Thread by @abirekso

DISKURSUS PUBLIK, SJW & BUZZER

Sudah lama gak cuit rada serius. Pagi ini saya menanggapi secara akademik perdebatan publik terkait permintaan pemerintah yang secara terbuka untuk dikritisi. Akan ada 3 terma sy jelaskan untuk membuat jernih.

Bantu RT Keras #RakyatAkalSehat

1. Diskursus Publik - dalam perbincangan publik juga perlu jelas dan lugas dlm membabaca. Ruang publik memang diperbolehkan untuk membahas apa saja. Karena setiap orang memiliki posisi setara dalam berpendapat. Entah dia pejabat, rakyat ataupun penjahat. motiflah yang mbedakan.

2. Karena begitu setaranya, seringkali kita luput pada bentuk2 narasi. Mana yang kritik, mana yang tuduhan, mana yang argumentasi, mana yang insinuasi provokasi. Mana yang kebebasan berpendapat, mana yang kebablasan menghujat. Seakan-akan semua itu dianggap sama nilainya.

3. Ini problem kalau rendahnya literasi membaca tapi kemudian dilimpahkan dgn fasilitas ruang digital. Gak heran kalau logika falasi lebih digandrungi ketimbang verifikasi dan valsifikasi kemudian. Bahkan setiap narasi kebencian selalu ada pembenci yang digandrungi. Bahaya.

4. Makin hari, makin tebal kebencian terhadap pemerintah. Semua upaya dan keberhasilan nyata selalu dituding, dihujat, dibenci agar masyarakat turut serta orkestrasi kebodohan secara kolektif. Tiap menit ada argumen lurus, tiap detik pula diguyur oleh dentuman kebencian.

5. Polusi di ruang publik kita, adalah residu pertarungan elektoral yang aromanya masih membuat kita sesak hingga hari ini. Ruang egalitarian dalam strata komunikasi justru berevolusi menjadi kantong2 sektarian & ujaran kebencian. Tanpa fakta, tanpa data, hanya caci yg tersisa.

6. Sudah lewat 1 tahun pasca kompetisi elektoral tetapi ruang publik semakin tidak sehat. Bahkan yang nyata2 sebuah organisasi kekerasan bahkan kerap melacurkan diri dengan kelompok Teroris memiliki pendukung buta yang siap menjadi tikus2 percobaan.

7. Memang perlu ada kaukus tengah yang berpihak pada akal sehat. Demi menjaga narasi2 kebangsaan yang sifatnya bukan saja temporer mejelang kontestasi elektoral. Di samping kita juga perlu memperbanyak enklav2 deliberatif yang mampu menjadi inkubasi akal sehat generasi millenial.

8. Social Justice Warriors (SJW) - adlh segolongan kelas menengah tanpa kesadaran perjuangan yg hanya ingin eksis dalam komunitas atau ruang publik dengan topeng2 kritik dan gaya eksentrik. Golongan seperti apa mereka itu?

9. Mereka yg mengaku kiri tapi tidak membaca tuntas Karl Marx. Mereka yg merasa membela HAM tapi tidak pernah satu kalipun turun mengadvokasi. Mereka yg berdalih kebebasan tapi isinya kebencian. Mereka yang mengaku membela akal sehat, tapi niat awalnya menghujat.

10. Singakatnya SJW adalah mereka yang mau terkenal dengan dalih mebela HAM, dalih kritis dan lain2. Yg seketika jika diukur masih banyak kedangkalan dalam argumen apalagi cara pandang. Ini juga salah satu masalah ketika tipikal ini juga dipuja-puji oleh masyarakat luas. Bahaya!

11. Sebagai contoh, ketika seorang aktivis, akademikus, atau ekspertis mengkritik pemerintah untuk tujuan baik. Karena tentu Pemerintahan tidak boleh sepi dari kritik. Namun secara serampangan klmpk SJW mebisingkan pedebatan yang tidak berujung pada solusi. Menyedihkan.

13. Bertumbuhnya populasi SJW dalam ruang publik juga bukan membuat deliberasi demokrasi semakin membaik. Justru, kesan dan pesan yang di obral oleh SJW ketika tiba di telinga dan pikiran rakyat yang begitu minim literasi. Yang terbangun adalah demarkasi anti pemerintah.

14. Secara sadar SJW salah satu anak haram demokrasi. Keberadaanya belum tentu diharapkan, namun entah bagaimana mereka eksis. Barangkali, kita juga perlu berdialog dan mendiskursuskan secara etis akademis kepada kaum SJW. Agar energi nyiyirisme bisa berubah positif.

15. Buzzers - Sebenarnya praktik Buzzer pertama kali dalam kehidupan politik telah dilangsamkan oleh Pemerintahan Pak SBY. SBY lah yang menggunakan ruang media sosial berbayar sebagai juru bibir Istana. Bahkan masih basah dalam ingatan kita kemenangan Ke II SBY.

16. Presentase 60,8% kemenangan SBY pd periode ke II juga tidak lepas dari peranan buzzer-buzzer Cikeas. Yang dipersiapkan untuk mengawal pemerintahan SBY lima tahun kedepan. Sbgi Presiden yang sangat memperdulikan citra tentu fungsi buzzer amat sangat strategis kala itu.

17. Lantas pertanyaan, mengapa kala itu tidak bising? Ok, ternyata kita menemukan 2 hal yg paling menonjol. Pertama SBY banyak transaksional dengan kelompok2 fundamentalis agama. Kedua, SBY menjadi donor setia kesetiap media-media yang cenderung berlawanan dengan pemerintah.

18. Jadi itulah yang membedakan Presiden citra dan Presiden kerja. Pak Jokowi berbasis pada kerja, sehingga dirinya tidak terlalu mengedepankan citra. Terbukti caci-maki, tuduhan fitnah hingga detik ini tetap berlangsung. Presiden Jokowi tetap membuka ruang dialog & kritik.

19. Sekarang giliran Buzzer pemerintah. Begini, karena buzzer salah satu warisan yang telah dirintis pada era Pak SBY. Maka, sedari awal Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI. Buzzer Cikeas sudah lebih awal menjegal Pak Jokowi dlm agenda merusak Citra. Ada yg masih ingat?

20. Ini hukum alam demokrasi, ketika seorang kandidat dijadikan target jegalan demi mengubur sosok seseorang. Maka, secara alamiah pendukung Pak Jokowi juga membentengi dari serangan2 pemberang Pak Jokowi. Ini sesuatu yg alamiah dalam diskursus politik.

21. Seiring kali juga banyak orang yang tidak adil, semua bentuk komunikator pemerintah dituduh buzzer. Setelah Pak Jokowi terpilih kedua kali, Buzzer yang muncul juga dari kalangan2 baru pendukung Jokowi. Dlm setiap pertemuan Presiden Jokowi selalu meminta utk lebih humble.

22. Saya justru heran jika masih banyak orang menuding Pak Jokowi anti kritik. Bagaimana mungkin anti kritik, dicaci, dimaki bahkan difitnah yang tidak masuk akal pun Pak Jokowi tak bergeming apalagi baper.

23. Banyak orang juga memiliki standar ganda dalam memahami Buzzer. Mereka menuntut Pak Jokowi menertibkan semua Buzzer. Tetapi ketika Fadli Dzon membela FPI, kalian tidak pernah meminta Pak Prabowo menertibkan Fadli Dzon.

24. Terkait Buzzer ini buka semata-mata tanggung jawab Pak Jokowi. Jika penuntut itu cerdas dan cermat. Fenomena Buzzer juga tanggung jawab Partai Politik dan Media Massa. Acara busuk seperti ILC juga menjadi ekosistem tumbuh biaknya buzzer di ruang publik. Bgitu juga Parpol.

25. Sangat tidak adil jika seluruh kekeruhan dalam ruang publik, pergeseran hubungan sosial masyarakat semua ditumpahkan kepada Presiden Jokowi. Kita semua bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi. Ini saatnya urun tangan secara tulus dan tulus.