Alasannya banyak dan kurang masuk akal, ada yang bilang tagihan RS sedang diperiksa dan menunggu persetujuan BPKP, sekarang ada yang bilang anggaran 2020 sudah habis, sehingga tidak cukup untuk mengganti biaya covid tahun anggaran 2020. 1/
cnnindonesia.com/nasional/20210…
cnnindonesia.com/nasional/20210…
Padahal anggaran belanja 2020 sebesar Rp2.739 triliun tidak dipakai semua. Yang terpakai hanya Rp2.595 triliun.
Anggaran defisit Rp1.039 triliun, realisasinya juga hanya Rp948 triliun.
Di lain sisi, ada kelebihan tarik utang (SiLPA) sebesar Rp246 triliun, tidak terpakai. 2/
Anggaran defisit Rp1.039 triliun, realisasinya juga hanya Rp948 triliun.
Di lain sisi, ada kelebihan tarik utang (SiLPA) sebesar Rp246 triliun, tidak terpakai. 2/
Sedangkan pengeluaran di APBN 2020 tidak perlu diperinci sampai detil mata anggaran dan boleh dilakukan realokasi antar mata anggaran, seperti tertuang di PERPPU yang sudah disahkan jadi UU.
Cepat atau lambat tunggakan tagihan RS juga harus dibayar, 3/
Cepat atau lambat tunggakan tagihan RS juga harus dibayar, 3/
RS perlu dana operasional untuk dapat memberi layanan terbaik kpd pasien, apalagi kasus Covid sedang melonjak.
Pemerintah ada uang berlebihan menumpuk di SiLPA, menunda pembayaran ke RS bisa membahayakan nyawa pasien: bisa-bisa nanti dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan. 4/
Pemerintah ada uang berlebihan menumpuk di SiLPA, menunda pembayaran ke RS bisa membahayakan nyawa pasien: bisa-bisa nanti dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan. 4/
@threadreaderapp unroll
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
