Thread by @atjehsultanate

SEBARKAN BERITA INI KEPADA SELURUH BANGSA ACHEH DI MANA BERADA.

Dalam hubungan dan hukum internasional ada perbedaan antara sokongan (support) dengan pengakuan (recognation), seperti halnya kasus Palestina yang sedang kita saksikan di depan mata kita sekarang.

Dunia internasional -terutama dunia Islam- memberi sokongan dan perhatian terhadap nasib bangsa Palestin yg sedang berjuang sengati menentang arogansi Israel.

Anehnya semua negara berbasis Islam (dunia Islam) tidak memberi pangakuan terhadap eksistensi Palestin sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Pada hal bangsa Palestin sudah memperjuangkan aspirasi politiknya sebagai sebuah bangsa dan negara sejak tahun 1948 dan telah mengantongi puluhan Rasolusi PBB berhubung isu Palestina. Namun Pengakuan dari dunia internasional tak jua menjelma hingga detik ini.

Di mana letak persoalannya sehinggga dunia Islam KHUSUSNYA TIDAK MAU memberi PENGAKUAN kepada Palestina sebagai sebuah negara merdeka?

Pemerintah Acheh Darussalam sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang serupa dengan nasib Palestina akan berlaku. Namun kita tidak akan pernah kehilangan fikiran dan methode untuk mengembalikan hak kemerdekaan dan kedaulatan Acheh Darussalam.

Politik dunia internasional memiliki referensi politik, di mana terdapat beberapa negara di kawasan Baltik dan Balkan berhasil meraih kemerdekaan di era tahun 1990-an, tanpa memerlukan puluhan Resolusi PBB, Sidang HAM dan peranan UNPO.

Kuncinya adalah mewujudkan kesamaan kehendak politik dari bangsa Acheh dan bertanggung jawab bersama untuk bertekad meraih kemerdekaan -Indonesia mesti mengembalikan hak kemerdekaan dan kedaulatan Acheh Darussalam.

Karena Acheh Darussalam bukan wilayah berdaualat yang sah dari Indonesia yang baru menjelma sebagai sebuah negara pada 17 Agustus 1945. Sementara itu, sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, Acheh sudah tegak sejak 22 April 1205 Masehi.

Acheh dicaplok dan dijebloskan kedalam wilayah Indonesia melalui pakatan rahasia dan jahat antara delegasi pemerintah pusat Indonesia dan KND-Acheh di penghujung tahun 1945.

Pakatan jahat tersebut bertentangan dengan hukum perang dan hukum internasional.

Proses menuju ke arah pengembalian hak kemerdekaan dan kedaualtan tersebut sudahpun kami (Perdana Menteri Acheh Darussalam) sampaikan lewat surat diplomatik secara resmi kepada Presiden RI,....

...ditempuh dengan cara damai, di mana PBB diharap bertindak sebagai mediator, tanpa mesti menempuh jalur referendum.

(Dr Yusra Habib Abdul Gani SH)