Rumah Sakit Covid khusus pejabat adalah ide paling brilian yang pernah saya ketahui dalam 100 tahun ini..
Saya cukup percaya, banyak yg mau jadi relawan di sana dengan tugas masing2..
Anda tertarik???
Coba sebutkan jk anda jd relawan, anda ingin bertugas melakukan apa?
Saya ga tau apa niat politikus tsb menyampaikan ide “RS Covid khusus pejabat”. Tp disinilah pentingnya bicara dengan EMPATI dalam situasi yang sangat pedih begini.
Semoga segera dikoreksi dan jadi pembelajaran bagi semua pejabat dalam melakukan komunikasi publik.
Teman2 yg baik, memang kita berada dalam keadaan yg sungguh sulit.
Dilingkupi sedih silih berganti krn satu persatu orang2 tercinta berpulang, diterkam berita2 ttg oksigen yg menipis, langkanya ICU, bhkan ekonomi keluarga yg jd lebih sulit, dan Pejabat yg asal bicara.
Tp semoga itu tak menjadikan kt sbg pembenci. Termasuk thd org2 yg kita tahu bahkan suara mereka saja sgt menyakitkan hati.
Buzzer yg saya maksud di sini lebih ditujukan pada pihak2 yg bergerombol melakukan pembiasan informasi, framing yg membangun realitas palsu hingga menyebar hoax dan fitnah thd pihak2 yg mengganggu kepentingan majikan atau pemberi kerja.
Memang, buzzer tdk hanya bertindak karena motif ekonomi. Ada juga yg motif ideologis, politik atau entahlah mgkn jg perasaan 😬
Yg jd persoalan adalah ketika kegiatan buzzer dilakukan scr terstruktur menyerang kredilitas orang tertentu, apalagi pihak yg kritis thd penguasa.
Dulu... seleksi masuk KPK disebut INDONESIA MEMANGGIL
Ya, karena kami yg ikut seleksi merasa terpanggil untuk berbakti pada INDONESIA
Saya lulus Indonesia Memanggil 7 (IM-7), sekitar thn 2013 brsama 159 pegawai lainnya.
Seluruh tes sbelum tahap wwcara unit kerja dilakukan oleh konsultan Independen yg berpengalaman melakukan tes serupa untuk sjumlah lembaga negara/swasta.
Tahap 1, seleksi administrasi. Di tahap ini jg ada bbrpa pertanyaan awal ttg pondasi2 Integritas dan motivasi masuk KPK.
Tahap 2 dilakukan tes potensi seharian full.. saya agak kurang sehat saat itu, shg saat jwb smpat ga sadar agak meler 😬
Kalau melihat tes masuk PNS, ada bbrpa soal yg mirip. Tp saya merasakan tesnya sgt berat hari itu. Slain menguji potensi iq jg kesabaran dan konsistensi.
Jadi, UU tdk menyebut logo lembaga. Tp Lambang Negara.
Sebelumnya di ruang konpers mmg tdk ada foto Presiden dan Wapres, trmasuk di era Pimp sekarang yg dilantik sejak Desember 2019 lalu.
Namun di ruangan2 KPK sejak awal dulu terdapat Lambang Negara & Foto Presiden & Wapres.
Demikian jg ttg penggunaan Bendera. Pd Pasal 16 (2) UU No. 24/2009, diatur:
Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera Negara:
b. apabila dipasang pada tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar.
—
Aturannya di sebelah kanan ya..
Jika mereka yg bersih dan berjuang membongkar skandal korupsi justru ingin diusir dari lembaga antikorupsi, inilah yg sesungguhnya pantas disebut pembusukan upaya pemberantasan korupsi.
buah revisi UU KPK satu persatu terlihat. KPK tmpak tumbuh dg kontroversi dan minim prestasi.
Ada kasus2 besar yg skrg sdg ditangani sjumlah Penyidik yg namanya beredar di media akan disingkirkan dr KPK. Sebut saja korupsi Bansos Covid-19, suap Benur di KKP, kasus suap trkait izin di ESDM dg tsk Samin Tan yg baru ditangkap bbrpa wkt lalu, E-KTP dan jg tanjung balai.
Bhkan ada tim penyidik yg dulu pernah menangkap Setya Novanto, Ketua DPR RI dalam kasus E-KTP.
Lebih konyol lagi, mereka distempel Taliban dan Radikal. Narasi yg jg dgunakan untuk menyerang lawan2 politik dan melegitimasi proses Revisi UU KPK. Oleh orang2 dan robot yg sama.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis dari 2019 ke 2020.
Indeks WJP adalah yg paling rendah, trmasuk Rule of Law. Ada problem di instansi penegak hukum & penegakan hukum.
Misal: pelanggaran yg sama tdk diproses karena pelaku punya posisi politik atau kekuatan bisnis.
Selama publik melihat perlakuan berbeda dlm penegakan hukum pd masyarakat biasa vs pejabat/org yg punya akses thd kekuasan, maka kepastian hukum dan keadilan akan selalu jd persoalan.
Kenapa ini diproses, tp itu tdk diproses, misalnya. Pdhal masy melihat pelanggaran yg sama.
Termasuk kenapa kasus Triliunan dihentikan, tapi kasus yg ratusan juta diteruskan, misalnya.
Mungkin benar ada alasan hukum, atau ada pembeda sebuah peristiwa dg yg lain. Tp krn kegagalan komunikasi publik, atau kdg sikap jumawa, maka ketidakpercayaan thd hukum dapat meningkat.