adalah potret perlawanan masyarakat adat Rakyat Penunggu di Langkat, Sumatera Utara. #DiBalikLiputan#PelanggaranHAM
Mereka melawan penggusuran yang dilakukan petugas perusahaan perkebunan milik negara bersama puluhan aparat keamanan. Wajah mereka di foto-foto tersebut terlihat mengenaskan. #DiBalikLiputan#PelanggaranHAM
Majalah Tempo pekan ini memuat film Indonesia pilihan sepanjang 2020. Dibandingkan dengan tahun lalu, ada perbedaan mendasar dalam penjurian kali ini: pilihan filmnya tak sebanyak tahun kemarin! #DiBalikLiputan#FilmPilihanTempo
Pandemi Covid-19 yang menyeruak pada Maret lalu menutup bioskop dan menjegal laju sinema Indonesia yang sedang bergeliat. Dunia perfilman kita pun kelimpungan. #DiBalikLiputan#FilmPilihanTempo
Tren peningkatan jumlah produk film, penonton, hingga layar teater terhenti begitu saja. Sempat gagap beradaptasi dengan situasi tersebut, ekosistem film perlahan-lahan menemukan dan menciptakan jalur-jalur baru untuk menjumpai penonton. #DiBalikLiputan#FilmPilihanTempo
Terjeratnya Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi bantuan sosial memunculkan diskusi di antara jurnalis majalah ini. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Berkaca dari sejumlah kasus sebelumnya, kami menduga Juliari bukanlah satu-satunya pejabat yang menikmati duit dari penyelewengan bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Dalam kasus suap ekspor benih lobster yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, misalnya, duit suap mengalir ke berbagai pihak. #DiBalikLiputan#KorupsiBansos
Pembaca, sebagian misteri yang menyelubungi kematian enam anggota Laskar Khusus FPI terjawab pada Selasa, 8 Desember 2020. Sehari sebelumnya, publik hanya mengetahui kronologi versi polisi. #DiBalikLiputan#PolisiVersusFPI
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengatakan keenam laskar tewas usai baku tembak di tol Jakarta–Cikampek Kilometer 50 pada Senin dinihari. Empat anggota FPI lain disebut melarikan diri. #DiBalikLiputan#PolisiVersusFPI
Seorang pentolan FPI mempertemukan kami dengan dua anggota FPI yang “selamat” dari bentrokan itu. Keduanya merupakan sopir dan penumpang mobil kedua pengawal rombongan Muhammad Rizieq Syihab. #DiBalikLiputan#PolisiVersusFPI
Presiden Jokowi semestinya tidak tergoda iming-iming politik itu dan tidak membiarkan manuver yang mengobrak-abrik konstitusi. Dalih PDIP bahwa GBHN diperlukan untuk menangkal ideologi radikal sungguh tak masuk akal.
A THREAD
Rangrangan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Dicetuskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kongres di Bali, Agustus 2019, kembalinya GBHN akan diwujudkan lewat amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Perubahan ini akan membawa negara kita ke tatanan otoriter.
Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi.
A THREAD
Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik.
Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah.