Ketua DPD RI Minta Masyarakat Patuhi Aturan PPKM Darurat
JAKARTA - Mulai Sabtu (3/7/2021) hingga 20 Juli mendatang, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan mematuhi aturan selama PPKM Darurat.
Penerapan PPKM Darurat mencakup 48 Kabupaten/Kota dengan nilai Assessment 4, serta 74 Kabupaten/Kota dengan nilai Assessment 3 di seluruh Pulau Jawa dan Bali.
Kebijakan PPKM Darurat harus dibarengi dengan partisipasi warga, sebab target pemerintah menurunkan penambahan kasus Corona akan sulit tercapai apabila masyarakat abai.
Maka saya mengimbau, mohon kiranya kepada masyarakat di Pulau Jawa dan Bali untuk mematuhi segala aturan selama #PPKMDaruratJawaBali,” tutur #LaNyalla, Sabtu (3/7/2021).
Senator asal Jawa Timur ini mengingatkan, siapapun yang melanggar #PPKMDaruratJawaBali dengan menimbulkan kerumunan bisa dipidana dengan pasal di KUHP, UU Kekarantinaan Kesehatan, dan UU tentang Wabah Penyakit Menular.
Ada sejumlah aturan yang diterapkan selama #PPKMDarurat, seperti kebijakan 100% work from home (WFH) bagi perkantoran maupun perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal.
Hanya dua sektor tersebut yang diperbolehkan menerapkan kebijakan work from office (WFO), dengan aturan yang ketat.
Lanyalla
Sektor esensial itu mencakup bidang keuangan, teknologi informasi, perbankan. Bidang komunikasi, perhotelan, penanganan karantina, hingga industri yang berorientasi ekspor juga masuk dalam kategori sektor tersebut.
Lanyalla
Sementara sektor kritikal itu dari bidang energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman, petrokimia, semen, hingga objek vital nasional, strategis nasional, utilitas dasar listrik dan air serta pemenuhan pokok masyarakat.
Maka penting sekali bagi perusahaan dan perkantoran di sektor esensial dan kritikal memberikan surat tugas bagi pegawainya yang harus bekerja di kantor. #Lanyalla
Dengan demikian, petugas akan memberikan izin bagi pegawai baik saat di perjalanan, maupun ketika sedang beraktivitas dalam pekerjaannya,” kata #LaNyalla.
Ditambahkannya, PPKM Darurat juga mengatur agar pembelajaran dilakukan dengan sistem online. Tidak itu saja, aturan perjalanan keluar kota yang semakin ketat, termasuk dengan menunjukkan surat vaksin bagi penumpang dengan bukti
Satgas Covid-19 juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan perjalanan di dalam negeri selama PPKM Darurat. Mulai dari pengetatan protokol kesehatan, sampai pelarangan melakukan percakapan serta makan dan minum selama perjalanan,” urainya.
PPKM Darurat pun membatasi mobilitas masyarakat. Korlantas Polri menyiapkan 407 posko penyekatan mobilitas warga di Jawa dan Bali.
Bahkan Polda Metro Jaya menutup akses keluar-masuk ibu kota, DKI Jakarta, sehingga masyarakat dilarang melakukan mobilitas di luar kegiatan yang diizinkan satgas Covid-19 di masa PPKM Darurat.
“
Ada 63 titik penjagaan di sejumlah ruas jalan ke Jakarta, mulai dari ruas jalan dalam kota, jalan tol, sampai perbatasan menuju Jakarta. Polisi akan memantau mobilitas warga selama PPKM Darurat dengan melakukan penyekatan, termasuk di tol dalam kota,” terang LaNyalla.
Jam operasional transportasi umum juga menjadi lebih pendek dengan penumpang yang semakin terbatas. Untuk itu LaNyalla meminta kepada warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah, untuk betul-betul memperhatikan jadwal operasional transportasi umum.
Selain itu, mal dan pusat perbelanjaan harus ditutup selama PPKM Darurat berlangsung.
LaNyalla menyadari akan banyak sektor usaha yang terdampak akibat kebijakan ini, namun ia berharap para pengusaha tetap bisa berinovatif agar usahanya tetap berjalan saat PPKM Darurat diberlakukan.
Toko-toko bisa berkreasi dalam menjalankan usaha atau penjualannya. Misalnya dengan melakukan penawaran melalui sistem online, sehingga walaupun secara fisik toko tutup, tapi proses perdanganan masih tetap bisa dilakukan.
Dengan demikian, pegawai juga masih bisa mencari nafkah dan tidak perlu mengalami pemutusan hubungan kerja,” imbaunya.
Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari masih diperbolehkan buka, namun dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
Untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.
PPKM juga masih mengizinkan restoran atau tempat makan untuk buka, namun tidak boleh makan di tempat (dine in). Restoran harus menerapkan sistem take away atau delivery kepada pelanggan.
“
Saya rasa sistem delivery ini akan membantu pekerja yang mengandalkan pemasukan harian untuk mencari nafkah, seperti driver ojek online,” sebut LaNyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI tersebut pun meminta masyarakat memaklumi aturan PPKM Darurat yang mewajibkan tempat ibadah, area publik, taman, dan tempat wisata ditutup. Begitu juga terhadap kegiatan sosial, seni/budaya, dan olahraga.
Dengan ditutupnya tempat ibadah, bukan berarti kita tidak bisa menjalankan kewajiban ibadah karena kita masih bisa melakukannya dari rumah. Perlu diingat, kebijakan ini dibuat untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 yang saat ini kondisinya cukup parah,” ujarnya.
Saya juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk melarang setiap bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan. Peran perangkat desa sangat penting untuk memantau dan memberi pembinaan kepada warganya,” tambah LaNyalla.
Tak hanya itu, peran keluarga sebagai kelompok lingkungan terkecil juga tidak kalah pentingnya. Menurut LaNyalla, setiap anggota keluarga harus saling mengingatkan agar aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah selama masa PPKM Darurat.
“
Peran orang tua untuk menjaga seluruh anggota keluarga dari ancaman penularan Covid-19 yang semakin meningkat sangat penting.
Anak juga harus mengingatkan orang tua untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Mari kita sama-sama menjaga diri, menjaga keluarga, dan lingkungan dari ancaman virus Corona,” tutup alumnus Universitas Brawijaya tersebut. (*)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
JAKARTA - Salah satu poin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat adalah penutupansementara tempat ibadah, seperti masjid, gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
Untuk itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap para pemuka agama turut berperan untuk mengajak jamaah dan masyarakat mematuhi kebijakan tersebut.
Ketua DPD RI, AA #LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau masyarakat yang telah sembuh dari Covid-19 untuk berdonor plasma darah konvalesen.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, penanganan kasus positif Covid-19 di Indonesia memerlukan terapi tambahan.
Salah satu metode untuk mempercepat kesembuhan adalah dengan metode imunisasi pasif menggunakan plasma darah konvalesen penyintas yang diberikan kepada pasien yang sedang dalam masa pemulihan setelah terinfeksi.
JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengungkapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya politikus Rachmawati Soekarnoputri, yang juga adik kandung Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Putri dari mantan Presiden Soekarno itu, meninggal dunia di di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu (3/7/2021) pagi, sekitar pukul 06.20 WIB, akibat sakit yang dideritanya.
Rasulan adalah salah satu bentuk tradisi perayaan pasca-panen yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tradisi ini diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah. Selain itu juga untuk merti atau bersih desa mengharap keselamatan dan menolak mara-bahaya terhadap seluruh warga desa.
Ajang ini diselenggarakan atas kesepakatan warga padukuhan setelah mendapat rekomendasi waktu pelaksanaan dari tetua adat padukuhan setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau.
JAKARTA - Penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan jajaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur mendapat penolakan dari warga Bangkalan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masalah ini diselesaikan dengan pendekatan persuasi.
Penyekatan Suramadu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 varian delta yang cukup cepat. Apalagi Kabupaten Bangkalan saat ini masuk dalam kategori zona merah.