Iseng2 liat bbrpa mention, kayaknya isu Taliban dg video tahun 2019 sebelum demo mahasiswa dimunculin lagi. Berbarengan dengan mulai menghangatnya penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19.
Ada apa ya?
Hmm...
Masih laku “jualan” isu Taliban di KPK? 😊
Dugaan saya, setelah ini Novel @nazaqistsha dkk akan diserang. Ya, menggunakan isu “Taliban” di KPK itu.
Dan mgkn dikaitkan dg penyidik2 yg sdg menangani kasus2 korupsi besar. Misal: kasus korupsi benur ataupun korupsi Bansos Covid-19 yg sdg dtangani KPK.
Kt liat ntar ya..
Kita doakan dan jaga bersama tmn Pegawai KPK yg sedang bersungguh2 berjuang menangani kasus2 besar saat ini. Smg kasus korupsi benur dan suap Bansos Covid-19 bisa diungkap seterang2nya. Tantangan mereka pasti tdk mudah.
Pimp KPK mestinya jg bs buktikan keseriusan mereka.
Jangan smpai lupa Harun Masiku dan sejumlah DPO ini ya...
Ada yg pake slogan hukum mati koruptor saat pandemi. Seolah2 sperti serius berantas korupsi.
Di UU, mmg ada “kondisi tertentu” diancam hukuman mati. Tp hanya korupsi kerugian negara (Pasal 2).
Sedangkan OTT kmarin SUAP Bansos Covid-19. Jenis korupsi & pasal yg berbeda.
Hal ini sejak lama sudah diingatkan, KPK tidak perlu kebanyakan slogan. Bekerja saja secara kongkrit. Dukunglah kerja para Pegawai KPK, maka lambat laun kredibilitas KPK akan kembali meningkat.
Kepercayaan itu tumbuh dari konsistensi..Teruslah bekerja. Buktikan dg kinerja.
Hukuman Mati ini sering muncul dlm 2 kondisi: 1. SLOGAN. Ya utk tunjukan seolah2 komitmen berantas korupsi. Pdhal blm ada koruptor dihukum mati.
Tentang INFLUENCER
**
Apakah pemerintah/lembaga negara/perusahaan butuh influencer?
Ya, butuh.
Karena pesan trkadang tdk bs disampaikan langsung ke masyarakat.
Tp ingat, masyarakat berhak menerima pesan yg benar, bukan kamuflase apalagi kebohongan yg dsmpaikan karena dibayar.
Tp, ada ga influencer yg baik?
Ada
Lalu, apa dan bagaimana sih influencer yg baik itu?
Sblum menjawabnya, pahami dulu makna sederhana influencer. Krg lebih bs begini: orang yg memiliki pengaruh dan diharapkan bs mempengaruhi pihak yg ditargetkan menerima pesan.
contoh Imbauan pake masker
Cukup ga dg pengumuman resmi sj? “hai Rakyat Indonesia, pakailah masker”
Selamat pagi...
11 orang mantan anggota DPRD Sumatera Utara ditahan 20 hari ke depan mulai tadi malam. #kpk_ri
mereka diduga menerima suap.
sebelumnya, 50 orang Pimpinan, Ketua Fraksi dan Angg DPRD lainnya telah diproses hingga putusan pengadilan. #janganKorupsi
Penahanan 11 tsk ini bagian proses hukum thd 64 Anggota DPRD Sumut (saat itu).
Tahap 1, KPK proses 5 Pimpinan;
Tahap 2, diproses 7 Ketua Fraksi;
Tahap 3, ada 38 angg DPRD, dan
Tahap 4 sekarang 14 org angg DPRD jd tersangka kasus suap.
3 org lainnya tdk datang saat dipanggil.
Kita sebenarnya sangat miris melihat korupsi masal yg terjadi di lembaga perwakilan rakyat tersebut. sebelumnya ada bbrpa anggota DPRD di sjumlah daerah yg jg melakukan korupsi bersama2.
Misal: di Malang total 41 angg DPRD dijerat korupsi.
Sebenarnya kita sedang hidup, berpikir dan berbicara di zaman apa dan tahun berapa ya? Sampai rencana diskusi di kampus diancam pembunuhan?
Semoga ancaman terkait penyelenggaraan diskusi di UGM tersebut menjadi perhatian serius dan diusut. Agar dapat diketahui siapa pelaku & motivasinya. Apakah dilakukan krn reaktif atau faktor lain?
Apalagi jk dibaca Siaran Pers FHUGM ada bbrpa nama lembaga besar yg disebut2.
Sudah ada penegasan dari Muhammadiyah Klaten ttg Pencatutan nama Muhammadiyah Klaten thd Penyelenggaraan Diskusi ilmiah mahasiswa CLS. @muhammadiyah
Skrg kt jd lebih paham gmn pentingnya sektor Kesehatan. Trmasuk gmn bahayanya jk nasib tenaga medis diabaikan.
Tapi, para koruptor ga mikirin itu. Bagi mereka uang berlimpah di sektor ini = peluang mencuri. Banyak korupsi terjadi di Sektor Kesehatan.
Bacalah...
Scr umum ini modus korupsi alat kesehatan yang pernah ditangani KPK. Bayangkan ketika alat kesehatan dibeli dg harga yg sangat mahal, tp pengadaannya dg persekongkolan dan uangnya mengalir pd pejabat2 tertentu.
Pdhal mgkn banyak RS yg kekurangan Alat Kesehatan.
KPK telah tangani sejumlah kasus korupsi Kesehatan. Setidaknya ada 2 Menteri Kesehatan yg diproses, beserta sejumlah pejabat di Kemenkes dan swasta.
Ada kajian jg yg dilakukan agar msg2 pihak lakukan perbaikan.
Silakan baca + ada lampiran resume kajian kpk.go.id/id/publikasi/k…