Thread by @amnestyindo

Pemerintah minta dikritik, tapi ancaman kriminalisasi UU ITE masih di depan mata. Meski Presiden @jokowi sudah meminta @DPR_RI merevisi sejumlah pasal karet dan @DivHumas_Polri membuat aturan penafsiran #UUITE, ini tidak boleh jadi jargon belaka.

#TheRightsFacts

A thread

Pada 15 Februari 2021, Jokowi minta polisi lebih selektif menangani kasus UU ITE.

Faktanya, UU ITE sudah tujuh kali digugat ke Mahkamah Konstitusi!
Pasal 27 (3) yang mengatur pencemaran nama baik adalah pasal yang paling banyak digugat, tapi gugatan belum pernah berhasil.

Apa masalah di UU ITE?

Ada setidaknya tiga pasal bermasalah dalam UU ITE yang paling banyak digunakan sebagai dasar pelaporan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi.

Pertama, pasal 27 (3) tentang pencemaran nama baik.
Pasal ini bisa sangat subjektif tafsirannya. Ketentuan 'penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' bisa menimbulkan penafsiran bermacam-macam karena tidak ada ukuran objektif yang dimaksud secara jelas.

Kedua, pasal 28 (2) tentang ujaran kebencian dan SARA.
Tidak ada batasan jelas tentang SARA dan tindakan apa saja yang dianggap menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Karenanya, pasal ini juga berpotensi merepresi minoritas agama.

Kedua pasal karet tersebut juga rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang merasa tidak suka dengan pernyataan orang lain.

Ketiga, pasal 27 (1) tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.
Ketentuan 'muatan yang melanggar kesusilaan' ini tidak punya batasan yang jelas terkait pengaduan kesusilaan sehingga bisa memukul rata setiap aduan menggunakan pasal ini.

Pasal ini juga malah berpotensi mengkriminalisasi korban kekerasan seksual seperti kasus Baiq Nuril, yang menyebarkan bukti rekaman audio pelecehan seksual terhadap dirinya.
Jika tidak direvisi, korban kekerasan seksual rentan dikriminalisasi menggunakan pasal ini.

Walau banyak jurnalis, akademisi, aktivis, mahasiswa, dan pembela HAM yang mengkritik pemerintah atau mengangkat isu-isu yang dianggap sensitif oleh pemerintah seperti pelanggaran HAM di Papua dikriminalisasi dengan UU ITE, siapapun bisa kena.

Veronica Koman, yang mendokumentasikan pelanggaran HAM di Papua, dikriminalisasi dengan pasal berlapis, termasuk UU ITE.

Aktivis Muhammad Sandi jadi tersangka pencemaran nama baik karena mengadvokasi kerusakan lingkungan yang menimpa ratusan warga di Ketapang, Kalimantan Barat.

Delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap dengan dugaan melanggar UU ITE karena mengkritik pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Nyatanya, meski dikritik, UU Omnibus Law tetap disahkan.

Wisni Yetti, seorang ibu rumah tangga, melaporkan KDRT oleh mantan suaminya, Hasta Etika. Hasta melaporkan balik Wisni menggunakan pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan.

Pada 2020, setidaknya ada 119 kasus dengan 141 orang dilaporkan karena dianggap melanggar UU ITE, jumlah terbanyak dalam 6 tahun terakhir.

Pelapor terbanyak berasal dari pejabat negara (kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri, aparat keamanan).

Terlapor terbanyak adalah kelompok aktivis, pelajar dan mahasiswa, guru dan dosen, dan jurnalis.

Pemerintah harus:
1. Pastikan pasal-pasal dalam UU ITE tidak lagi digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi di luar batasan yang diizinkan sesuai hukum dan standar HAM internasional.

2. Pastikan UU ITE tidak disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan.

3. Cabut ketentuan pidana pencemaran nama baik yang terkandung dalam UU ITE, dan memastikan setiap laporan pencemaran nama baik ditangani secara perdata.

Jangan biarkan ada korban kriminalisasi kebebasan berekspresi lagi.
Bantu desak keadilan bersama di bit.ly/AmnestySignUp.