Di balik mimpi Indonesia jadi raja baterai mobil listrik, ada petani dan nelayan yang kehilangan ruang produksi pangan dan air, juga warga yang kesehatannya mulai terganggu akibat terpapar polusi tambang, smelter, dan PLTU.
Kerusakan kawasan hutan, pencemaran pesisir dan laut, termasuk ekosistem, juga terjadi.
“Orang kota menikmati udara bersih tanpa polusi [dengan kendaraan listrik], orang kampung menerima segala risikonya,” - Said Marsaoly, Warga Desa Buli.
Ekonomi tambang itu rapuh, sesaat. Ketika tambang masuk, produksi-konsumsi akan "dirubah". Jika sebelumnya, pangan dihasilkan secara mandiri dari kebun sendiri, kini harus mengeluarkan uang.
Kondisi itu terus terjadi, melampaui masa operasi tambang.
Setelah #SetahunUUMinerba, apa yang sudah dan tengah terjadi, baik berupa keuntungan bagi korporasi-elit politik, maupun derita bagi rakyat dan lingkungan?
Berkat UU Minerba No 3 Tahun 2020 itu, perusahaan tambang batubara PT Arutmin, anak perusahaan Bumi Resources milik keluarga Bakrie, mendapat perpanjangan otomatis.
Sejumlah perusahaan pemegang PKP2B lainnya, tengah antri untuk mendapat perpanjangan izin.
Rencana penambangan dan pembangunan bendungan raksasa tailing oleh anak perusahaan Bumi Resources milik keluarga Bakrie berpotensi besar menimbulkan bencana lingkungan dan manusia.
Pegunungan yang paling berbahaya secara seismik di Bumi hendak dibongkar oleh PT DPM (perusahaan patungan Bumi Resources & NFC - Tiongkok).
Bendungan yg ditetapkan untuk menahan jutaan ton lumpur limbah dari tambang hampir pasti gagal, berpotensi menenggelamkan penduduk desa.
Tambang yang diusulkan akan digali di bawah tanah Bukut Barisan, tulang punggung Sumatera, itu dikelilingi oleh hutan lindung dan desa-desa masyarakat adat Pakpak dan orang-orang Toba.
Mayoritas masyarakat di pulau Sangihe menggantungkan hidup dari kelapa, pala, cengkih dan sagu, serta umbi-umbian. Sebagian lainnya hidup dari laut sebagai nelayan.
Air bersih? Melimpah. Berasal dari mata air di bukit-bukit pulau.
DARURAT. Aksi warga penolak tamang batuan andesit di Desa Wadas, Purworejo mendapat tindakan represif dari aparat Polisi & TNI pada Jumat, 23 April 2021
Pemerintah yang dibantu aparat itu ingin melakukan sosialisasi, memaksa masuk ke pemukiman warga.
Sebelum aparat Polisi dan TNI bersenjata lengkap tiba di lokasi, warga telah menghadang menggunakan batang pohon. Aparat memaksa masuk menggunakan gergaji mesin.
Daerah Wadas dan sekitarnya sbg sumber penghidupan, dan wilayah rawan bencana longsor dg tingkat kerentanan yang tinggi adalah salah satu alasan warga menolak tambang.
Setelah mengelabui warga dan anak-anak muda, daratan, pesisir, dan laut diobrak-abrik, menimbulkan kerusakan tak terpulihkan, memiskinkan warga.
Cerita dari Pesisir Nusantara: Ironi Orang Halmahera Timur - bit.ly/3cVPWEV
Di balik "kebanggan" Pemerintah Indonesia sbg pemain utama dalam industri baterai kendaraan listrik/EV, ada banyak warga di Kep Maluku dan Kep Sulawesi yang menderita.
Lahan pertanian-perkebunan, berikut pesisir dan laut yang kaya, menyusut drastis. Tiba waktunya lenyap.
Tanah-tanah adat di Halmahera Timur diterabas tambang. Kementerian LHK (@KementerianLHK) segeralah turun lapangan. Jangan (selalu) menunggu di tempat.