Ayo desak Presiden dan DPR untuk bersama-sama konsisten menjamin kebebasan berekspresi.
Tandatangani petisi di bit.ly/petisi-uuite. Gunakan tagar #SeriusGakJok dan sebarkan ke teman-temanmu!
Tandatangani petisi di bit.ly/petisi-uuite. Gunakan tagar #SeriusGakJok dan sebarkan ke teman-temanmu!
Presiden Joko Widodo membuka peluang dihapusnya pasal-pasal karet dalam UU ITE. Presiden meminta Polri lebih berhati-hati dalam menerapkan UU ITE, dan meminta Kapolri merumuskan aturan penafsiran UU ITE agar tidak mengancam rasa keadilan di masyarakat.
Tapi, pernyataan tersebut harus dibuktikan dengan aksi nyata. Sepanjang 2020, Amnesty International mencatat ada setidaknya 119 kasus akibat pasal karet UU ITE. Jika pemerintah dan DPR tidak berkomitmen lindungi kemerdekaan berpendapat, korban kriminalisasi bisa semakin banyak!
Desak Presiden @jokowi dan @DPR_RI:
1. Revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE.
2. Bebaskan mereka yang divonis bersalah melanggar UU ITE melalui amnesti.
1. Revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE.
2. Bebaskan mereka yang divonis bersalah melanggar UU ITE melalui amnesti.
3. Hentikan penyidikan dan pemeriksaan di kepolisian, atau kesampingkan perkara jika sudah di kejaksaan.
4. Tidak memanggil ataupun menahan mereka yang dilaporkan akibat pasal-pasal karet UU ITE.
bit.ly/petisi-uuite
4. Tidak memanggil ataupun menahan mereka yang dilaporkan akibat pasal-pasal karet UU ITE.
bit.ly/petisi-uuite
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
